Perda Nelayan Pribumi Harus Dibuat
pada tanggal
Wednesday, June 1, 2016
SAPA (MERAUKE) – Ketua Dewan Adat Papua Selatan, Stanislaus Gebze menggagas agar pemerintah membuat peraturan daerah (Perda) yang memproteksi nelayan pribumi di Merauke.
“Pemerintah daerah perlu memproteksi nelayan asli Marind (pribumi Merauke). Masyarakat lokal di pesisir hidupnya tergantung pada laut. Jadi sepatutnya merek diproteksi,” tegas Stanislaus, Selasa (31/5).
Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan Merauke sangat tinggi, namun justeru dinikmati oleh nelayan dari luar daerah. Olehnya, perlu ada kebijakan yang berpihak kepada nelayan pribumi.
“Nelayan Marind hanya sebagai penonton. Karena itu perlu ada regulasi untuk melindungi mereka. Misalnya dalam Perda itu diatur zona tangkap nelayan dari luar,” gagasnya. Seraya menjelaskan zona tangkap lebih banyak dikuasai nelayan luar.
Ia berpandangan, regulasi pemerintah belum berpihak pada nelayan pribumi. Semakin banyaknya nelayan luar yang masuk, nelayan pribumi menjadi terdesak.
“Perlu ada kebijakan lokal guna mendorong program nawacita, khusus pada poros maritim,” cetusnya.
Senada dengan Stanislaus, tokoh masyarakat Merauke Urbanus Yawendiken meminta agar pemerintah membuat regulasi khusus untuk nelayan pribumi.
“Karena kondisi ekonomi nelayan Marind kontras dengan kekayaan laut yang melimpah. Perlu ada Perda yang menjamin kehidupan nelayan Marind,” pungkasnya. (emanuel)
“Pemerintah daerah perlu memproteksi nelayan asli Marind (pribumi Merauke). Masyarakat lokal di pesisir hidupnya tergantung pada laut. Jadi sepatutnya merek diproteksi,” tegas Stanislaus, Selasa (31/5).
Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan Merauke sangat tinggi, namun justeru dinikmati oleh nelayan dari luar daerah. Olehnya, perlu ada kebijakan yang berpihak kepada nelayan pribumi.
“Nelayan Marind hanya sebagai penonton. Karena itu perlu ada regulasi untuk melindungi mereka. Misalnya dalam Perda itu diatur zona tangkap nelayan dari luar,” gagasnya. Seraya menjelaskan zona tangkap lebih banyak dikuasai nelayan luar.
Ia berpandangan, regulasi pemerintah belum berpihak pada nelayan pribumi. Semakin banyaknya nelayan luar yang masuk, nelayan pribumi menjadi terdesak.
“Perlu ada kebijakan lokal guna mendorong program nawacita, khusus pada poros maritim,” cetusnya.
Senada dengan Stanislaus, tokoh masyarakat Merauke Urbanus Yawendiken meminta agar pemerintah membuat regulasi khusus untuk nelayan pribumi.
“Karena kondisi ekonomi nelayan Marind kontras dengan kekayaan laut yang melimpah. Perlu ada Perda yang menjamin kehidupan nelayan Marind,” pungkasnya. (emanuel)