Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Milik Orang Asli Papua (OAP) Belum Maksimal
pada tanggal
Friday, May 20, 2016
SAPA (JAYAPURA) – Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim menilai bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Papua khususnya yang dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP) belum maksimal dan belum menunjukan kualitasnya dan dikenal di dunia perekonomian di Tanah Papua.
Untuk itu, legislator dari Partai Demokrat Provinsi Papua ini meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua untuk memberikan perhatian serius kepada pelaku UKM khususnya OAP, sehingga UKM yang selama ini dikenal sebagai penopang perekonomian nasional ini dapat berjalan lebih maksimal.
Padahal, ia melihat bahwa antusiasme pelaku UKM di Tanah Papua sangat besar dalam upaya terus mengembangkan usahanya. Namun, yang menjadi kendala pada umumnya adalah permodalan dan akses perbankan untuk mendapatkan kredit yang sulit.
Untuk itu, legislator dari Partai Demokrat Provinsi Papua ini meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua untuk memberikan perhatian serius kepada pelaku UKM khususnya OAP, sehingga UKM yang selama ini dikenal sebagai penopang perekonomian nasional ini dapat berjalan lebih maksimal.
Padahal, ia melihat bahwa antusiasme pelaku UKM di Tanah Papua sangat besar dalam upaya terus mengembangkan usahanya. Namun, yang menjadi kendala pada umumnya adalah permodalan dan akses perbankan untuk mendapatkan kredit yang sulit.
“Modal ini yang selalu menghambat mereka untuk maju dan berkembang,” kata Mustakim.
Ia berharap dengan dibentuknya perusahaan milik daerah, PT Jamkrida Papua yang bergerak dalam penjaminan kredit, dapat menjamin para pelaku UKM khususnya Orang Asli Papua dalam mengakses kredit, sehingga perbankan tidak ragu lagi memberikan kredit dalam mendorong usaha mereka.
“Saya harap Jamkrida Papua bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan prioritas untuk menjamin kredit bagi orang asli Papua, sehingga masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses kredit melalui perbankan,” ujarnya.
Apalagi, perbankan di Papua menggelontorkan kredit ke UKM di Tanah Papua mencapai Rp 3 triliun, sehingga diharapkan UKM di Papua memberikan dampak lebih bagi perekonomian di Papua.
“Sebenarnya potensi UKM ini sangat besar. Namun mereka terbentur permodalan. Sesungguhnya Dinas Koperasi dan UKM harus giat melakukan sosialisasi terutama terhadap OAP,” imbuhnya. (Arjun)