Pendekatan Pembangunan di Papua Lewat Antropologi
pada tanggal
Friday, June 17, 2016
SAPA (JAYAPURA) – Pemerintah Pusat saat ini melakukan pendekatan untuk pembangunan di Papua dengan menggunakan pendekatan antropologi yang dulunya juga digunakan pemerintah kolonial Belanda.
"Papua dibagi menjadi tujuh cluster sesuai wilayah adat besar yang ada," kata Menkopolhukam Luhut B Panjaitan saat melakukan tatap muka dengan para tokoh agama se-Provinsi Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (16/6).
Menurut Luhut pembangunan Papua, akan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia dan akan dilakukan secara menyeluruh serta terintegrasi. Dengan harapan konektivitas dapat berjalan dengan baik dan daerah akan tumbuh sesuai kearifan local masing-masing daerah.
Dijelaskannya, Pembangunan Holistik yang Berorientasi pada Peningkatan Pemerataan merupakan pembangunan yang merata merupakan bentuk dari upaya menjaga persatuan bangsa.
"Pembangunan secara menyeluruh menjadi salah satu upaya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena itu, pembangunan yang kini dilakukan pemerintah berorientasi pada pemerataan di seluruh daerah, bukan sekadar peningkatan semata," ujar Luhut.
Dengan begitu, dirinya berharap para pendeta dapat turut aktif mendukung pemerintah untuk menyukseskan pembangunan di berbagai aspek baik pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Saya berharap kepada pendeta jangan berhenti untuk melihat dan membantu serta ikut aktif dalam program pembangunan seperti pembangunan sekolah pola asrama dan pendeta harus punya peranan,”harapnya.
Diakuinya, pemerintah pusat telah memberikan dana Otsus sejak 2001 lalu. Tetapi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu pemerintah saat ini membuat program yang disebut holistik.
Dalam program ini nantinya akan melibatkan pendeta untuk ikut mengawasi seperti penggunaan dana desa, pembangunan infrastruktur dan pendidikan.
Presiden Jokowi telah menyampaikan gereja harus terlibat aktif untuk pendidikan dan terlibat aktif dalam kesehatan.
“Nah sekarang gereja bisa tidak menyiapkan diri,oleha karena itu bapak-bapak harus menyiapkan diri. Karena kita akan melibatkan,” tambahanya.
Ditempat yang sama Wakil Gubernur Papua,Klemen Tinal,SE.MM mengaku, pendeta harus jadi terdepan terutama di Papua baik Bupati dan Gubernur harus gunakan pendeta pada tempat yang tidak terjangkau.
“Misionaris yang masuk dulu, setelah itu baru pemerintah yang masuk atau baru kenal pemerintah,” katanya.
Dikatakannya, peranan gereja begitu penting untuk Papua lebih khusus untuk daerah pinggiran seperti wilayah gunung, pinggiran dan dataran rendah.
“Serta pulau-pulau yang terpinggirkan kita gunakan pendeta sehingga orang Papua bisa maju untuk selama-lamanya,” kata Tinal. (maria fabiola)
"Papua dibagi menjadi tujuh cluster sesuai wilayah adat besar yang ada," kata Menkopolhukam Luhut B Panjaitan saat melakukan tatap muka dengan para tokoh agama se-Provinsi Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (16/6).
Menurut Luhut pembangunan Papua, akan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia dan akan dilakukan secara menyeluruh serta terintegrasi. Dengan harapan konektivitas dapat berjalan dengan baik dan daerah akan tumbuh sesuai kearifan local masing-masing daerah.
Dijelaskannya, Pembangunan Holistik yang Berorientasi pada Peningkatan Pemerataan merupakan pembangunan yang merata merupakan bentuk dari upaya menjaga persatuan bangsa.
"Pembangunan secara menyeluruh menjadi salah satu upaya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena itu, pembangunan yang kini dilakukan pemerintah berorientasi pada pemerataan di seluruh daerah, bukan sekadar peningkatan semata," ujar Luhut.
Dengan begitu, dirinya berharap para pendeta dapat turut aktif mendukung pemerintah untuk menyukseskan pembangunan di berbagai aspek baik pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Saya berharap kepada pendeta jangan berhenti untuk melihat dan membantu serta ikut aktif dalam program pembangunan seperti pembangunan sekolah pola asrama dan pendeta harus punya peranan,”harapnya.
Diakuinya, pemerintah pusat telah memberikan dana Otsus sejak 2001 lalu. Tetapi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu pemerintah saat ini membuat program yang disebut holistik.
Dalam program ini nantinya akan melibatkan pendeta untuk ikut mengawasi seperti penggunaan dana desa, pembangunan infrastruktur dan pendidikan.
Presiden Jokowi telah menyampaikan gereja harus terlibat aktif untuk pendidikan dan terlibat aktif dalam kesehatan.
“Nah sekarang gereja bisa tidak menyiapkan diri,oleha karena itu bapak-bapak harus menyiapkan diri. Karena kita akan melibatkan,” tambahanya.
Ditempat yang sama Wakil Gubernur Papua,Klemen Tinal,SE.MM mengaku, pendeta harus jadi terdepan terutama di Papua baik Bupati dan Gubernur harus gunakan pendeta pada tempat yang tidak terjangkau.
“Misionaris yang masuk dulu, setelah itu baru pemerintah yang masuk atau baru kenal pemerintah,” katanya.
Dikatakannya, peranan gereja begitu penting untuk Papua lebih khusus untuk daerah pinggiran seperti wilayah gunung, pinggiran dan dataran rendah.
“Serta pulau-pulau yang terpinggirkan kita gunakan pendeta sehingga orang Papua bisa maju untuk selama-lamanya,” kata Tinal. (maria fabiola)