Pemprov Akan Mengecek Penumpukan Pegawai di RSUD Jayapura
pada tanggal
Saturday, June 18, 2016
SAPA (JAYAPURA) – Pemerintah Provinsi siap merespon temuan penumpukan pegawai di RSUD Dok II Jayapura, merujuk hasil kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPRP beberapa waktu lalu.
“Kita siap merespon temuan itu hanya kita belum menerima hasil temuan dari Pansus DPRP. Karenanya, kita mengharapkan temuan ini bisa diberikan kepada kami untuk bisa diambil tindakan,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kepada pers diruang kerjanya, Jumat (17/6).
Kata Doren bila laporan temuan telah diterima, bila pemerintah provinsi bakal segera merapatkan masalah ini, sehingga bisa segera diturunkan kebijakan untuk penanganannya.
“Intinya soal temuan DPRP kita masih menunggu laporan dari Pansus DPRP yang bila sudah kami terima, segera dirapatkan dengan pihak terkait untuk dicari solusi dan penyelesaian masalahnya,”terangnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus RSUD Dok II, Kamasan Jack Komboy dalam kunjungan ke rumah sakit plat merah itu yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk Provinsi Papua, menemukan adanya penumpukan pegawai administrasi. Dilain pihak, data antar bidang SDM dan Keperawatan justru berbeda.
Hal ini dinilainya sangat janggal sebab di rumah sakit semestinya lebih mengedepankan perekrutan tenaga medis dan perawat. Bukannya pegawai non medis, sehingga untuk biaya aparatur RSUD Jayapura saja diperkirakan mencapai setiap tahun Rp. 95 miliar.
Sedangkan anggota Pansus RSUD Dok II, Maria Duwitouw berharap temuan ini dapat segera diperbaiki. Driinya berharap pergantian direktur beberapa waktu lalu, bisa memberi solusi.
Sekretaris Pansus RSUD Dok II, Ignasius W Mimin mengatakan, keberadaan Pansus bukan untuk menghakimi, namun untuk menyelesaikan masalah.
Dalam kunjungannya ke RSUD Jayapura, Pansus juga menemukan adanya masalah lain seperti kelistrikan dan air. Sehingga dalam waktu dekat Pansus DPRP akan mengundang pihak PDAM dan PLN unuk mencari solusinya.
Pansus juga menemukan banyak peralatan kesehatan yang rusak, sehingga butuh perbaikan guna memaksimalkan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah itu. (maria fabiola).
“Kita siap merespon temuan itu hanya kita belum menerima hasil temuan dari Pansus DPRP. Karenanya, kita mengharapkan temuan ini bisa diberikan kepada kami untuk bisa diambil tindakan,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kepada pers diruang kerjanya, Jumat (17/6).
Kata Doren bila laporan temuan telah diterima, bila pemerintah provinsi bakal segera merapatkan masalah ini, sehingga bisa segera diturunkan kebijakan untuk penanganannya.
“Intinya soal temuan DPRP kita masih menunggu laporan dari Pansus DPRP yang bila sudah kami terima, segera dirapatkan dengan pihak terkait untuk dicari solusi dan penyelesaian masalahnya,”terangnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus RSUD Dok II, Kamasan Jack Komboy dalam kunjungan ke rumah sakit plat merah itu yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk Provinsi Papua, menemukan adanya penumpukan pegawai administrasi. Dilain pihak, data antar bidang SDM dan Keperawatan justru berbeda.
Hal ini dinilainya sangat janggal sebab di rumah sakit semestinya lebih mengedepankan perekrutan tenaga medis dan perawat. Bukannya pegawai non medis, sehingga untuk biaya aparatur RSUD Jayapura saja diperkirakan mencapai setiap tahun Rp. 95 miliar.
Sedangkan anggota Pansus RSUD Dok II, Maria Duwitouw berharap temuan ini dapat segera diperbaiki. Driinya berharap pergantian direktur beberapa waktu lalu, bisa memberi solusi.
Sekretaris Pansus RSUD Dok II, Ignasius W Mimin mengatakan, keberadaan Pansus bukan untuk menghakimi, namun untuk menyelesaikan masalah.
Dalam kunjungannya ke RSUD Jayapura, Pansus juga menemukan adanya masalah lain seperti kelistrikan dan air. Sehingga dalam waktu dekat Pansus DPRP akan mengundang pihak PDAM dan PLN unuk mencari solusinya.
Pansus juga menemukan banyak peralatan kesehatan yang rusak, sehingga butuh perbaikan guna memaksimalkan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah itu. (maria fabiola).