Studi Banding Anggota DPRD di PT Smleting Gresik
pada tanggal
Friday, May 20, 2016
SAPA (TIMIKA) - 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika melakukan kunjungan kerja (Kunker) di perusahaan peleburan tembaga dan emas di PT Smelting Gresik, Jawa Timur, Rabu (18/6).
Dalam kunjungannya, 35 anggota dewan mendapatkan presentase dari salah satu manajer PT Smelting Gresik, Prayoga. Dalam presentasenya, Prayoga mengatakan bahwa, , untuk membangun sebuah smelter harus ada dua syarat mutlak yaitu, adanya pabrik pupuk dan semen yang dapat diterima untuk memanfaatkan hasil buangan atau dampak yang di hasilkan dari peleburan tembaga dan emas.
Prayoga menjelaskan, dari hasil peleburan emas dan tembaga di PT Smelting menimbulkan Asam Sulfat H2So4 yang dapat dimanfaatkan untuk bahan pupuk, yaitu PT Pupuk Gresik, dan butiran terak tembaga yang merupakan salah satu produk samping dari proses peleburan yang digunakan untuk industri semen yang saat ini digunakan oleh PT Semen Gresik.
Selain kedua unsur tadi, menurut Prayoga dari hasil smelter juga memiliki buangan lainnya berbentuk Gypsum. Gypsum adalah produk samping dari proses pengolahan air limbah dan digunakan sebagai bahan baku industri semen dan lumpur Anoda yang merupakan produk dari pabrik pemurnian. Dimana produk ini mengandung logam mulia seperti emas dan perak yang selanjutnya di kirim ke pabrik pengolahan logam mulia untuk proses pemurnian selanjutnya.
“Syarat dua perusahaan Pupuk dan semen harus ada sebab dari hasil proses peleburan tembaga dan emas tersebut akan menimbulkan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan.Karena itu, di PT Smelting ini seluruh buangan limbahnya digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan lain yaitu, Pupuk Gresik dan Semen Gresik,”tegas Prayoga.
Dijelaskan Prayoga, PT Smelting yang ada di Gresik merupakan satu-satunya pabrik peleburan tembaga yang ada di Indonesia. PT Smelting didukung oleh dua pertambangan terbesar yaitu, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Batu Hijau sebagai penyedia material bahan baku tembaga yang menjamin kesinambungan proses produksi PT Smelting, walaupun pada akhirnya PT Newmont sudah tidak beroperasi lagi.
Sementara itu untuk kepemilikan saham ada empat perusahaan besar antara lain, Mitsubishi Material Corportaion (sahamnya 60,5%), PT Freeport Indonesia (sahamnya 25%), Mitsubishi Corporation (sahamnya 9,5%) dan Nippon Mining and Metal Co.Ltd (saham 5%).
Dalam presentase pihak PT Smelting, sejumlah anggota dewan sempat menanyakan beberapa hal, baik itu terkait besarnya dana yang harus di investasi awal, daya listrik yang dibutuhkan, lokasi lahan yang memadai serta manfaat-manfaat dari beroperasi smelter di Gresik.
Sekretaris Komisi B, Athonius Kemong,SIP dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa, persoalan pembangunan smelter di Timika atau di Papua menjadi isu yang paling hangat dan sangat urgent. Karena itu, apa yang diterima dari presentase dan hasil kunjungan dilapangan akan menjadi dasar dan bahan untuk nantinya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah propinsi.
Sebab menurutnya, rencana pembangunan smelter ini sudah dipikirkan gubernur maupun bupati.Karena itu, hal ini akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan legislatif untuk duduk bersama memutuskan hal ini.
“Apa yang kita dapatkan hari ini dari presentase pihak PT Smelting menjadi dasar dan pertimbangan untuk duduk bersama dengan pemerintah propinsi dan bupati.Sebab dengan adanya Smelter di bangun di Papua juga ada manfaatnya terutama soal lapangan pekerjaan.Sehingga untuk perusahaan-perusahaan lain dapat juga kita dorong untuk ada, kenapa tidak bisa,” tanya Kemong.
Ditambahkan Kemong, saat ini soal smelter adalah urusan masyarakat Mimika dengan PT Freeport Indonesia sehingga akan dilakukan kajian, sosialisasi tentang proses untu pembangunan smelter.
Sementara Ketua Komisi A, Saleh Alhamid mengakui bahwa, untuk membangun sebuah smelter di Timika ada hal-hal pokok yang harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya selain perusahaan ikutan yang mengolah peleburan tembaga harus ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa memanfaatkan limbah kimia dari hasil smelter tersebut.
Sebab bila tidak, itu sangat berbahaya bagi lingkungan.Selain itu,syarat lainnya seperti daya listrik, lahan serta SDM harus menjadi penting untuk menjadi pertimbangan.Karena itu sebagai legislatif dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten Mimika untuk memutuskan apakah Smelter harus dibangun di Timika atau tidak.
