Pembangunan Tidak Sesuai Visi dan Misi Bupati

SAPA (TIMIKA) – Mantan Penjabat Bupati Mimika, Athanasius Allo Rafra mengatakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika dalam tiga tahun terakhir berjalan tanpa didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sesuai Visi dan misi dari Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang.

Musrengbang belum lama ini di Jayapura yang diikuti semua kabupaten dan kota di Provinsi Papua, untuk membahas program tahun 2017, Pemkab Mimika juga tidak menyusun programnya berdasarkan visi dan misi pasangan yang dikenal dengan sebutan OMBAS. Jadi masyarakat tidak tahu program pembangunan yang dilaksanakan itu ke arah mana, tidak jelas. Karena visi dan misi bupati belum dirumuskan dalam RPJM dan menjadi patokan arah pembangunan.

“Jadi sudah tiga tahun anggaran yakni 2015, 2016 ini dan 2017 nanti pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati. Sejak Bupati dan Wabup dilantik untuk memimpin daerah ini, sampai saat ini kita belum pernah merumuskan visi dan misi bupati yakni aman, damai dan sejahtera dalam seminar, diskusi atau pertemuan apapun, kemudian dirumuskan secara lebih lengkap dalam RPJM untuk menjadi patokan arah pembangunan dalam lima tahun,” kata Allo.

Allo menjelaskan, visi dan misi itu perlu dijabarkan lebih detail, diantaranya tentang apa maksud visi dan misi tersebut dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya.

“Bagaimana bentuk aman tersebut mau dilaksanakan di daerah ini? Intansi pemerintah mana yang terlibat dalam program aman ini? Lalu bagaimana dengan program damai? Damai macam apa yang dimaksud? Apakah polisi dan tentara terlibat dalam program ini? Apakah kalau tidak ada lagi perang atau konflik antar warga, itu yang dimaksudkan dengan aman dan damai? Masih banyak  kasus pencurian, masih banyak motor yang hilang dicuri membuat warga tidak merasa aman. Masih banyak tindak kriminal lainnya. 
Begitu juga dengan sejahtera, sejahtera bagaimana yang dimaksudkan dalam visi dan misi bupati? Sejahtera itu ingin dicapai melalui program macam apa? Apakah sejahtera seluruh masyarakat daerah ini, di kota dan di kampung-kampung? Atau kesejahteraan diri sendiri?  Sekarang banyak orang yang tidak peduli pada orang lain, yang penting diri sendiri sejahtera,” tegas Allo.

Menurut Allo, Bupati Mimika harus melakukan pertemuan dengan semua pihak di pemerintahan dan stakeholders lainnya untuk merumuskan visi dan misi bupati ini dalam RPJM dan hal itu dijadikan sebagai dasar dan arah pembangunan di daerah ini. Kalau bupati berhalangan dengan tugas dinas lainnya, Wakil Bupati dan Sekda bisa menggelar pertemuan untuk merumuskan hal tersebut.

“Wakil bupati kan bisa kerja, Sekda kan bisa kerja, Bappeda kan bisa kerja untuk merumuskan ini, hadirkan semua SKPD, Asisten, Staf Ahli dan pejabat-pejabat senior di daerah ini untuk mndiskusikan dan merumuskan RPJM sesuai visi dan misi bupati. Kalau tidak selama lima tahun bupati memimpin, daerah ini berjalan tanpa arah yang jelas,” kata Allo.

Allo menegaskan, buktinya sekarang masyarakat tidak tahu pembangun ini dari mana ke mana? Apakah dari kota ke kampung? Atau dari kampung ke kota? Atau cuma di kota? Atau cuma di kampung? Karena bupati waktu berkunjung ke Mimika Barat Tengah, bupati mengatakan harus membangun di sana. Semua lalu bicara akan ada prioritas pembangunan di Mimika Barat Tengah. Bupati waktu ke Mimika Timur Jauh di Otakwa, kembali lalu semua ramai-ramai bicara pembangunan di Mimika Timur Jauh jadi prioritas.

“Bupati  mengatakan akan membangun kota baru dan semua orang bicara soal kota baru jadi prioritas. Pertanyaannya sekarang apakah ada pembangunan atau tidak? Action tidak ada. Anggaran kita tidak tahu macam apa. Sekarang sisa dua tahun, mau dibawa ke mana arah pembangunan daerah ini? Untuk itu kita harus punya data lengkap, semua hasil pembangunan harus dipublikasikan agar masyarakat tahu. Sudah tiga tahun berjalan, sudah bukan lagi tahun pencitraan, tapi tahun kerja,” ujar Allo.

Allo menambahkan sekarang masyarakat bertanya, prioritas pembangunan Pemkab Mimika itu apa? Apakah pendidikan, kesehatan, pertanian atau perhubungan? Masyarakat belum tahu hal itu. Kalau bilang pendidikan, sudah sejauh mana pelaksanaan program pendidikan di daerah ini? Berapa besar dananya? Apakah permasalah pendidikan yang ada selama ini, diantaranya rumah guru di kampung-kampung sudah dibangun sehingga para guru betah tinggal di kampung? Kenapa setiap tahun terlebih di penghujung tahun anggaran ada unjuk rasa soal kesejahteraan pegawai dan honor pegawai? Begitu juga di bidang kesehatan, ada yang ribut di akhir tahun anggaran. Apakah sudah dibangun rumah untuk para tenaga medis di kampung-kampung?

“Sekarang ini semua berjalan tanpa arah dan saya khawatir dalam lima tahun nanti tidak hasil yang dicapai, yang benar-benar membawa kemajuan dan perubahan bagi daerah ini. Karena RPJM yang sesuai visi dan misi tidak ada, maka boleh dikata program pembangunan yang ada dalam APBD tahun 2016 ini suka-sukanya SKPD, suka-sukanya Bappeda dan suka-sukanya tim anggaran.  Mestinya ada RPJM sebagai pedoman pembangunan. Tahun pertama program apa, tahun kedua sampai tahun kelima apa, program-progran tersebut harus berkesinambungan dengan tujuan dan hasil yang jelas. Ini merupakan kelalaian dari Bappeda, Sekda dan Wakil Bupati,” tegas Allo. (tim)