DPRD Merauke Khawatir Kualitas Pembangunan
pada tanggal
Wednesday, June 22, 2016
SAPA (MERAUKE) - Legislator di DPRD Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Nataniel Palittin mengkhawatirkan kualitas proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten setempat sebab hingga kini belum dilakukan pelelangan fisik sejumlah pekerjaan yang bersumber dari APBD 2016.
"Kalau Agustus baru selesai kontraknya, efektif kerja Agustus-November itu mungkin bisa selesai, tapi kita kembali lagi kepada mutu pekerjaan, apalagi kondisi alam yang sering hujan," ujarnya di Merauke, Rabu.
Ia menambahkan, pada Agustus ke atas daerah timur Indonesia sering dilanda hujan dengan intensitas tinggi, dan hal itu berpengaruh terhadap struktur pekerjaan fisik pembangunan.
"Kalau pekerjaan fisik dilakukan pada saat musim tersebut kami sangat mengkhawatirkan mutu pekerjaannya," katanya.
Menurut dia, seharusnya pada triwulan ke dua Pemkab Merauke sudah melakukan lelang fisik, namun yang terjadi baru dilakukan pelelangan perencanaan.
"Kapan dilelang lagi fisiknya. Ini butuh waktu berapa lama lagi sampai penetapan pemenang tender, masuk proses dokumen kontrak, itu butuh waktu," ujarnya.
Seharusnya, kata dia, perencanaan dibuat pada Februari sebab penetapan APBD telah dilakukan pada Desember 2015.
"Kenapa tidak setelah pentapan dan DPA dibagikan, bulan Februari itu sudah mulai ada pelelangan perencanaan sehingga minimal April pekerjaan/pelelangan pekerjaan fisik sudah bisa dilakukan. Itu yang kami harapkan untuk diperbaiki," ujarnya. (ant)
"Kalau Agustus baru selesai kontraknya, efektif kerja Agustus-November itu mungkin bisa selesai, tapi kita kembali lagi kepada mutu pekerjaan, apalagi kondisi alam yang sering hujan," ujarnya di Merauke, Rabu.
Ia menambahkan, pada Agustus ke atas daerah timur Indonesia sering dilanda hujan dengan intensitas tinggi, dan hal itu berpengaruh terhadap struktur pekerjaan fisik pembangunan.
"Kalau pekerjaan fisik dilakukan pada saat musim tersebut kami sangat mengkhawatirkan mutu pekerjaannya," katanya.
Menurut dia, seharusnya pada triwulan ke dua Pemkab Merauke sudah melakukan lelang fisik, namun yang terjadi baru dilakukan pelelangan perencanaan.
"Kapan dilelang lagi fisiknya. Ini butuh waktu berapa lama lagi sampai penetapan pemenang tender, masuk proses dokumen kontrak, itu butuh waktu," ujarnya.
Seharusnya, kata dia, perencanaan dibuat pada Februari sebab penetapan APBD telah dilakukan pada Desember 2015.
"Kenapa tidak setelah pentapan dan DPA dibagikan, bulan Februari itu sudah mulai ada pelelangan perencanaan sehingga minimal April pekerjaan/pelelangan pekerjaan fisik sudah bisa dilakukan. Itu yang kami harapkan untuk diperbaiki," ujarnya. (ant)