Pembangunan Rumah Layak Huni Diminta Tanpa Kontraktor
pada tanggal
Thursday, January 21, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Fraksi Hanura DPR Papua berupaya mendorong Pemerintah Provinsi Papua membangun atau menambah pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat asli Papua. Namun fraksi itu tak setuju jika pembangunan rumah layak huni ditenderkan alias dikerjakan pihak ketiga.
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, rumah layak huni adalah prioritas pihaknya. Namun pembangunannya harus dikerja oleh masyarakat sendiri.
"Kami Fraksi Hanura DPR Papua ingun rumah layak huni jangan lagi ditenderkan ke pihak ketiga. Kalau ditenderkan mungkin anggarannya akan kurang," kata Yan Permenas Mandenas, Selasa (19/1).
Katanya, kini bagaimana memaksimalkan masyarakat untuk setiap pembangunan di kampung, termasuk jika rumah layak huni dibangun Pemprov Papua nantinya. "Kepercayaan dan tanggungjawab perlu diberikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat sendiri yang mengerjakan mungkin hasilnya akan lebih maksimal," ucapnya.
Menurutnya, jika pembangunan rumah layak huni itu dikerjakan kontraktor, belum tentu hasilnya sesuai yang diinginkan masyarakat dan harapan Pemprov Papua, sebagai pihak yang memberi pekerjaan. Jika masyarakat sendiri yang mengerjakan dengan difasilitasi anggaran dan bahan baku oleh pemerintah, mereka bisa membuat sesuai yang mereka inginkan. Pemerintah hanya bertugas mengawasi. Apakah bahan atau anggaran yang diberikan sesuai peruntukannya.
"Saya rasa perlu ada kebijakan gubernur dalam hal ini, agar masyarakat bisa membangun sesuai kreativitas mereka. Disamping itu, juga mengajari masyarakat menjalankan kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Papua, Yan Piet Rawar mengatakan, tahun ini Pemprov Papua melalui dinas yang dipimpinnya berencana membangun 100 rumah layak huni. Rumah itu diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu.
"Program itu sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu," kata Yan Rawar beberapa hari lalu.
Katanya, Disnakerduk Papua baru mempersiapkan pembangunan 100 unit rumah di Kabupaten dan Kota Jayapura. Kedua daerah itu jadi prioritas lantaran merupakan pintu depan Provinsi Papua. Disnaker tak bekerja sendiri, karena ada instansi terkait yang juga memiliki program serupa di daerah lain.
"Untuk setiap pembangunan perumahan rakyat, Disnakerduk Papua tak akan bekerja sendiri sebab mendapat dukungan penuh dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Sosial dan Pemukiman Papua," ucapnya. (Arjun)
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, rumah layak huni adalah prioritas pihaknya. Namun pembangunannya harus dikerja oleh masyarakat sendiri.
"Kami Fraksi Hanura DPR Papua ingun rumah layak huni jangan lagi ditenderkan ke pihak ketiga. Kalau ditenderkan mungkin anggarannya akan kurang," kata Yan Permenas Mandenas, Selasa (19/1).
Katanya, kini bagaimana memaksimalkan masyarakat untuk setiap pembangunan di kampung, termasuk jika rumah layak huni dibangun Pemprov Papua nantinya. "Kepercayaan dan tanggungjawab perlu diberikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat sendiri yang mengerjakan mungkin hasilnya akan lebih maksimal," ucapnya.
Menurutnya, jika pembangunan rumah layak huni itu dikerjakan kontraktor, belum tentu hasilnya sesuai yang diinginkan masyarakat dan harapan Pemprov Papua, sebagai pihak yang memberi pekerjaan. Jika masyarakat sendiri yang mengerjakan dengan difasilitasi anggaran dan bahan baku oleh pemerintah, mereka bisa membuat sesuai yang mereka inginkan. Pemerintah hanya bertugas mengawasi. Apakah bahan atau anggaran yang diberikan sesuai peruntukannya.
"Saya rasa perlu ada kebijakan gubernur dalam hal ini, agar masyarakat bisa membangun sesuai kreativitas mereka. Disamping itu, juga mengajari masyarakat menjalankan kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Papua, Yan Piet Rawar mengatakan, tahun ini Pemprov Papua melalui dinas yang dipimpinnya berencana membangun 100 rumah layak huni. Rumah itu diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu.
"Program itu sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu," kata Yan Rawar beberapa hari lalu.
Katanya, Disnakerduk Papua baru mempersiapkan pembangunan 100 unit rumah di Kabupaten dan Kota Jayapura. Kedua daerah itu jadi prioritas lantaran merupakan pintu depan Provinsi Papua. Disnaker tak bekerja sendiri, karena ada instansi terkait yang juga memiliki program serupa di daerah lain.
"Untuk setiap pembangunan perumahan rakyat, Disnakerduk Papua tak akan bekerja sendiri sebab mendapat dukungan penuh dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Sosial dan Pemukiman Papua," ucapnya. (Arjun)