Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Masih Tinggi

SAPA (JAYAPURA) - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPA) Provinsi Papua, Anike Rawar menyatakan, hingga kini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua masih terbilang tinggi. Hanya saja pihaknya belum memiliki data akurat akan hal itu.

"Tidak tahu angkanya berapa, tapi sepertinya meningkat, padahal gubernur telah mengeluarkan pelarangan tentag miras, namun masih ada saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga," kata Anike disela-sela Forum Diskusi Grup yang diselenggarakan DPR Papua, Kamis (2/6).

Menurutnya, dalam pertemuan itu, sekelomok wilayah kacil tepatnya di Hamadi melaporkan terjadinya sebanyak 25 kasus. Dalam kasus itu, ada pemerkosaan, pemukulan, KDRT dan terakhir kematian karena diperkosa warga.

"Sekarang kejadiannya sudah sekitar 40 hari. Ini menjadi perhatian kita semua, apalagi ini hal sangat penting. Korbannya anak SD, dan perakukan ini sudah sering dilakukan sehingga korban meningal," ucapnya.

Yang disayangkan Anike, kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Badan Pembedayaan Perempuan, namun ia tak tahu apakan dilaporan kepada pihak berwajib dan sebagainya.

Terkait hukuman kebiri, menurut Ani, aturan ini masih dalam kajian Perpu, namun secara pribadi dia mendukung. Katanya, ini ditanah Papua, kita bicara adat, pemerintah dan agama, sehingga secara kelembagaan saya belum dapat sepenuhnya mengatakan ‘iya’.

"Jangan sampai generasi yang disiapkan untuk menggatikan kami diwaktu mendatang, akan punah hanya karna kejadia-kejadian tersebut.

Kami tidak akan berjalan tanpa ada dukungan masyarakat, kita bicara kebijakan provinsi dimana dibawahkan ada 29 kabupaten dan kota yang bertugas memperkuat tupoksi mereka dimasing-masing wilayah kerja untuk melindungi perempuan dan anak didaerahnya," katanya.

Meski begitu pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota bahkan tetap mensosialisasikan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Kami minta kerjasama dengan semua pihak agar sama-sama mengawal semua kasus ini. namun masih saja terjadi, sehingga muncul dugaan adanya kepentingan politik yang memboncengi setiap kejadian kekerasan tersebut," imbuhnya. (Arjun)