Lelang Harus Transparan
pada tanggal
Monday, April 25, 2016
BUPATI Mimika Eltinus Omaleng, SE sudah mengisyaratkan kepada seluruh Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera melakukan lelang proyek anggaran tahun 2016.
Untuk itu, proses pelelangan harus mengedepankan prinsip transparan dan sehat. Selain itu tetap efisien, akuntabel, terbuka dan saling berperilaku adil dalam proses pelelangan, sehingga semua hasil pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.
Bupati Omaleng ingin transparan dalam hal pengerjaan seluruh proyek pengadaan barang dan jasa, guna menunjang terwujudnya good governance dan clean government dalam upaya mendapatkan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian yang kini dikejar.
Sehingga, setiap proses pengadaan barang dan jasa, baik kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima, pelayan pengadaan, aparat pengawas intern dan penyedia barang dan jasa untuk menjalankan tanggung jawab yang melekat secara sungguh-sunguh, dengan selalu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
Pasalnya, tidak bisa dipungkiri, terkadang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan aturan dalam lelang proyek pemerintah lainnya. pihak-pihak yang terlibat dalam lelang proyek pemerintah baik itu pengusaha maupun panitia selalu mencari celah undang-undang demi keuntungan pribadinya.
Pelelangan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien diharapkan tidak akan merugikan keuangan Negara dan masyarakat karena dapat menghambat pembangunan dalam berbagai sektor.(Redaksi)
Bupati Omaleng ingin transparan dalam hal pengerjaan seluruh proyek pengadaan barang dan jasa, guna menunjang terwujudnya good governance dan clean government dalam upaya mendapatkan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian yang kini dikejar.
Sehingga, setiap proses pengadaan barang dan jasa, baik kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima, pelayan pengadaan, aparat pengawas intern dan penyedia barang dan jasa untuk menjalankan tanggung jawab yang melekat secara sungguh-sunguh, dengan selalu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
Pasalnya, tidak bisa dipungkiri, terkadang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan aturan dalam lelang proyek pemerintah lainnya. pihak-pihak yang terlibat dalam lelang proyek pemerintah baik itu pengusaha maupun panitia selalu mencari celah undang-undang demi keuntungan pribadinya.
Pelelangan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien diharapkan tidak akan merugikan keuangan Negara dan masyarakat karena dapat menghambat pembangunan dalam berbagai sektor.(Redaksi)