Ketua Komisi C Muh Nurman S Karupukaro mengatakan bahwa, setelah melihat kasat mata seluruh proses peleburan di PT Smelting maka, untuk membangun smelter di Timika butuh proses dan waktu yang cukup sulit. Karena itu, pihaknya mengajak semua dewan akan menyatukan persepsi dengan pemerintah maupun semua pihak yang berkepentingan untuk bisa membahas soal ini.
Nurman mengakui bahwa, PT Freeport Indonesia saat ini sedang sakit karena kontrak karya tidak jelas. Sehingga, harus didorong agar mendapatkan kontrak karya. Sebab dengan adanya kontrak karya maka PT FI bisa saja merencanakan semua termasuk pembangunan smelter.
Setelah hampir dua jam menerima presentase, 35 anggota dewan, perwakilan PT Freeport Indonesia dan rombongan selanjutnya melakukan touring mengelilingi obyek-obyek dari PT Smelting. Mulai dari awal konsentrat tiba di pelabuhan hingga peleburan tembaga dan emas.
Kegiatan kunjungan 35 dewan diakhiri dengan ramah-tamah serta pemberian cinderamata baik dari DPRD Mimika maupun PT Smelting.
Dalam penyerahan cinderamata tersebut DPRD Mimika diwakili oleh Wakil Ketua I ,Yonas Magal sementara dari PT Smelting diwakili oleh Tetsuro Sakai selaku manager.
Untuk agenda hari ini, Kamis (19/5) 35 anggota dewan masih akan melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten Gresik.
Sementara itu, Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE mengatakan, alasandirinya tidak ikut dalam studi banding karena tidak boleh ada kekosongan di Kantor DPRD. “34 anggota DPR ini sudah ada di Surabaya untuk mereka studi banding Smelter di Gresik. Karena DPRD tidak bisa kekosongan dan kasihan bupati sendiri sehingga saat harus ada, apapun itu anggota jalankan saja dan itu sudah seperti biasanya,” jelas Elminus, Selasa (17/5).
“Jadi kalau daerah ini aman kita jalan kesana juga aman-aman saja, tapi kalau daerah ini tidak aman maka kita jalan kesana pasti kita semua terganggu. Misalnya telepon masuk banyak kiri kanan, dan itu kita juga tidak aman,” tambah Elminus.
Dengan demikian, menurut dia adanya agenda dewan yang dilaksanakan oleh anggota dewan di luar daerah, bukan merupakan masalah jika ketua DPRD tidak mengikutinya, mengingat masih ada hal-hal lain yang perlu didaerah, sehingga hal itu tidak menjadi suatu masalah yang perlu diperdebatkan.
“Jadi tidak apa-apa, mereka jalan saja tanpa saya. Kemungkinan hari Senin depan mereka sudah bisa balik,” ujarnya.
Dikatakan Elminus, mengingat program studi banding ke Gersik ini belum diketahui oleh hampir semua masyarakat, maka tugas selanjutnya dari anggota Dewan setelah kembali ke Mimika, yaitu mensosialisasikan apa manfaat dari pembangunan smelter. Selain mensosialisasikan, anggota dewan juga akan berdiskusi dengan lembaga dari dua suku pemilik hak ulayat diatas tanah Mimika, untuk mendapatkan ijinan untuk membangun smelter.
“setelah Kami melakukan Stuband, selanjutnya akan lakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, trkait apa efek positif dan negatifnya pembangunan smelter. Kemudian pertemuan kusus dengan dua lembaga Amor, untuk persetujuan bersama.
Ia juga berharap kepada seluruh masyarakat Mimika, khususnya masyarakat dari dua suku yakni Amungme dan Kamoro (Amor) agar bisa menyambut setiap program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Semua program kerja yang sedang direncanakan atau yang sedang dijalankan pemerintah, harus disambut baik, bahkan masyarakat harus mendukung, bukan malah menghambat proses pembangunan. Apa yang dilakukan pemerintah tujuannya untuk kepentingan masyarakat.
“Saya harap, mereka yang melakukan studi banding, bisa membeikan bukti kepada masyarakat. Kemudian masyarakat juga harus bisa menyambut baik semua yang dilakukan pemerintah. Terlebih khusus saya minta kepada masyarakat Amor,” tuturnya
Ia menambahkan, Kabupaten Mimika harus bisa menjadi pusat usaha yang bisa dipasarkan keluar kota atau pun keluar negeri, sehingga bukan hanya bisa mempergunakan produk yang dari luar saja.
