Penggunaan Dana Otsus Diminta Tidak Pilih Kasih
pada tanggal
Wednesday, February 17, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Legislator Papua, Thomas Sondegau mengingatkan kepala daerah alias bupati dan wali kota di Papua, tidak pilih kasih dalam penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Karena uang itu adalah milik rakyat, khususnya orang asli Papua.
Ia mengatakan, Pemprov Papua sudah mengalokasikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota. Namun tentu disayangkan jika masih ada masyarakat yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah di daerahnya.
"Pembagian dana Otsus oleh Pemerintah Provinsi Papua karena ingin rakyatnya di Kabupaten/kota sejahtera, mandiri dan diurus oleh para bupati dan wali kota. Jadi dalam penggunaan anggaran, kepala daerah jangan pilih kasih. Semua masyarakat harus mendapat hak dan perhatian yang sama," kata Thomas Sondegau, Senin (16/2).
Menurutnya, rakyat ada di kabupaten/kota. Oleh sebab itu, kebijakan alokasi dana Otsus lebih besar diberikan Pemprov Papua kepada pemerintah kabupaten/kota.
"Jika ada keluhan masyarakat, bupati dan wali kota harus segera merespon. Itu tanggungjawab mereka. Anggaran sudah diberikan kepada bupati dan wali kota," ucapnya.
Thomas mempertanyakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Papua selama ini lantaran hingga kini masih banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan berbagai hal. Misalnya masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya.
“Kalau kondisinya seperti itu, kemana dana Otsus selama ini? Ini kan yang perlu dipertanyakan. Dana miliaran rupiah tapi masyarakat masih saja mengeluh," katanya. (Arjun)
Ia mengatakan, Pemprov Papua sudah mengalokasikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota. Namun tentu disayangkan jika masih ada masyarakat yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah di daerahnya.
"Pembagian dana Otsus oleh Pemerintah Provinsi Papua karena ingin rakyatnya di Kabupaten/kota sejahtera, mandiri dan diurus oleh para bupati dan wali kota. Jadi dalam penggunaan anggaran, kepala daerah jangan pilih kasih. Semua masyarakat harus mendapat hak dan perhatian yang sama," kata Thomas Sondegau, Senin (16/2).
Menurutnya, rakyat ada di kabupaten/kota. Oleh sebab itu, kebijakan alokasi dana Otsus lebih besar diberikan Pemprov Papua kepada pemerintah kabupaten/kota.
"Jika ada keluhan masyarakat, bupati dan wali kota harus segera merespon. Itu tanggungjawab mereka. Anggaran sudah diberikan kepada bupati dan wali kota," ucapnya.
Thomas mempertanyakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Papua selama ini lantaran hingga kini masih banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan berbagai hal. Misalnya masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya.
“Kalau kondisinya seperti itu, kemana dana Otsus selama ini? Ini kan yang perlu dipertanyakan. Dana miliaran rupiah tapi masyarakat masih saja mengeluh," katanya. (Arjun)