DPRD Merauk Resah Rendahnya Penyerapan APBD
pada tanggal
Thursday, June 23, 2016
SAPA (MERAUKE) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke merasa khawatir (resah) terhadap penyerapan APBD Kabupaten Merauke yang masih sangat rendah, baru 15% dari total anggaran APBD induk sebesar Rp2,2 triliun.
“Kualitas pekerjaan fisik akan tak berkualitas, karena hingga saat ini belum ada pelelangan fisik,” ungkap anggota DPRD Merauke, Nataniel Palitin dalam rapat dengar pendapat penyerapan APBD Merauke tahun 2016, Rabu (22/6).
Ia berpendapat jika kontrak proyek baru selesai Agustus nanti, maka sisa waktu efektif pekerjaan fisik Agustus-November 2016 akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. Terutama juga saat ini kondisi cuaca tak mendukung untuk pelaksanaan proyek.
Seharusnya pada triwulan kedua tahun ini, Pemkab Merauke sudah melakukan lelang fisik. Namun yang terjadi baru pelelangan perencanaan. Penyerapan APBD yang rendah tentu berpengaruh terhadap administrasi dan keuangan daerah.
Sementara pihak eksekutif (Pemkab Merauke) optimis pada triwulan tiga penyerapan anggaran induk 2016 mampu mencapai 60%. Pemerintah setempat memang mengakui jika penyerapannya hingga di triwulan kedua ini baru 15%.
“Kendalanya karena kita baru membentuk unit layanan pengadaan (ULP) sebagai pusat pelelangan paket pekerjaan. Tapi kami yakin kita bisa perbaiki, dan saya optimis penyerapan capai 60% di triwulan ketiga,” kata Wakil Bupati Merauke, Sularso.
Persoalan lain terkait lambatnya penyerapan APBD, katanya karena perlu penyesuaian terhadap ULP yang baru saja dibentuk di Merauke. Tapi pemerintah punya langkah alternatif untuk mempercepat proyek di daerah itu.
“Lalu SKPD-SKPD belum siap melakukan ini, karena ada persyaratan di ULP yang kadangkala jadi hambatan. Mungkin karena sistem baru, jadi butuh penyesuaian,” pungkasnya. (emanuel)
“Kualitas pekerjaan fisik akan tak berkualitas, karena hingga saat ini belum ada pelelangan fisik,” ungkap anggota DPRD Merauke, Nataniel Palitin dalam rapat dengar pendapat penyerapan APBD Merauke tahun 2016, Rabu (22/6).
Ia berpendapat jika kontrak proyek baru selesai Agustus nanti, maka sisa waktu efektif pekerjaan fisik Agustus-November 2016 akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. Terutama juga saat ini kondisi cuaca tak mendukung untuk pelaksanaan proyek.
Seharusnya pada triwulan kedua tahun ini, Pemkab Merauke sudah melakukan lelang fisik. Namun yang terjadi baru pelelangan perencanaan. Penyerapan APBD yang rendah tentu berpengaruh terhadap administrasi dan keuangan daerah.
Sementara pihak eksekutif (Pemkab Merauke) optimis pada triwulan tiga penyerapan anggaran induk 2016 mampu mencapai 60%. Pemerintah setempat memang mengakui jika penyerapannya hingga di triwulan kedua ini baru 15%.
“Kendalanya karena kita baru membentuk unit layanan pengadaan (ULP) sebagai pusat pelelangan paket pekerjaan. Tapi kami yakin kita bisa perbaiki, dan saya optimis penyerapan capai 60% di triwulan ketiga,” kata Wakil Bupati Merauke, Sularso.
Persoalan lain terkait lambatnya penyerapan APBD, katanya karena perlu penyesuaian terhadap ULP yang baru saja dibentuk di Merauke. Tapi pemerintah punya langkah alternatif untuk mempercepat proyek di daerah itu.
“Lalu SKPD-SKPD belum siap melakukan ini, karena ada persyaratan di ULP yang kadangkala jadi hambatan. Mungkin karena sistem baru, jadi butuh penyesuaian,” pungkasnya. (emanuel)