Keerom Pelajari Penanggulangan HIV- AIDS di Merauke
pada tanggal
Wednesday, June 1, 2016
SAPA (MERAUKE) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Keerom mempelajari cara penanggulangan HIV - AIDS dari Kabupaten Merauke, khususnya Pusat Kesehatan Reproduksi (PKR) Merauke, Selasa (31/5).
“Kami ingin tahu apa kiat-kiat Pemkab Merauke menuruni jumlah kasus. Kami datang dengan dana swadaya, bukan diprogramkan. Ini karena kami ingin belajar,” kata Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Keerom, Herta Sinaga.
Dinkes Keerom mengikutsertakan staf puskesmas-puskesmas dari kabupaten itu. Lantaran penanganan pasien HIV/Aids lebih banyak di tingkat puskesmas. Mereka telah beberapa hari sharing dengan Pokja PKR Merauke.
“Layanan itu kan ada di puskesmas. Intinya kami mau sharing. Bagaimana program di Merauke, sehingga jumlah kasus turun, dan bagaimana penanganan Odha,” tuturnya.
Ia mengaku, Pusat Kesehatan Reproduksi di Keerom telah dibentuk, namun fungsinya belum maksimal. Kelompok kerja (Pokja) penanganannya pun belum terbentuk, sehingga sistem penanggulangannya tak terorganisir.
“Kami belum berjalan satu pintu. Pelayanan ARV masih bersifat satelit. Artinya harus ke rumah sakit-rumah sakit di luar, seperti Doc II dan Dian Harapan,” ungkapnya.
Di sisi lain, sambungnya, kesadaran masyarakat untuk melakukan Voluntary Conseling Test (VCT) masih rendah, sehingga jumlah kasus di daerah itu cukup sulit terdeteksi. Tahun ini, ada 45 kasus yang ditemukan.
“Di Merauke masyarakat inisiatif periksakan diri. Mungkin didukung regulasi seperti peraturan daerah. Kalau di Keerom belum ada Perda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids,” ungkapnya.
Diakui lagi, kasus HIV/Aids ibarat skema ‘gunung es,’ atau jumlah kasus hanya nampak di permukaan.
“Memang cukup banyak yang belum terdata. Kami juga harap Pemda Keerom menggodok regulasi itu, supaya penanganan bisa satu pintu,” pungkasnya. (emanuel)
=
“Kami ingin tahu apa kiat-kiat Pemkab Merauke menuruni jumlah kasus. Kami datang dengan dana swadaya, bukan diprogramkan. Ini karena kami ingin belajar,” kata Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Keerom, Herta Sinaga.
Dinkes Keerom mengikutsertakan staf puskesmas-puskesmas dari kabupaten itu. Lantaran penanganan pasien HIV/Aids lebih banyak di tingkat puskesmas. Mereka telah beberapa hari sharing dengan Pokja PKR Merauke.
“Layanan itu kan ada di puskesmas. Intinya kami mau sharing. Bagaimana program di Merauke, sehingga jumlah kasus turun, dan bagaimana penanganan Odha,” tuturnya.
Ia mengaku, Pusat Kesehatan Reproduksi di Keerom telah dibentuk, namun fungsinya belum maksimal. Kelompok kerja (Pokja) penanganannya pun belum terbentuk, sehingga sistem penanggulangannya tak terorganisir.
“Kami belum berjalan satu pintu. Pelayanan ARV masih bersifat satelit. Artinya harus ke rumah sakit-rumah sakit di luar, seperti Doc II dan Dian Harapan,” ungkapnya.
Di sisi lain, sambungnya, kesadaran masyarakat untuk melakukan Voluntary Conseling Test (VCT) masih rendah, sehingga jumlah kasus di daerah itu cukup sulit terdeteksi. Tahun ini, ada 45 kasus yang ditemukan.
“Di Merauke masyarakat inisiatif periksakan diri. Mungkin didukung regulasi seperti peraturan daerah. Kalau di Keerom belum ada Perda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids,” ungkapnya.
Diakui lagi, kasus HIV/Aids ibarat skema ‘gunung es,’ atau jumlah kasus hanya nampak di permukaan.
“Memang cukup banyak yang belum terdata. Kami juga harap Pemda Keerom menggodok regulasi itu, supaya penanganan bisa satu pintu,” pungkasnya. (emanuel)
=