Terkait hal tersebut, maka pemerintah merencanakan pembengunan smelter, dengan tujuan utamanya, yakni agar hasil tambang yang berada di perut Bumi Mimika bisa dikelola langsung di Mimika, serta bisa memperdayakan tenaga manusia yang asli alias Putra dan Putri Amor. (Irsul/Saldi Hermanto/CR1)
Dalam kunjungannya, 35 anggota dewan mendapatkan presentase dari salah satu manajer PT Smelting Gresik, Prayoga. Dalam presentasenya, Prayoga mengatakan bahwa, , untuk membangun sebuah smelter harus ada dua syarat mutlak yaitu, adanya pabrik pupuk dan semen yang dapat diterima untuk memanfaatkan hasil buangan atau dampak yang di hasilkan dari peleburan tembaga dan emas.
Prayoga menjelaskan, dari hasil peleburan emas dan tembaga di PT Smelting menimbulkan Asam Sulfat H2So4 yang dapat dimanfaatkan untuk bahan pupuk, yaitu PT Pupuk Gresik, dan butiran terak tembaga yang merupakan salah satu produk samping dari proses peleburan yang digunakan untuk industri semen yang saat ini digunakan oleh PT Semen Gresik.
Selain kedua unsur tadi, menurut Prayoga dari hasil smelter juga memiliki buangan lainnya berbentuk Gypsum. Gypsum adalah produk samping dari proses pengolahan air limbah dan digunakan sebagai bahan baku industri semen dan lumpur Anoda yang merupakan produk dari pabrik pemurnian. Dimana produk ini mengandung logam mulia seperti emas dan perak yang selanjutnya di kirim ke pabrik pengolahan logam mulia untuk proses pemurnian selanjutnya.
“Syarat dua perusahaan Pupuk dan semen harus ada sebab dari hasil proses peleburan tembaga dan emas tersebut akan menimbulkan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan.Karena itu, di PT Smelting ini seluruh buangan limbahnya digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan lain yaitu, Pupuk Gresik dan Semen Gresik,”tegas Prayoga.
Dijelaskan Prayoga, PT Smelting yang ada di Gresik merupakan satu-satunya pabrik peleburan tembaga yang ada di Indonesia. PT Smelting didukung oleh dua pertambangan terbesar yaitu, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Batu Hijau sebagai penyedia material bahan baku tembaga yang menjamin kesinambungan proses produksi PT Smelting, walaupun pada akhirnya PT Newmont sudah tidak beroperasi lagi.
Sementara itu untuk kepemilikan saham ada empat perusahaan besar antara lain, Mitsubishi Material Corportaion (sahamnya 60,5%), PT Freeport Indonesia (sahamnya 25%), Mitsubishi Corporation (sahamnya 9,5%) dan Nippon Mining and Metal Co.Ltd (saham 5%).
Dalam presentase pihak PT Smelting, sejumlah anggota dewan sempat menanyakan beberapa hal, baik itu terkait besarnya dana yang harus di investasi awal, daya listrik yang dibutuhkan, lokasi lahan yang memadai serta manfaat-manfaat dari beroperasi smelter di Gresik.
Sekretaris Komisi B, Athonius Kemong,SIP dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa, persoalan pembangunan smelter di Timika atau di Papua menjadi isu yang paling hangat dan sangat urgent. Karena itu, apa yang diterima dari presentase dan hasil kunjungan dilapangan akan menjadi dasar dan bahan untuk nantinya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah propinsi.
Sebab menurutnya, rencana pembangunan smelter ini sudah dipikirkan gubernur maupun bupati.Karena itu, hal ini akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan legislatif untuk duduk bersama memutuskan hal ini.
“Apa yang kita dapatkan hari ini dari presentase pihak PT Smelting menjadi dasar dan pertimbangan untuk duduk bersama dengan pemerintah propinsi dan bupati.Sebab dengan adanya Smelter di bangun di Papua juga ada manfaatnya terutama soal lapangan pekerjaan.Sehingga untuk perusahaan-perusahaan lain dapat juga kita dorong untuk ada, kenapa tidak bisa,” tanya Kemong.
Ditambahkan Kemong, saat ini soal smelter adalah urusan masyarakat Mimika dengan PT Freeport Indonesia sehingga akan dilakukan kajian, sosialisasi tentang proses untu pembangunan smelter.
Sementara Ketua Komisi A, Saleh Alhamid mengakui bahwa, untuk membangun sebuah smelter di Timika ada hal-hal pokok yang harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya selain perusahaan ikutan yang mengolah peleburan tembaga harus ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa memanfaatkan limbah kimia dari hasil smelter tersebut.
Sebab bila tidak, itu sangat berbahaya bagi lingkungan.Selain itu,syarat lainnya seperti daya listrik, lahan serta SDM harus menjadi penting untuk menjadi pertimbangan.Karena itu sebagai legislatif dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten Mimika untuk memutuskan apakah Smelter harus dibangun di Timika atau tidak.
