Legislator Dukung Kekecewaan Bupati
pada tanggal
Saturday, April 23, 2016
SAPA (TIMIKA) - Ketua komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Saleh Alhamid menyampaikan, Pihaknya juga merasakan kekecewaan yang sama dengan yang dirasahkan Bupati Eltinus Omaleng terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang setengahnya dipergunakan untuk makan-makan dan administrasi.
Saat ditemui Salam Papua di ruang kerjanya Jumat (22/4) Saleh mengungkapkan, pihaknya sangat sependapat dengan pernyataan yang di sampaikan Bupati Omaleng. APBD tahun 2016 ini benar – benar tidak memihak kepada rakyat. Hal ini telah Kami bahas dan dan dijadikan dialog yang sangat alot ketika pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) beberapa waktu lalu.
“Kami sangat mendukung serta sependapat dengan pernyataan Bapak Bupati. Memang kami juga merasahkan bahwa APBD untuk tahun 2016 ini benar-benar tidak memihak pada rakyat. Ini juga telah kami bahas dan dijadikan dialok yang sangat alot beberapa waktu lalu, yaitu saat pembahasan KUA PPAS,” kata Saleh.
Saleh juga menilai, bahwa pernyataan Bupati sudah terlambat. Seharusnya ketika APBD itu akan diajukan, Bupati sebenarnya harus sudah tahu usulan dari semua SKPD.
Menurutnya kalau Bupati merasakan kaget dengan hal ini, berarti dikarenakan selama ini tidak ada kinerja, serta tidak adanya hubungan kerja sama antara SKPD dengan pimpinannya, sehingga semua rencana itu tidak diketahui oleh pimpinannya. Dengan begini roda pemerintahan di Kabupaten Mimika ini tidak dijalankan oleh Bupati namun dijalankan oleh Oknum-oknum SKPD.
“Sebenarnya pernyataan Bapak Bupati ini sudah terlambat. Seharusnya sejak APBD akan diajukan bupatipun sudah tahu. Ini juga berarti dikarenakan tidak ada kinerja serta hubungan kerja sama yang baik antara SKPD dan pimpinannya,sehingga semua rencana itu tidak diketahui oleh pimpinannya. Berarti selama ini roda pemerintahan Mimika tidak dijalankan oleh Bupati, namum dijalankan oleh oknum-oknum SKPD yang dibawah bupati,”ungkap Saleh.
Saleh menyarankan, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini di tahun 2017, maka bupati harus bisa selalu membangun komunikasi dengan DPRD. Jika ada hal-hal yang diajukan dan tidak bersentuhan dengan masyarakat, itu harus dicoret oleh Bupati.
“Bupati juga harus lebih banyak berkonsultasi dengan DPR, sehingga tidak terjadi adanya opini buruk terhadap kepemimpinan Eltinus Omaleng selaku Bupati,” kata Saleh. (CR1)
Saat ditemui Salam Papua di ruang kerjanya Jumat (22/4) Saleh mengungkapkan, pihaknya sangat sependapat dengan pernyataan yang di sampaikan Bupati Omaleng. APBD tahun 2016 ini benar – benar tidak memihak kepada rakyat. Hal ini telah Kami bahas dan dan dijadikan dialog yang sangat alot ketika pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) beberapa waktu lalu.
“Kami sangat mendukung serta sependapat dengan pernyataan Bapak Bupati. Memang kami juga merasahkan bahwa APBD untuk tahun 2016 ini benar-benar tidak memihak pada rakyat. Ini juga telah kami bahas dan dijadikan dialok yang sangat alot beberapa waktu lalu, yaitu saat pembahasan KUA PPAS,” kata Saleh.
Saleh juga menilai, bahwa pernyataan Bupati sudah terlambat. Seharusnya ketika APBD itu akan diajukan, Bupati sebenarnya harus sudah tahu usulan dari semua SKPD.
Menurutnya kalau Bupati merasakan kaget dengan hal ini, berarti dikarenakan selama ini tidak ada kinerja, serta tidak adanya hubungan kerja sama antara SKPD dengan pimpinannya, sehingga semua rencana itu tidak diketahui oleh pimpinannya. Dengan begini roda pemerintahan di Kabupaten Mimika ini tidak dijalankan oleh Bupati namun dijalankan oleh Oknum-oknum SKPD.
“Sebenarnya pernyataan Bapak Bupati ini sudah terlambat. Seharusnya sejak APBD akan diajukan bupatipun sudah tahu. Ini juga berarti dikarenakan tidak ada kinerja serta hubungan kerja sama yang baik antara SKPD dan pimpinannya,sehingga semua rencana itu tidak diketahui oleh pimpinannya. Berarti selama ini roda pemerintahan Mimika tidak dijalankan oleh Bupati, namum dijalankan oleh oknum-oknum SKPD yang dibawah bupati,”ungkap Saleh.
Saleh menyarankan, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini di tahun 2017, maka bupati harus bisa selalu membangun komunikasi dengan DPRD. Jika ada hal-hal yang diajukan dan tidak bersentuhan dengan masyarakat, itu harus dicoret oleh Bupati.
“Bupati juga harus lebih banyak berkonsultasi dengan DPR, sehingga tidak terjadi adanya opini buruk terhadap kepemimpinan Eltinus Omaleng selaku Bupati,” kata Saleh. (CR1)