Isu Roling Jabatan Menghambat Proses Lelang Proyek
pada tanggal
Monday, June 20, 2016
SAPA (TIMIKA) – Ketua Komisi C DPRD Mimika, M Nurman Karupukaro mengharapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tidak terpengaruh dengan isu roling jabatan, karena bisa menghambat kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kegiatan yang bersumber dari DAK dibilang masih nol persen, karena pertama banyak Kepala Dinas yang masih ragu untuk melakukan pelelangan. Karena masih takut rolling dan sebagainya. Selain itu Staf pun takut dengan pergantian, sehingga ini membuat ketakutan-ketakutan di Pemerintah,” ungkap Nurman kepada Wartawan di Jalan Hasanudin, Sabtu (18/6).
“Tetapi kalau ada jaminan dari Bupati bahwa tidak ada roling, kemudian mempersiapkan semuanya mulai dari pimpinan proyek, bendahara proyek, saya pikir kegiatan ini bisa berjalan,” tambah Nurman.
Lanjut Nurman, apalagi ada informasi bahwa ada Surat Keputusan (SK) pelantikan yang belum diberikan baik itu SK Penempatan maupun SK Jabatan.
“Mohon Bupati serahkan SK penempatan dan SK jabatan kepada pejabat yang sudah dilantik beberapa waktu lalu, supaya saat proses pelelangan dan pelantikan pimpinan proyek juga bendahara proyek semua jelas. Karena kalau tidak ada SK baru ditunjuk inilah yang akan menjadi masalah, karena tidak sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku di Pemerintah,” jelas Nurman.
Nurman menambahkan, penyerapan kegiatan yang bersumber dari DAK ini bisa dilihat saat bulan Oktober atau setelah pembahasan APBD perubahan.
“Itu baru dilihat dana DAK terserap berapa persen. Kalau sekarang memang belum karena rata-rata kegiatan bersumber dana DAK yang nilai besar dalam proses pelelangan atau tender dan itu masuk ke Lembaga Pengadaan Secara Elektrik (LPSE), sementara kegiatan kecil itu sampai saat ini belum dilakukan pelelangan,” kat Nurman. (Maria Welerbun)
“Kegiatan yang bersumber dari DAK dibilang masih nol persen, karena pertama banyak Kepala Dinas yang masih ragu untuk melakukan pelelangan. Karena masih takut rolling dan sebagainya. Selain itu Staf pun takut dengan pergantian, sehingga ini membuat ketakutan-ketakutan di Pemerintah,” ungkap Nurman kepada Wartawan di Jalan Hasanudin, Sabtu (18/6).
“Tetapi kalau ada jaminan dari Bupati bahwa tidak ada roling, kemudian mempersiapkan semuanya mulai dari pimpinan proyek, bendahara proyek, saya pikir kegiatan ini bisa berjalan,” tambah Nurman.
Lanjut Nurman, apalagi ada informasi bahwa ada Surat Keputusan (SK) pelantikan yang belum diberikan baik itu SK Penempatan maupun SK Jabatan.
“Mohon Bupati serahkan SK penempatan dan SK jabatan kepada pejabat yang sudah dilantik beberapa waktu lalu, supaya saat proses pelelangan dan pelantikan pimpinan proyek juga bendahara proyek semua jelas. Karena kalau tidak ada SK baru ditunjuk inilah yang akan menjadi masalah, karena tidak sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku di Pemerintah,” jelas Nurman.
Nurman menambahkan, penyerapan kegiatan yang bersumber dari DAK ini bisa dilihat saat bulan Oktober atau setelah pembahasan APBD perubahan.
“Itu baru dilihat dana DAK terserap berapa persen. Kalau sekarang memang belum karena rata-rata kegiatan bersumber dana DAK yang nilai besar dalam proses pelelangan atau tender dan itu masuk ke Lembaga Pengadaan Secara Elektrik (LPSE), sementara kegiatan kecil itu sampai saat ini belum dilakukan pelelangan,” kat Nurman. (Maria Welerbun)