BRG Prioritas Tangani Lahan Gambut

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead  tengah berbincang serius bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Elia I Loupatty

SAPA (JAYAPURA)  –  Provinsi Papua termasuk satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas penanganan lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) yang telah dibentuk Presiden Joko Widodo.

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (3/6) menjelaskan tujuh provinsi yang menjadi prioritas adalah Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau.

"Tujunan dibentuknya badan ini adalah untuk membantu pencegahan kebakaran hutan gambut terutama lahan gambut. Mengingat kalau sudah terbakar sangat susah atau mungkin malah mustahil dipadamkan,"terangnya.

Ia menjelaskan, agar tidak terbakar, lahan gambut yang selama ini dikeringkan harus kembali di basahi kembali atau dipulihkan fungsi ekologisnya, namun tidak lupa juga dengan fungsi ekonomi masyarakat sekitar.

"Jadi BRG dibentuk untuk memulihkan fungsi ekologis gambut dan tidak lupa menjaga fungsi ekonomi sosial lahan. Itu tugas utama kami ke Papua,"selanya.

Kedatangannya ke Papua, adalah untuk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam hal ini Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Elia Loupatty, tentang bagaimana keadaan gambut di Bumi Cenderawasih dan kira - kira program yang akan dikerjakan seperti apa.

Sebagai langkah awal, dalam beberapa bulan kedepan akan ada banyak pertemuan, lokakarya, rapat kerja untuk memfinalkan program kerja restorasi gambut bersama tim restorasi gambut provinsi yang biasanya akan diketuai oleh Gubernur. 

"Ini merupakan mandat dari Perpres (perintah presiden). Jadi selain ada badan di pusat, Presiden juga memerintahkan saya untuk membantu tujuh Gubernur di provinsi, makanya kami tadi membahas itu,"terangnya. 

Papua memiliki lahan gambut seluas enam juta hektare, dan yang rusak dan harus segera di restorasi hanya 81 ribu hektar. "Ini angka yang besar sebetulnya, tapi kalau dibandingkan dengan provinsi lain seperti di Kalimantan dan Sumatera itu tidak terlalu besar," aku Nazir.

Namun demikian, Nazir, mengatakan lahan gambut di Papua sangat luas yakni sekitar 6 juta hektare lebih. "Artinya masih banyak lahan gambut yang bagus dan belum rusak, sementara provinsi lain yang memiliki luas yang tidak seberapa sudah rusak 20 kali lipat dari Papua sehingga harus kerja lebih banyak,"jelasnya.

Sementara itu ditempat yang  sama Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty akan menindaklanjuti apa yang diinstruksikan Presiden lewat Badan Restorasi Gambut.

"BRG menghendaki supaya di tujuh provinsi ada tim penanganan. Karena itu, hal ini akan segera disampaikan kepada  Gubernur dan Sekretaris Daerah," kata Elia.

Lanjutnya meskipun lahan gambut di Papua masih tergolong kecil, namun pembentukan tim penanganan harus segera dilakukan karena ini percepatan penanganan dari pusat dan juga daerah, mengingat mempertahankan itu yang penting.

"Walaupun baru 81 ribu hektare yang rusak, tapi kalau tidak ditangani sejak dini bisa berbahaya," ucapnya.

Saat ini lahan  gambut di Papua paling besar ada di wilayah Selatan (Merauke, Mappi dan sekitarnya). (Maria Fabiola)