Asisten Umum dan Kepala BKD Urus Tes IPDN
pada tanggal
Saturday, June 4, 2016
 |
| Sekda Papua, Hery Dosinaen,SIP.MKP |
SAPA (JAYAPURA) - Pemerintah Papua sampai saat ini belum menerima hasil test Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sekda Papua, Hery Dosinaen,SIP.MKP kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (3/6) mengatakan untuk mengetahui hasil test tersebut dirinya telah menugaskan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elisa Auri dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicholaus Wenda melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Gubernur juga telah menyurat ke Presiden RI dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menpan dan RB agar memberikan afirmasi yang lebih mengutamakan anak-anak Papua.
“Dengan harapan sekolah kepamongprajaan ini benar-benar dapat mengakomodir anak-anak asli Papua,”harapnya.
Menurutnya, adanya berbagai hambatan atau kondisi geografis di Kabupaten/kota menjadi hambatan dalam perekrutan calon praja IPDN.
“Namun sangat disayangkan standarisasi yang diberikan secara nasional ini tidak melihat kekhususan di daerah tertentu,”aku Sekda.
Dijelaskannya, Gubernur mengharapkan lini terdepan penyelenggaraan pemerintahan yang berada pada kelurahan, distrik dan kampong harus diisi oleh aparatur sipil negara yang mempunyai basic kepamongprajaan.
“Itulah yang menyebabkan Gubernur sangat memberikan perhatian dan mendorong agar hal ini dapat terakomodir, namun Men-PAN dan RB selalu menkorelasikan dengan pengadaan pegawai,”akunya.
Dikatakannya, harus ada kekhususan kepada Papua, kampus IPDN Papua dengan daya tampung sekitar 600 orang.
“Sampai hari ini sangat minim anak-anak kita yang mengenyam pendidikan di sekolah kedinasan ini, memang angka yang ada di kami itu urutan kedua setelah Jawa Barat atau kuota,”akunya.
Namun jika dibandingkan dengan kondisi yang ada, kuota Papua tahun ini sangat kurang. Jika sebelumnya, saat Papua masih satu dengan jumlah 9 kabupaten, setiap tahun masuk IPDN minimal 100 untuk kebutuhan 9 kabupaten.
“Sementara sekarang satu provinsi sudah mempunyai 29 kabupaten/kota, Papua Barat dengan jumlah kabupaten 16 kabupaten membutuhkan lebih banyak personil pegawai yang mempunyai basiq kepamongprajaan,”jelasnya rinci.(Maria Fabiola)