BNN Ajak UP2KP Petakan Wilayah Narkoba
pada tanggal
Wednesday, January 20, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua mengajak Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) memetakan wilayah para pengguna narkotika dan narkoba.
Ajakan itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara BNN Papua dan UP2KP di ruang pertemuan UP2KP di Jayapura, Senin (18/1).
"Kita perlu memetakan wilayah Papua ini sampai sejauh mana wilayah yang menjadi para penyalahgunaan narkotika. Hingga kini tangkapan dan pemeriksaan urine baru dilakukan di beberapa tempat saja dan untuk sementara belum bisa dikatakan mewakili," kata Kepala BNN Papua, Jackson A Lapalonga, disela-sela rapat.
Ia mengatakan, sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Papua juga belum bisa dikatakan mewakili daerah secara keseluruhan.
"Karena hingga kini kegiatan dan sosialisasi kita jalankan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, sementara daerah yang lain kita belum bisa, nah sehingga langsung timbul pikiran saya untuk membuat proposal ke Dinas Kesehatan Papua untuk meminta menyiapkan alat prepites urine untuk daerah-daerah tertentu," ujarnya.
Menurut dia, daerah-daerah tertentu yang perlu dilakukan tes urine seperti di daerah perbatasan dan daerah-daerah yang dianggap rawan masalah narkoba sehingga bisa dipetakan.
"Dengan demikian, kita sudah bisa memetakan kira-kira seberapa rawan, umur berapa, daerah mana saja, sehingga kita sudah bisa mendapatkan suatu gambaran seperti itu, kita juga bisa punya strategi bersama dengan pemerintah daerah, kira-kira dari sisi Dinas Kesehatan apa langkah yang bisa kita ambil," ujarnya.
Selain itu, sudah menjadi hal umum bahwa penyalahgunaan narkotika berada disemua level dan di semua lembaga baik eksekutif, yudikatif, sehingga hampir di semua kalangan.
"Narkoba lebih berbahaya dari bahaya laten dan lebih berbahaya dari teroris, karena bahaya narkoba ini dibawah permukaan dan mungkin secara tidak sadar digunakan oleh semua kaum muda, kalau korupsi itu hanya pejabat, hanya orang yang punya jabatan," ujarnya.
Demikian juga dengan teroris itu, kata dia, hanya jaringan-jaringan tertentu yang melibat tiga sampai tujuh orang seperti di kasus bom Sarina Jakarta beberapa waktu lalu.
"Bukan berarti menyampingkan kegiatan-kegiatan lain tetapi narkoba ini yang menjadi musuh kita bersama, ya memang bisa berdampak kepunahan," katanya.
Ia menambahkan, rehabilitasi yang selalu dilakukan oleh pemerintah merupakan bukti kegagalan pemberantasan dan pencegahan sehingga timbulah para korban/para penyalahguna.
Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan ajakan serta hal-hal yang disampaikan oleh BNN Papua ke masing-masing bidang di UP2KP tapi juga dengan Dinas Kesehatan Papua untuk ditindaklanjuti.
"Kita akan diskusikan berbagai hal yang sudah disampaikan oleh BNN Papua kepada masing-masing bidang yang ada kemudian dengan Dinas Kesehatan Papua dan akan tindak lanjuti untuk dilaksanakan secara bersama-sama," kata Esau.(Ant)
Ajakan itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara BNN Papua dan UP2KP di ruang pertemuan UP2KP di Jayapura, Senin (18/1).
"Kita perlu memetakan wilayah Papua ini sampai sejauh mana wilayah yang menjadi para penyalahgunaan narkotika. Hingga kini tangkapan dan pemeriksaan urine baru dilakukan di beberapa tempat saja dan untuk sementara belum bisa dikatakan mewakili," kata Kepala BNN Papua, Jackson A Lapalonga, disela-sela rapat.
Ia mengatakan, sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Papua juga belum bisa dikatakan mewakili daerah secara keseluruhan.
"Karena hingga kini kegiatan dan sosialisasi kita jalankan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, sementara daerah yang lain kita belum bisa, nah sehingga langsung timbul pikiran saya untuk membuat proposal ke Dinas Kesehatan Papua untuk meminta menyiapkan alat prepites urine untuk daerah-daerah tertentu," ujarnya.
Menurut dia, daerah-daerah tertentu yang perlu dilakukan tes urine seperti di daerah perbatasan dan daerah-daerah yang dianggap rawan masalah narkoba sehingga bisa dipetakan.
"Dengan demikian, kita sudah bisa memetakan kira-kira seberapa rawan, umur berapa, daerah mana saja, sehingga kita sudah bisa mendapatkan suatu gambaran seperti itu, kita juga bisa punya strategi bersama dengan pemerintah daerah, kira-kira dari sisi Dinas Kesehatan apa langkah yang bisa kita ambil," ujarnya.
Selain itu, sudah menjadi hal umum bahwa penyalahgunaan narkotika berada disemua level dan di semua lembaga baik eksekutif, yudikatif, sehingga hampir di semua kalangan.
"Narkoba lebih berbahaya dari bahaya laten dan lebih berbahaya dari teroris, karena bahaya narkoba ini dibawah permukaan dan mungkin secara tidak sadar digunakan oleh semua kaum muda, kalau korupsi itu hanya pejabat, hanya orang yang punya jabatan," ujarnya.
Demikian juga dengan teroris itu, kata dia, hanya jaringan-jaringan tertentu yang melibat tiga sampai tujuh orang seperti di kasus bom Sarina Jakarta beberapa waktu lalu.
"Bukan berarti menyampingkan kegiatan-kegiatan lain tetapi narkoba ini yang menjadi musuh kita bersama, ya memang bisa berdampak kepunahan," katanya.
Ia menambahkan, rehabilitasi yang selalu dilakukan oleh pemerintah merupakan bukti kegagalan pemberantasan dan pencegahan sehingga timbulah para korban/para penyalahguna.
Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan ajakan serta hal-hal yang disampaikan oleh BNN Papua ke masing-masing bidang di UP2KP tapi juga dengan Dinas Kesehatan Papua untuk ditindaklanjuti.
"Kita akan diskusikan berbagai hal yang sudah disampaikan oleh BNN Papua kepada masing-masing bidang yang ada kemudian dengan Dinas Kesehatan Papua dan akan tindak lanjuti untuk dilaksanakan secara bersama-sama," kata Esau.(Ant)