Disperindag Berperan Startegis Dalam Pembangunan Perekonomian
pada tanggal
Thursday, June 16, 2016
SAPA (TIMIKA) – Untuk meningkatkan peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam pembangunan ekonomi di Papua. Disperindag Papua menggelar forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Perindustrian dan Perdagangan se Papua. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Hotel dan Resto 66, dibuka Sekda Mimika Ausilius You,S.Pd,MM, Kamis (16/6) dengan pemukulan tifa sebanyak tiga kali.
Sekda Mimika Ausilius You,S.Pd,MM yang membacakan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP mengatakan, hasil pembangunan yang sudah dicapai dalam bidang perindustrian, dalam dua tahun belakangan ini khususnya industri berskala kecil telah mencapai target. Dimana pada 2015 meningkat 229 unit usaha atau 5,92 persen dibandingkan 2014. Sedangkan untuk pengembangan teknologi industri menengah dan besar di Papua baru mencapai 115 unit usaha. Dan sebagian besar adalah industri hilir. Sementara industri hulu yang berorientasi pada pengelolaan kekayaan alam, jumlahnya masih sangat terbatas dan berada pada tahap pengolahan awal.
“ Ini menunjukkan tingkat kemampuan industri di Papua, belum mampu mengolah kekayaan alam secara maksimal. Kesenjangan struktural antara sektor industri merupakan kenyataan yang belum tuntas ditangani. Sehingga belum tercipta keterkaitan antara industri hulu dan hilir,”katanya.
Kata dia, menghadapi era globalisasi yang kompleks dengan pembangunan SDM dan penguasan teknologi merupakan keharusan dan mutlak. Untuk itu, perlu diciptakan kader industri yang mampu menggerakkan industrialisasi masyarakat Papua.
“ Penciptaan kader industry ini, agar bisa dijadikan sumber pendapatan ekonomi dan kebutuhan. Serta perubahan yang mendasar dalam kehidupan. Sehingga masyarakat mudah menerima dan menerapkan prinsip-prinsip teknologi di segala bidang kehidupan,”jelasnya.
Sementara di sektor pedagangan, kata dia, secara umum sektor perdagangan di dalam negeri telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Sementara perdagangan luar negeri, khususnya ekspor non migas Papua pada periode 2016 mengalami penurunan 53.03 persen. Penurunan ini dipicu volume ekspor dan barang dari kayu, biji tembaga, dan konsentrat.
“ Dari penurunan tersebut, maka untuk mencapai 3,9 miliar US Dollar dalam lima tahun ke depan, maka akan sangat sulit dicapai. Karenanya kepada Disperindag di daerah, dapat melakukan langkah konkret yang memiliki dasa saing ekonomi tinggi dan berkembang, secara mandiri dan mengakar pada struktur ekonomi kerakyatan,”terangnya.
Ia menambahkan, ini karena Disperindag memiliki peran startegis dalam pembangunan perekonomian, seperti meningkatkan kelancaran arus distribusi bahan kebutuhan masyarakat, pengamanan harga, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing industri. Oleh itu diharapkan forum KPD ini, sebagai tempat saling bertukar pikiran dalam menghadapi masalah dan tantangan. Karena rapat ini untuk mensinergikan kebijakan pemerintah di sektor perindustrian dan perdagangan. Serta merealisasikan permasalahan yang muncul di bidang tersebut.
“ Sektor perindustrian dan perdagangan di daerah berperan sebagai penggerak perekonomian. Oleh itu, dari rapat ini bisa dirumuskan beberapa kebijakan dalam penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar di daerah terpencil. Dan pengembangan industri mulai rumah tangga sampai besar. Sehingga masyarakat bisa merasakan perkembangan perindustrian dan perdagangan,”ungkapnya.(red)
Sekda Mimika Ausilius You,S.Pd,MM yang membacakan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP mengatakan, hasil pembangunan yang sudah dicapai dalam bidang perindustrian, dalam dua tahun belakangan ini khususnya industri berskala kecil telah mencapai target. Dimana pada 2015 meningkat 229 unit usaha atau 5,92 persen dibandingkan 2014. Sedangkan untuk pengembangan teknologi industri menengah dan besar di Papua baru mencapai 115 unit usaha. Dan sebagian besar adalah industri hilir. Sementara industri hulu yang berorientasi pada pengelolaan kekayaan alam, jumlahnya masih sangat terbatas dan berada pada tahap pengolahan awal.
“ Ini menunjukkan tingkat kemampuan industri di Papua, belum mampu mengolah kekayaan alam secara maksimal. Kesenjangan struktural antara sektor industri merupakan kenyataan yang belum tuntas ditangani. Sehingga belum tercipta keterkaitan antara industri hulu dan hilir,”katanya.
Kata dia, menghadapi era globalisasi yang kompleks dengan pembangunan SDM dan penguasan teknologi merupakan keharusan dan mutlak. Untuk itu, perlu diciptakan kader industri yang mampu menggerakkan industrialisasi masyarakat Papua.
“ Penciptaan kader industry ini, agar bisa dijadikan sumber pendapatan ekonomi dan kebutuhan. Serta perubahan yang mendasar dalam kehidupan. Sehingga masyarakat mudah menerima dan menerapkan prinsip-prinsip teknologi di segala bidang kehidupan,”jelasnya.
Sementara di sektor pedagangan, kata dia, secara umum sektor perdagangan di dalam negeri telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Sementara perdagangan luar negeri, khususnya ekspor non migas Papua pada periode 2016 mengalami penurunan 53.03 persen. Penurunan ini dipicu volume ekspor dan barang dari kayu, biji tembaga, dan konsentrat.
“ Dari penurunan tersebut, maka untuk mencapai 3,9 miliar US Dollar dalam lima tahun ke depan, maka akan sangat sulit dicapai. Karenanya kepada Disperindag di daerah, dapat melakukan langkah konkret yang memiliki dasa saing ekonomi tinggi dan berkembang, secara mandiri dan mengakar pada struktur ekonomi kerakyatan,”terangnya.
Ia menambahkan, ini karena Disperindag memiliki peran startegis dalam pembangunan perekonomian, seperti meningkatkan kelancaran arus distribusi bahan kebutuhan masyarakat, pengamanan harga, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing industri. Oleh itu diharapkan forum KPD ini, sebagai tempat saling bertukar pikiran dalam menghadapi masalah dan tantangan. Karena rapat ini untuk mensinergikan kebijakan pemerintah di sektor perindustrian dan perdagangan. Serta merealisasikan permasalahan yang muncul di bidang tersebut.
“ Sektor perindustrian dan perdagangan di daerah berperan sebagai penggerak perekonomian. Oleh itu, dari rapat ini bisa dirumuskan beberapa kebijakan dalam penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar di daerah terpencil. Dan pengembangan industri mulai rumah tangga sampai besar. Sehingga masyarakat bisa merasakan perkembangan perindustrian dan perdagangan,”ungkapnya.(red)