DPRD Bahas Konflik Kwamki Narama
pada tanggal
Friday, May 13, 2016
SAPA (TIMIKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika menggelar rapat guna membahas konflik warga di Kwamki Narama. Rapat yang digelar di ruang sidang, Kamis (12/5) dipimpin Ketua DPRD Elminus B Mom, SE, dan Wakil Ketua II DPRD Nataniel Murib.
Rapat yang berlangsung kurang lebih dua jam ini, dihadiri Wakapolres Kompol Y Takamully, Dandenma Brigif 20/ IJK Mayor Inf. Made Anja, Tokoh Agama Pendeta Matius Somu yang sekaligus sebagai Kepala Suku Moni, Perwakilan Kejaksaan, serta beberapa Anggota DPRD.
Rapat ini digelar untuk mencari solusi dalam meredamkan dua kubu yang terlibat bentrok di Kwamki Narama.
Sebelum memulai pertemuan, Ketua DPRD Elminus B Mom, SE meminta maaf kepada seluruh aparatur yang hadir, terkait dengan undangan yang sangat mendadak di sebarkan.
“Saya minta maaf kepada semua, undangan terpaksa saya sebar secara tiba-tiba. Tapi Saya harap ini bisa dipahami , karena ini semua demi kepentingan kita bersama. Saya menyesal sekali kenapa ada anggota dewan kita yang terlibat dalam peristiwa memalukan ini,” ujar Elminus.
Kata Elminus, perang yang sekarang sedang berlangsung bukanlah suatu hal yang baru terjadi diatas bumi Amungme, namun hal ini sudah terlalu sering terjadi. Dirinya mengakui, sangat menyesali dengan isu yang berkembang di masyarakat, bahwa ada keterlibatan seorang Anggota DPRD Mimika aktif berinisial AK dalam bentrokan tersebut.
Ia pun menilai, kalau memang betul ada keterlibatan AK dalam perang ini, maka itu merupakan pelanggaran hukum, kode etik DPRD, merusak nama lembaga DPRD, serta melanggar kode etik partai yang mengusungnya.
Elminus menilai, bentrokan di Kwamki Narama terjadi lagi akibat dendam dengan jatuhnya korban dalam peperangan tahun 2012 silam. Kemudian isu disebarkan sampai kepelosok pegunungan, sehingga mereka yang jauh turun dan bergabung hingga menimbulkan masalah baru.
Terakhir setelah seorang korban anak panah (Fredy Kiwak) meninggal pada Sabtu (7/5), dan dibakar atau dikremasi pada Senin (9/5) lalu, namun pada hari prosesi kremasi korban pihak keluarga sudah mengakui bahwa, tidak akan ada dendam dengan kematian keluarga mereka.
“Pada saat jasad korban selesai di bakar, keluarga sudah mengaku bahwa, tidak ada dendam. Namun sekarang buktinya ada perang lagi. Terus kalau betul AK ikut terlibat, siapa yang mau jadi penengah bagi masyarakatnya yang sedang bentrok sekarang. Siapa yang hadir dan berdiri di tengah-tengah masyarakat, untuk memberi nasehat,”tanya Elminus.
Untuk menghentikan perang ini, Elminus meminta Bupati Omaleng, aparat kepolisian, TNI, Tokoh Agama, Tokoh Adat agar bisa bersama-sama DPRD Mimika mengumpulkan seluruh kepala perang yang terlibat dalam bentrokan yang sementara ini berlangsung di Kwamki Narama, untuk bisa bermusyawarah dalam menemukan titik temu persoalan ini.
Jika para panglima perang melanggar dan tetap melakukan aksi setelah adanya musyawarah, maka aparat hukum harus menangkap dan menjebloskan mereka kedalam penjara kemudian diperoses secara hukum.
Dalam rapat mendapat berbagai usulan, seperti yang diusulkan Wakil Ketua II DPRD, Nataniel Murib yang meminta agar Bupati bersama sama dengan DPR bisa melakukan pertemuan secara langsung dengan para kepala Perang di lapangan. Kemudian meminta mereka menandatangani perjanjian untuk tidak beperang lagi.
Sementara Ketua Komisi B Kristian Victor Kabey mengusulkan, agar mengundang semua kepala perang dalam rapat bersama pemerintah dan legislatif, serta membuat surat pernyataan, dan bertanggung jawab penuh dengan pernyataan yang telah mereka buat, sehingga ketika dilanggar maka ditindak secara hukum dan berdasarkan Undang-undang.
Hal senada disampikan Wakapolres Kompol Y Takamully yang meminta agar Bupati dan Legislatif turun langsung ke lokasi perang untuk mendampingi aparat kepolisian. Dirinya berharap, dengan hadirnya Legislatif bersama Bupati, mungkin bisa meredam amarah semua warga dan setidaknya bisa bertemu serta berkomunikasi langsung dengan para Panglima perang.
