DPRP Ingatkan Pemerintah Perhatikan OAP

Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni

SAPA (JAYAPURA) – Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni, meminta kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Keerom dan Provinsi Papua untuk memberikan perhatian serius kepada masyarakat yang ada di kampung, khususnya Orang Asli Papua.

 “Kami harap OAP ini mendapatkan perhatian serius, karena teman-teman nusantara lain yang tinggal disini sudah maju, bagaimana OAP perlu dibina secara baik,” kata Deerd Tabuni, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR Papua di Kampung Baburia, Arso Barat, Kabupaten Keerom, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, semangat untuk membina OAP harus terus didorong sesuai visi misi Gubernur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, sehingga kemandirian masyarakat khususnya OAP terbentuk dalam upaya menuju kesejahteraan.

Diakui, dalam hearing ini, warga Kampung Baburia meminta agar pembangunan jalan lingkar kampung diperhatikan, karena untuk menjual hasil kebun, perikanan, peternakan dan lainnya.

 Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan rumah layak huni kepada masyarakat. “Ya, kami harap Pemkab Keerom maupun  Pemprov Papua dapat memperhatikan ini,” katanya.

Apalagi, lanjut Deerd Tabuni, ke depan akan dibangun pabrik betatas di Distrik Skanto, Keerom, sehingga dibutuhkan pembinaan dan penampingan rutin kepada masyarakat agar mereka menjadi pilar ekonomi bagi kampung.

 “Dari aspirasi melalui Musrenbang Kampung itu, kami akna sampaikan ke intansi terkait. Nanti kita lihat apakah usulan ini sudah masuk dalam perencanaan kabupan jika belum masuk maka kami dorong dinas di Provisi untuk dapat ditanggulangi,” ujarnya.

 Yang jelas, imbuh Deerd Tabuni, yang urgen adalah perlu didorong jalan sebagai akses transportasi masyarakat untuk memasarkan hasil bumi mereka, sehingga tidak lagi jalan kaki 2 – 3 Km dan akan dorong OAP untuk dalam bidang peternakan seperti sapi, babi, ayam, kambing dan lainnya.

Dalam hearing ini, juga dihadiri anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR, Nikius Bugiangge dan Pendis Enumbi.

“Kampung ini baru terbentuk 6 bulan lalu, yang sebelumnya bernama Kampung Barito. Hampir 75 persen adalah masyarakat Pegunungan, sisanya adalah nusantara. Banyak yang mereka harapkan dari pemerintah, salah satunya infrastruktur desa, kantor maupun jalan,” ujar Mustakim.

 Selain itu, imbuh Mustakim, mereka umumnya petani kakao membutuhkan perhatian dari pemerintah, terutama mengatasi serangan hama penyakit dan butuh pembinaan.

 “Kami akan tindaklanjuti semua aspirasi ini. Kami harap Pemkab Keerom jangan melihat ada diskriminasi yang menyebabkan terjadi gejolak antara satu kelompok dengan lainnya,” katanya.

 Mustakim mengharapkan Pemkab Keerom tidak pilih kasih, tetapi melihat semua masyarakatnya, apalagi ini kampung yang baru dimekarkan, sehingga mereka butuh pembinaan.(Arjun)