DPRD Pertanyakan Vakumnya Puskesmas Kwamki Narama

SAPA (TIMIKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika mempertanyakan vakumnya kegiatan pelayanan kesehatan (yankes) di Pusat Kesehatan Masyarkat (Puskesmas) Kwamki Narama.

Ketua DPRD Mimika, Elminus Mom yang ditemui Salam Papua mengatakan, rolling jabatan berdampak pada aktifitas yankes di Kwamki Narama. Dari dampak tersebut yang dirugikan adalah masyarakat lokal yang membutuhkan pelayanan. Walaupun kita ketahui Kwamki Narama memang dikenal daerah konflik, tetapi pendidikan dan kesehatan sangat penting.

Lanjutnya, dirinya meminta pejabat yang di tempatkan khusus di bidang pendidikan dan kesehatan harus dilihat dari pengalaman bekerja dan lokasi tugas. Dimana pejabat itu bisa menyesuaikan dengan budaya dan kehidupan disana.

“Tidak adanya aktifitas di PKM Kwamki Narama itu pastinya ada sebab akibat. Salah satu penyebabnya adalah pergantian Kepala Puskesmas saat roling jabatan beberapa bulan lalu. Karena itu saya minta kepada Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati untuk melihat kebutuhan satu daerah saat akanmelaksanakan rolling  jabatan,” ungkap Ketua DPRD Mimika Elminus Mom,SE saat ditemui Salam Papua di ruang kerjanya, Selasa (14/6).

Kata Elminus, salah satu daerah yang perlu diperhatikan saat penempatan pejabat adalah Kwamki Narama. Bisa dikatakan, bahwa jika pejabat itu masyarakat lokal sendiri, maka bisa menyesuaikan denga budaya dan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Tetapi kalau pejabat yang ditempatkan disana non Papua, sudah pasti ada rasa kurang nyaman saat bertugas, karena disana sering terjadi konflik. Sehingga jika pejabatnya dari non Papua dan saat itu sedang ada konflik, maka sudah pasti masyarakat yang menjadi korban dan rugi karena tidak mendapatkan pelayanan.

“Bupati perlu lihat kondisi itu, dan roling jabatan harus lihat pangkat, golongan kerja dan pengalaman. Jangan sampai masyarakat menjadi korban, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan baik di sektor pendidikan maupun kesehatan,” tambah Elminus.

Ia menambahkan, tidak adanya aktifitas di PKM Kwamki Narama bukanlah kesalahan pegawai Puskesmas. Karena bagaimana pegawai aktif, sedangkan kepala puskesmas tidak berada ditempat. Seharusnya pimpinan menjadi contoh bagi pegawainya, sehingga aktifitas bisa berjalan lancar.

 “Saat ini Kwamki Narama sedang ada konflik, dan itu semakin membuat aktifitas kesehatan dan pendidikan tidak efektif bahkan vakum. Karena orang dari luar Kwamki Narama takut untuk masuk saat adanya konflik. Sementara pelayanan harus berjalan, jadi masyarakat disana yang tidak tersentuh pelayanan kesehatan,” tambah Elminus.

Anggota Komisi C Elias Mirip menambahkan, Puskesmas Kwamki Narama ini tadinya dikelola oleh PT Freeport Indonesia, setelah itu dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Adanya Puskesmas di Kwmaki Narama ini memudahkan masyarakat untuk berobat. Karena RSUD dan RSMM ini cukup jauh dari rumah, sehingga jika sakit atau ingin berobat butuh transportasi dan biaya. Tetapi dengan tidak adanya aktifitas di Puskesmas maka masyarakatlah yang dirugikan.

“Kami sangat prihatin dengan tidak adanya aktifitas Puskesmas, karena itu satu-satunya tempat pelayanan kesehatan di Kwamki Narama. Jadi kalau tidak ada pelayanan, maka masyarakat yang mendadak sakit atau butuh pertolongan kesehatan akan seperti apa,” tambah Elias.

Lanjut Elias, Puskesmas ini dibangun untuk melayani masyarakat yang ada disana. Karena dilihat dari sisi keberadaan masyarakat disana itu mayoritas masyarakat lokal, yang akses keluar untuk berobat di Rumah Sakit besar cukup sulit karena jarak. Sehingga harapan DPRD minta PKM Kwamki Narama bisa diaktifkan kembali.

“Kadinkes harus pro aktif terhadap Puskesmas ini, karena disana masyarakat lokal butuh pelayanan kesehatan. Sekarang kalau mau hitung penduduk di Kwamki Lama cukup banyak, dan masyarakat kecil saat sakit dan tidak ada pelayanan ini kurang bagus. Sehinggam penilaian kami yankse tidak tersentuh di masyarakat,” tambah Elias.

Elias berharap kepada petugas Puskesmas Kwamki Narama untuk aktif dan bertugas setiap hari, jalankan tugas dan kewajiban karena digaji untuk bekerja. Tidak bertugas baru digaji berarti itu berdosa dan korupsi. Penempatan petugas disana itu untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.  Jangan menuntut hak nomor satu tapi kewajiban tidak dijalankan.

“Mau tidak mau, suka tidak suka dalam keadaan apapun Puskesmas ini membuka pelayanan. Tidak ada alasan konflik atau tidak ada Kepala Puskesmas lalu aktifitas dihentikan.  Petugas kesehatan tidak perlu takut untuk membuka pelayanan, karena masyarakat akan mendukung keberadaan petugas, bahkan masyarakat bisa lindungi petugas, karena mereka butuh pelayanan kesehatan,” tegas Elias.  (Maria Welerubun)