Ketua Komisi C Muh Nurman S Karupukaro mengatakan bahwa, setelah melihat kasat mata seluruh proses peleburan di PT Smelting maka, untuk membangun smelter di Timika butuh proses dan waktu yang cukup sulit. Karena itu, pihaknya mengajak semua dewan akan menyatukan persepsi dengan pemerintah maupun semua pihak yang berkepentingan untuk bisa membahas soal ini.
Nurman mengakui bahwa, PT Freeport Indonesia saat ini sedang sakit karena kontrak karya tidak jelas. Sehingga, harus didorong agar mendapatkan kontrak karya. Sebab dengan adanya kontrak karya maka PT FI bisa saja merencanakan semua termasuk pembangunan smelter.
Setelah hampir dua jam menerima presentase, 35 anggota dewan, perwakilan PT Freeport Indonesia dan rombongan selanjutnya melakukan touring mengelilingi obyek-obyek dari PT Smelting. Mulai dari awal konsentrat tiba di pelabuhan hingga peleburan tembaga dan emas.
Kegiatan kunjungan 35 dewan diakhiri dengan ramah-tamah serta pemberian cinderamata baik dari DPRD Mimika maupun PT Smelting.
Dalam penyerahan cinderamata tersebut DPRD Mimika diwakili oleh Wakil Ketua I ,Yonas Magal sementara dari PT Smelting diwakili oleh Tetsuro Sakai selaku manager.
Untuk agenda hari ini, Kamis (19/5) 35 anggota dewan masih akan melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten Gresik.
Sementara itu, Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE mengatakan, alasandirinya tidak ikut dalam studi banding karena tidak boleh ada kekosongan di Kantor DPRD. “34 anggota DPR ini sudah ada di Surabaya untuk mereka studi banding Smelter di Gresik. Karena DPRD tidak bisa kekosongan dan kasihan bupati sendiri sehingga saat harus ada, apapun itu anggota jalankan saja dan itu sudah seperti biasanya,” jelas Elminus, Selasa (17/5).
“Jadi kalau daerah ini aman kita jalan kesana juga aman-aman saja, tapi kalau daerah ini tidak aman maka kita jalan kesana pasti kita semua terganggu. Misalnya telepon masuk banyak kiri kanan, dan itu kita juga tidak aman,” tambah Elminus.
Dengan demikian, menurut dia adanya agenda dewan yang dilaksanakan oleh anggota dewan di luar daerah, bukan merupakan masalah jika ketua DPRD tidak mengikutinya, mengingat masih ada hal-hal lain yang perlu didaerah, sehingga hal itu tidak menjadi suatu masalah yang perlu diperdebatkan.
“Jadi tidak apa-apa, mereka jalan saja tanpa saya. Kemungkinan hari Senin depan mereka sudah bisa balik,” ujarnya.
Dikatakan Elminus, mengingat program studi banding ke Gersik ini belum diketahui oleh hampir semua masyarakat, maka tugas selanjutnya dari anggota Dewan setelah kembali ke Mimika, yaitu mensosialisasikan apa manfaat dari pembangunan smelter. Selain mensosialisasikan, anggota dewan juga akan berdiskusi dengan lembaga dari dua suku pemilik hak ulayat diatas tanah Mimika, untuk mendapatkan ijinan untuk membangun smelter.
“setelah Kami melakukan Stuband, selanjutnya akan lakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, trkait apa efek positif dan negatifnya pembangunan smelter. Kemudian pertemuan kusus dengan dua lembaga Amor, untuk persetujuan bersama.
Ia juga berharap kepada seluruh masyarakat Mimika, khususnya masyarakat dari dua suku yakni Amungme dan Kamoro (Amor) agar bisa menyambut setiap program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Semua program kerja yang sedang direncanakan atau yang sedang dijalankan pemerintah, harus disambut baik, bahkan masyarakat harus mendukung, bukan malah menghambat proses pembangunan. Apa yang dilakukan pemerintah tujuannya untuk kepentingan masyarakat.
“Saya harap, mereka yang melakukan studi banding, bisa membeikan bukti kepada masyarakat. Kemudian masyarakat juga harus bisa menyambut baik semua yang dilakukan pemerintah. Terlebih khusus saya minta kepada masyarakat Amor,” tuturnya
Ia menambahkan, Kabupaten Mimika harus bisa menjadi pusat usaha yang bisa dipasarkan keluar kota atau pun keluar negeri, sehingga bukan hanya bisa mempergunakan produk yang dari luar saja.
Terkait hal tersebut, maka pemerintah merencanakan pembengunan smelter, dengan tujuan utamanya, yakni agar hasil tambang yang berada di perut Bumi Mimika bisa dikelola langsung di Mimika, serta bisa memperdayakan tenaga manusia yang asli alias Putra dan Putri Amor. (Irsul/Saldi Hermanto/CR1)