“Sejak hari kematian Fredy Kiwak, Kami sudah kerahkan pengamanan di Kwamki Narama. Kami juga sedikit mengalami kendala. Kalau biasanya masyarakat biasa berkelompok dan berdiri di satu titik, tapi sekarang mulai menyebar ke hutan dan ke kebun-kebun,” ujar Takamully.
Takamully mengakui bahwa, pihaknya sering melakukan kondinasi bersama pihak TNI dalam membantu proses pengamanan.
Sementara itu, Dandenma Brigif 20/ IJK, Mayor Inf Made Anja, menyatakan Kesiapan dalam membantu pengamanan, apabila diminta dan dipercayai pemerintah dan Kepolisian. “Kami telah menyiapkan Empat kompi dan Satu Bridgade untuk mendukung kepolisian,” ujar Made.
Mengakhiri rapat tersebut, semua anggota bersepakat untuk langsung menemui Bupati Omaleng lalu kemudian menuju TKP dan menemui dua kelompok yang berseteru, serta menyisiri keberadaan para kepala atau panglima perang.
Ditempat terpisah, Anggota Komisi C Elias Mirip mengatakan, Pemkab Mimika harus serius terkait dengan konflik yang terjadi akhir-akhir di Mimika antar kelompok atau massa akibat permasalahan spele.
“Menyangkut masalah di Timika, Pemerintah dan DPRD Mimika harus serius sikapi permasalahan ini, jangan pikir hanya masalah keluarga dan nantinya akan meluas,” ujar Elias Mirip saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/5).
Lanjut Elias, terkait dengan masalah adat dirinya menganggap hal tersebut soal kedua, setelah dilakukan penanganan langsung oleh Pemkab Mimika , DPRD, dan pihak keamanan.
“Bikin adat itu saya pikir itu hal nomor dua. Orang-orang yang terlibat dalam perang dari tahun 96 itu ada otak dibalik itu, dan pasti ada adat dan harus diselesaikan secepatnya. Tapi sejauh ini pemerintah lemah,” kata Elias.
Elias menjelaskan bahwa, untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Mimika, sebaiknya suku-suku yang berada di wilayah Kwamki Narama agar bisa di berikan sebuah lahan baru untuk dirikan satu kampung di lokasi berbeda, sehingga warga tidak fokus untuk perang melainkan lebih cenderung kepada pembangunan.
“Jadi kita harus pisahkan suku ini di wilayah di Mimika dengan pembentukan kampung dan desa. Berbagai suku kelompok ada di Kwamki Lama dan berdekatan gara-gara perempuan dan selingkuh dan pasti ada masalah jadi ujung-ujungnya perang,” ujar Elias.
Rapat yang berlangsung kurang lebih dua jam ini, dihadiri Wakapolres Kompol Y Takamully, Dandenma Brigif 20/ IJK Mayor Inf. Made Anja, Tokoh Agama Pendeta Matius Somu yang sekaligus sebagai Kepala Suku Moni, Perwakilan Kejaksaan, serta beberapa Anggota DPRD.
Rapat ini digelar untuk mencari solusi dalam meredamkan dua kubu yang terlibat bentrok di Kwamki Narama.
Sebelum memulai pertemuan, Ketua DPRD Elminus B Mom, SE meminta maaf kepada seluruh aparatur yang hadir, terkait dengan undangan yang sangat mendadak di sebarkan.
“Saya minta maaf kepada semua, undangan terpaksa saya sebar secara tiba-tiba. Tapi Saya harap ini bisa dipahami , karena ini semua demi kepentingan kita bersama. Saya menyesal sekali kenapa ada anggota dewan kita yang terlibat dalam peristiwa memalukan ini,” ujar Elminus.
Kata Elminus, perang yang sekarang sedang berlangsung bukanlah suatu hal yang baru terjadi diatas bumi Amungme, namun hal ini sudah terlalu sering terjadi. Dirinya mengakui, sangat menyesali dengan isu yang berkembang di masyarakat, bahwa ada keterlibatan seorang Anggota DPRD Mimika aktif berinisial AK dalam bentrokan tersebut.
Ia pun menilai, kalau memang betul ada keterlibatan AK dalam perang ini, maka itu merupakan pelanggaran hukum, kode etik DPRD, merusak nama lembaga DPRD, serta melanggar kode etik partai yang mengusungnya.
Elminus menilai, bentrokan di Kwamki Narama terjadi lagi akibat dendam dengan jatuhnya korban dalam peperangan tahun 2012 silam. Kemudian isu disebarkan sampai kepelosok pegunungan, sehingga mereka yang jauh turun dan bergabung hingga menimbulkan masalah baru.
Terakhir setelah seorang korban anak panah (Fredy Kiwak) meninggal pada Sabtu (7/5), dan dibakar atau dikremasi pada Senin (9/5) lalu, namun pada hari prosesi kremasi korban pihak keluarga sudah mengakui bahwa, tidak akan ada dendam dengan kematian keluarga mereka.
“Pada saat jasad korban selesai di bakar, keluarga sudah mengaku bahwa, tidak ada dendam. Namun sekarang buktinya ada perang lagi. Terus kalau betul AK ikut terlibat, siapa yang mau jadi penengah bagi masyarakatnya yang sedang bentrok sekarang. Siapa yang hadir dan berdiri di tengah-tengah masyarakat, untuk memberi nasehat,”tanya Elminus.
