Gubernur Akui Sulit Pertanggung Jawabkan Dana Desa
pada tanggal
Thursday, March 31, 2016
 |
| Gubernur Papua Lukas Enembe |
"Kami kesulitan untuk mempertanggungjawabkan dana desa karena masyarakat beranggapan uang yang diserahkan itu dapat digunakan sesuai keinginan mereka," aku Gubernur Enembe menjawab pertanyaan Antara di Jayapura, Rabu (30/3).
Menurutnya, selain itu masih banyak warga yang tidak bisa baca tulis sehingga kesulitan merencanakan penggunaan dana tersebut.
Karena kesulitan mempertanggungjawaban penggunaan dana tersebut maka diharapkan pemda dan pemkot menyiapkan pendamping sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Peran pendamping sangat dibutuhkan karena selain untuk mengawasi penggunaan dana juga mendampingi masyarakat dalam mengelola penggunaan dana tersebut.
Mudah-mudahan secara perlahan, ujar Gubernur Papua Lukas Enembe.
Sementara itu Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano secara terpisah mengakui, tidak mengalami kesulitan mempertanggung jawabkan dana yang dikucurkan sejak 2015 yang bila ditotal mencapai Rp1 miliar lebih.
Dana yang diserahkan dikelola masyarakat dengan dibantu para pendamping sesuai dengan program yang telah disepakati bersama, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Penggunaan dana bantuan kampung itu diawasi sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan, harap Walikota Tommy Mano seraya menambahkan, bila terjadi penyalahgunaan maka pihaknya akan memproses sesuai hukum.
Walikota Jayapura menambahkan, untuk memproses pencairan dana bantuan kampung atau desa baru akan diberikan setelah dana sebelumnya dipertanggungjawabkan.
Untuk wilayah kota Jayapura tercatat 14 kampung tersebar di lima distrik yang memperoleh bantuan dana kampung atau desa di antaranya Enggros dan Tobati, tambah Walikota Jayapura Tommy Mano.(Ant)