Penyelesaian HAM Papua Libatkan Empat Dubes
pada tanggal
Saturday, June 18, 2016
SAPA (MERAUKE) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah bermaksud menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) di Papua. Penyelesaian itu melibatkan empat duta besar dari negara-negara di kawasan Pasifik.
“Kita akan menyelesaikan masalah HAM di Papua. Untuk itu pemerintah undang juga Dubes dari New Zealand, Solomon Island, Fiji dan Papua Niugini,” sebut Luhut di Merauke, Jumat (17/6).
Selain empat Dubes, katanya, pemerintah juga membentuk tim terpadu yang terdiri dari Komnas HAM Papua, tokoh adat dan perwakilan masyarakat. Janjinya, penyelesaian masalah HAM di Papua dibuka transparan.
“Pak Dubes-Dubes ini ikut, supaya jangan dibohongi lagi kita. Nanti ceritanya di MSG ini hanya maunya Menko Polhukam,” katanya.
Dubes Papua Nugini, Mr. Peter Liau mengaku terlibat dalam penyelesaian masalah HAM Papua. Katanya, sudah ada perkembangan oleh tim dalam menangani masalah HAM di Papua.
“Setiap bangsa memiliki tantangan. Bangsa-bangsa lain menawarkan solusi, tapi itu belum tentu cocok. Pemerintnah Indonesia sedang melakukan sesuatu yang baik,” katanya.
Dubes Solomon Island, Mr. Salana Kalu mengatakan sebagai mitra biletral dengan Indonesia, negaranya ingin melihat perkembangan usaha dalam perbaikan berbagai hal di Indonesia.
“Untuk itu saya minta masyarakat ikut berpartisipasi, bekerja sama terhadap inisitaf pemerintah Indonesia,” pintanya.
Dubes Fiji, Mr. Seremia Cavullati mengaku ada kecemasan oleh negara-negara kawasan Pasific atau Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap apa yang berkembang di Papua.
“Tapi inisiatif pemerintah Indonesia kali ini sangat membanggakan dan transparan. Kami sendiri melihat perkembangan di Papua. Ini akan sampaikan ke negara kami,” tuturnya.
Dubes New Zealand, Nr. Trevor Matheson menambahkan situasi di Papua cukup kompleks. Untuk menyelesaikan HAM tidak ada solusi yang mudah, tetapi semua pihak harus bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik.
“Kita semua cemas mengenai HAM. Tidak hanya di Indonesia, di negara kami pun sama. Saya ke sini untuk membantu sekaligus belajar,” pungkasnya. (emanuel)
“Kita akan menyelesaikan masalah HAM di Papua. Untuk itu pemerintah undang juga Dubes dari New Zealand, Solomon Island, Fiji dan Papua Niugini,” sebut Luhut di Merauke, Jumat (17/6).
Selain empat Dubes, katanya, pemerintah juga membentuk tim terpadu yang terdiri dari Komnas HAM Papua, tokoh adat dan perwakilan masyarakat. Janjinya, penyelesaian masalah HAM di Papua dibuka transparan.
“Pak Dubes-Dubes ini ikut, supaya jangan dibohongi lagi kita. Nanti ceritanya di MSG ini hanya maunya Menko Polhukam,” katanya.
Dubes Papua Nugini, Mr. Peter Liau mengaku terlibat dalam penyelesaian masalah HAM Papua. Katanya, sudah ada perkembangan oleh tim dalam menangani masalah HAM di Papua.
“Setiap bangsa memiliki tantangan. Bangsa-bangsa lain menawarkan solusi, tapi itu belum tentu cocok. Pemerintnah Indonesia sedang melakukan sesuatu yang baik,” katanya.
Dubes Solomon Island, Mr. Salana Kalu mengatakan sebagai mitra biletral dengan Indonesia, negaranya ingin melihat perkembangan usaha dalam perbaikan berbagai hal di Indonesia.
“Untuk itu saya minta masyarakat ikut berpartisipasi, bekerja sama terhadap inisitaf pemerintah Indonesia,” pintanya.
Dubes Fiji, Mr. Seremia Cavullati mengaku ada kecemasan oleh negara-negara kawasan Pasific atau Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap apa yang berkembang di Papua.
“Tapi inisiatif pemerintah Indonesia kali ini sangat membanggakan dan transparan. Kami sendiri melihat perkembangan di Papua. Ini akan sampaikan ke negara kami,” tuturnya.
Dubes New Zealand, Nr. Trevor Matheson menambahkan situasi di Papua cukup kompleks. Untuk menyelesaikan HAM tidak ada solusi yang mudah, tetapi semua pihak harus bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik.
“Kita semua cemas mengenai HAM. Tidak hanya di Indonesia, di negara kami pun sama. Saya ke sini untuk membantu sekaligus belajar,” pungkasnya. (emanuel)