Modal Hambat Usaha Orang Asli Papua
pada tanggal
Monday, June 6, 2016
SAPA (JAYAPURA) – Komisi II DPR Papua bidang ekonomi terus berupaya mencari tahu dan menemukan adanya permasalahan permodalan masih menjadi kendala bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam mengembangkan usahanya.
Dalam Hearing (dialog,red) Komisi II DPR Papua bersama Ikatan Masyarakat Woken II di Doyo, Sentani, Kabupaten Jayapura, akhir pekan kemarin.
“Ya, permasalahan permodalan jadi penghambat ketika OAP akan berusaha atau mengembangkan usahanya, termasuk masyarakat yang mendiami Doyo Baru, Sentani dan sekitarnya yang rata-rata hidupnya dari bertani, berkebun dan beternak,” kata Mustakim HR, anggota Komisi II DPR Papua didampingi Nikius Bugiangge dan Tami Gurik usai melakukan hearing.
Selain itu, Komisi II DPR Papua menemukan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sentuhan bantuan dari Pemprov Papua maupun Pemkab Jayapura dan adanya kesan diskriminasi terhadap mereka.
Untuk itu, ia meminta kepada Pemkab Jayapura untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang ingin berusaha dalam kebijakan pembangunan.
“Jangan kita lakukan diskriminasi atau membeda-bedakan terhadap mereka, meski mereka berasal dari daerah pegunungan, karena semua yang mendiami Jayapura adalah penduduk Jayapura, sehingga wajib diperhatikan untuk kesejahteraan mereka dan tidak ada kecemburuan. Jangan dipakai sewaktu-waktu untuk kepentingan politik saja,” katanya.
Dalam hearing ini, Komisi II DPR Papua juga mendorong masyarakat untuk dapat berusaha dalam upaya bangkit, mandiri dan sejahtera sesuai visi misi Gubernur Papua. “Ya, jika sesuai visi misi itu, mestinya tidak melihat asal-usulnya darimana, tapi harus bangkit, mandiri dan sejahtera. Ketika bicara bangkit, ya harus ekonominya dulu, agar sejahtera,” jelasnya.
Untuk itu, ia mengajak Pemkab Jayapura dan Pemprov Papua untuk bersama-sama memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk menjawab keluhan masyarakat yang membutuhkan bibit pertanian, peternakan dan lainnya.
Anggota Komisi II DPR Papua, Nikius Bugiangge menambah dari hasil aspirasi itu, pihaknya akan membahasnya di Komisi dan akan menyampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan perhatian
“Ya, kami punya niat untuk setiap bulan menggelar hearing untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Ya, istilahnya kami jemput bola terhadap aspirasi mereka, termasuk pelaku usaha,” imbuhnya. (Arjun)
Dalam Hearing (dialog,red) Komisi II DPR Papua bersama Ikatan Masyarakat Woken II di Doyo, Sentani, Kabupaten Jayapura, akhir pekan kemarin.
“Ya, permasalahan permodalan jadi penghambat ketika OAP akan berusaha atau mengembangkan usahanya, termasuk masyarakat yang mendiami Doyo Baru, Sentani dan sekitarnya yang rata-rata hidupnya dari bertani, berkebun dan beternak,” kata Mustakim HR, anggota Komisi II DPR Papua didampingi Nikius Bugiangge dan Tami Gurik usai melakukan hearing.
Selain itu, Komisi II DPR Papua menemukan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sentuhan bantuan dari Pemprov Papua maupun Pemkab Jayapura dan adanya kesan diskriminasi terhadap mereka.
Untuk itu, ia meminta kepada Pemkab Jayapura untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang ingin berusaha dalam kebijakan pembangunan.
“Jangan kita lakukan diskriminasi atau membeda-bedakan terhadap mereka, meski mereka berasal dari daerah pegunungan, karena semua yang mendiami Jayapura adalah penduduk Jayapura, sehingga wajib diperhatikan untuk kesejahteraan mereka dan tidak ada kecemburuan. Jangan dipakai sewaktu-waktu untuk kepentingan politik saja,” katanya.
Dalam hearing ini, Komisi II DPR Papua juga mendorong masyarakat untuk dapat berusaha dalam upaya bangkit, mandiri dan sejahtera sesuai visi misi Gubernur Papua. “Ya, jika sesuai visi misi itu, mestinya tidak melihat asal-usulnya darimana, tapi harus bangkit, mandiri dan sejahtera. Ketika bicara bangkit, ya harus ekonominya dulu, agar sejahtera,” jelasnya.
Untuk itu, ia mengajak Pemkab Jayapura dan Pemprov Papua untuk bersama-sama memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk menjawab keluhan masyarakat yang membutuhkan bibit pertanian, peternakan dan lainnya.
Anggota Komisi II DPR Papua, Nikius Bugiangge menambah dari hasil aspirasi itu, pihaknya akan membahasnya di Komisi dan akan menyampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan perhatian
“Ya, kami punya niat untuk setiap bulan menggelar hearing untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Ya, istilahnya kami jemput bola terhadap aspirasi mereka, termasuk pelaku usaha,” imbuhnya. (Arjun)