Untuk menghentikan perang ini, Elminus meminta Bupati Omaleng, aparat kepolisian, TNI, Tokoh Agama, Tokoh Adat agar bisa bersama-sama DPRD Mimika mengumpulkan seluruh kepala perang yang terlibat dalam bentrokan yang sementara ini berlangsung di Kwamki Narama, untuk bisa bermusyawarah dalam menemukan titik temu persoalan ini.
Jika para panglima perang melanggar dan tetap melakukan aksi setelah adanya musyawarah, maka aparat hukum harus menangkap dan menjebloskan mereka kedalam penjara kemudian diperoses secara hukum.
Dalam rapat mendapat berbagai usulan, seperti yang diusulkan Wakil Ketua II DPRD, Nataniel Murib yang meminta agar Bupati bersama sama dengan DPR bisa melakukan pertemuan secara langsung dengan para kepala Perang di lapangan. Kemudian meminta mereka menandatangani perjanjian untuk tidak beperang lagi.
Sementara Ketua Komisi B Kristian Victor Kabey mengusulkan, agar mengundang semua kepala perang dalam rapat bersama pemerintah dan legislatif, serta membuat surat pernyataan, dan bertanggung jawab penuh dengan pernyataan yang telah mereka buat, sehingga ketika dilanggar maka ditindak secara hukum dan berdasarkan Undang-undang.
Hal senada disampikan Wakapolres Kompol Y Takamully yang meminta agar Bupati dan Legislatif turun langsung ke lokasi perang untuk mendampingi aparat kepolisian. Dirinya berharap, dengan hadirnya Legislatif bersama Bupati, mungkin bisa meredam amarah semua warga dan setidaknya bisa bertemu serta berkomunikasi langsung dengan para Panglima perang.
“Sejak hari kematian Fredy Kiwak, Kami sudah kerahkan pengamanan di Kwamki Narama. Kami juga sedikit mengalami kendala. Kalau biasanya masyarakat biasa berkelompok dan berdiri di satu titik, tapi sekarang mulai menyebar ke hutan dan ke kebun-kebun,” ujar Takamully.
Takamully mengakui bahwa, pihaknya sering melakukan kondinasi bersama pihak TNI dalam membantu proses pengamanan.
Sementara itu, Dandenma Brigif 20/ IJK, Mayor Inf Made Anja, menyatakan Kesiapan dalam membantu pengamanan, apabila diminta dan dipercayai pemerintah dan Kepolisian. “Kami telah menyiapkan Empat kompi dan Satu Bridgade untuk mendukung kepolisian,” ujar Made.
Mengakhiri rapat tersebut, semua anggota bersepakat untuk langsung menemui Bupati Omaleng lalu kemudian menuju TKP dan menemui dua kelompok yang berseteru, serta menyisiri keberadaan para kepala atau panglima perang.
Ditempat terpisah, Anggota Komisi C Elias Mirip mengatakan, Pemkab Mimika harus serius terkait dengan konflik yang terjadi akhir-akhir di Mimika antar kelompok atau massa akibat permasalahan spele.
“Menyangkut masalah di Timika, Pemerintah dan DPRD Mimika harus serius sikapi permasalahan ini, jangan pikir hanya masalah keluarga dan nantinya akan meluas,” ujar Elias Mirip saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/5).
Lanjut Elias, terkait dengan masalah adat dirinya menganggap hal tersebut soal kedua, setelah dilakukan penanganan langsung oleh Pemkab Mimika , DPRD, dan pihak keamanan.
“Bikin adat itu saya pikir itu hal nomor dua. Orang-orang yang terlibat dalam perang dari tahun 96 itu ada otak dibalik itu, dan pasti ada adat dan harus diselesaikan secepatnya. Tapi sejauh ini pemerintah lemah,” kata Elias.
Elias menjelaskan bahwa, untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Mimika, sebaiknya suku-suku yang berada di wilayah Kwamki Narama agar bisa di berikan sebuah lahan baru untuk dirikan satu kampung di lokasi berbeda, sehingga warga tidak fokus untuk perang melainkan lebih cenderung kepada pembangunan.
“Jadi kita harus pisahkan suku ini di wilayah di Mimika dengan pembentukan kampung dan desa. Berbagai suku kelompok ada di Kwamki Lama dan berdekatan gara-gara perempuan dan selingkuh dan pasti ada masalah jadi ujung-ujungnya perang,” ujar Elias.
Apabila warga yang terlibat konflik diberikan suatu tempat kepada setiap suku untuk bisa membentuk kampung, dengan begitu konflik bisa diakhiri. Karena akan dibarengi dengan pembangunan kampung serta pengembangan wilayah Mimika. Dengan begitu kedepannya Mimika akan aman, damai dan sejahtera sesuai dengan visi misi Bupati Mimika. (CR1/Ricky Lodar)