Perusahaan Sawit di Nabire Dituding Utamakan Keuntungan

Ilustrasi

SAPA (JAYAPURA) - Dua perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Nabire, Papua yakni PT. Nabire Baru dan PT.Sari Wana Adi Perkasa disebut hanya mengutamakan keuntungan, tanpa peduli dengan keadaan sekitar.

Legislator Papua dari Daerah Pemilihan, Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika, Laurenzus Kadepa mengatakan, perusahaan itu hanya tahu mengeksploitasi tanah ulayat masyarakat adat setempat, tanpa peduli nasib dan protes dari pemilik tanah adat.

"Perusahaan sawit di Nabire seolah kian menunjukkan sikap pembangkangnya. Mereka bahkan menolak kunjungan DPRD Nabire ke kantor dua perusahaan itu, pertengahan pekan lalu," kata Kadepa via teleponnya kepada Sapa, Rabu petang (18/6).

Menurutnya, penolakan terhadap kehadiran para legislator Nabire oleh pihak perusahaan, merupakan bukti perusahaan hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan semata.

"Perusahaan ini seolah ingin memberikan isyarat mereka tak takut pada siapapun. Termasuk para pejabat di Nabire. Perusahaan ini ingin unjuk gigi dan pamer kalau mereka tak gentar. Itu sikap arogan," ucapnya.

Katanya, tak hanya menolak kehadiran anggota DPRD Nabire, pimpinan perusahaan itu kembali membangkang, tak menghadiri undang pertemuan dari DPRD. setempat, Jumat (13/5). Padahal niat DPRD setempat ingin mencari solusi antar masyarakat pemilik ulayat dengan pihak perusahaan.

"Saya mengapresiasi DPRD Nabire yang menfasilitasi pertemuan antar masyarakat korban kelapa sawit, Suku Yerisiam dengan perusahaan meski pimpinan perusahaan tak hadir. Saya mendukung DPRD Nabire membentuk Pansus dan meminta Polda Papua menarik personil Brimob dari lokasi perusahaan," kata anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Pertanahan, Hukum dan HAM itu.

Pihak DPRD Nabire juga kesal dengan ulah perusahaan sawit di kabupaten tersebut. DPRD setempat menyatakan akan merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sawit. Tujuannya menyelesaikan masalah masyarakat Sima dengan PT. Nabire Baru mengenai kepemilikan area perkebunan.

"DPRD Nabire akan menyurati Kapolda Papua agar menarik pasukan Brimob dari lingkungan perusahaan. Kami juga akan meminta agar memerintahkan perusahaan menghentikan penebangan dusun sagu hingga ada keputusan final," kata Ketua DPRD Nabire, Mercy Kegou. (Arjun)