PNS Demo Akan Ditindak Tegas

SAPA (TIMIKA) – Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE akan menindak tegas terhadap aksi demo yang dilakukan oleh Forum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Amungme Kamoro (Amor) beberapa waktu lalu, yang membuat aktivitas pemerintahan harus diliburkan.

Bupati mengatakan, apa yang telah diputuskan oleh dirinya selaku pimpinan daerah tidak bisa dirubah. Dimana ini seperti peribahasa, ludah yang telah dibuangnya tidak mungkin untuk dijilat kembali. Dan dirinya berpatokan kepada aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa terkecuali, sehingga tidak dibenarkan bagi oknum PNS yang membuat aksi di depan kantor Puspem.         

Lanjutnya, SK Rolling pejabat yang dibuat dan dilaksanakan tidak bisa diganggu gugat. Ini karena hak mutlak ada di Bupati, wakil, dan tim badan pertimbangan jabatan dan pangkat (Baperjakat). “Masak saya sudah ludah baru mau jilat lagi. Itukan semua ada aturan. Dan teman-teman yang melakukan aksi bakar kayu didepan lobi dan palang pintu masuk - keluar sebenarnya tidak boleh,” ujar Bupati Mimik Eltinus Omaleng, SE dalam apel pagi di halaman Kantor Puspem, Rabu (4/5) lalu.

Kata dia, dirinya menegaskan akan memberikan sanksi disiplin kepegawaian, kepada para pegawai yang melakukan demo. Sanksi yang diberikan dari biasa hingga diberhentikan dari jabatan dan bahkan di pidana. Tetapi dirinya tidak akan berubah pandangan, pasalnya Mimika termasuk didalam wilayah NKRI dan bukan hanya Amungme dan Kamoro.

“ Pegawai yang bikin demo kita akan kasih sanksi pegawai, bahkan bisa sampai non job dan pidana,” tegasnya.

Selain itu Omaleng menjelaskan bahwa rolling yang dilakukan beberapa waktu lalu, tidak hanya sekedar memindah orang pada jabatan tertentu, melainkan kembali kepada kinerja dari para pegawai yang sudah lakukan selama bertugas. Oleh itu tidak harus menuntut apa yang seharusnya dituntut, apabila kinerja yang dilakukan tahun kemarin tidak maksimal.

“Jadi untuk rolling kemarin itu bukan sekedar rolling, tapi kita sudah lihat kinerja dari bapak ibu semua. Jadi tidak usah tuntut kalau kinerja tahun kemarin tidak baik,” terangnya.

Omaleng memberikan alasan, apabila kinerja yang ditunjukan oleh para pegawai baik, tidak mungkin pegawai tersebut akan dipindahkan. Sehingga tidak hanya aksi demo yang dilakukan melainkan harus menilai seberapa besar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu jangan beranggapan bahwa Amor harus diprioritaskan, namun hal tersebut harus kembali kepada kinerja yang ditunjukan.

“ Jadi kalau kinerjanya baik tidak mungkin kita pindahkan begitukan, jadi nilai diri sendiri saja,” ujarnya

Katanya, dirinya telah mengantongi beberapa nama yang ikut terlibat dalam demo tersebut. Dan dirinya  mengancam akan menonjobkan beberapa pegawai Amor yang terlibat dalam aksi demo tersebut. Selain itu dirinya menyayangkan aksi demo yang diikuti oleh perwakilan dari lembaga adat Lemasa dan Lemasko, yang dinilainya tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan Pemerintah

“ Saya sudah kantongi anak-anak Amor yang bikin demo. Dan anehnya ada beberapa anak Amor yang bukan PNS tapi ikut campur. Inikan urusan lingkup pemerintahan, kenapa dorang (mereka,red) ikut campur,” terangnya.

Oleh sebab itu Omaleng mengharapkan kepada seluruh pegawai agar bisa kembali bekerja dan tidak menghiraukan aksi, yang nantinya akan mengganggu aktivitas roda pemerintahan. Pasalnya banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari PNS.“Jadi saya minta untuk bapak ibu kerja tetap jalan tidak boleh takut lagi, masa banyak orang baru takut sama sedikit orang,” harapnya.
Pemerintah Diminta Perhatikan Amor

Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Gergorius Okoare.SE menegaskan,  tujuan kedatangan masa yang tergabung dalam persatuan anak Amungme dan Kamoro mendatangi Kantor Bupati, Senin (3/5) lalu, merupakan wujud rasa kekecewaan sebagai anak asli, dengan ketetapan pemerintah dalam hal ini Bupati Kabupaten Mimika.

Ia menambahkan, kehadiaran mereka di Kantor Bupati bukan suatu aksi anarkis. Tetapi dikarenakan tidak adanya keadilan dalam meregenerasikan anak asli Papua. Sebagai anak asli papua berharap bisa diperhatikan dan mengambil bagian dalam memajuhkan tanahnya sendiri.

“ Demo di kantor Bupati bukan melakukan aksi anarkis. Tetapi kedatangan anak-anak asli Amor, meminta supaya diikutsertakan dalam pembangunan daerah mereka sendiri,” ujar Gery kepada Salam Papua di Jalan Cenderawasih, Kamis (4/5) lalu.

Gery menerangkan, sebagai putra -  putri daerah ingin menjadi pemimpin diatas tanah kelahiran sendiri. Dan mereka (PNS Amor,red) adalah aset serta generasi penerus Lembaga Adat, aset untuk pemerintah, dan juga aset negara Indonesia.

Lanjutnya, oleh itu, Bupati Eltinus Omaleng diminta bisa melihat serta menilai, dalam menempatkan bawahan-bawahannya di pemerintahan. Sehingga tidak ada oknum -  oknum yang bekerja hanya untuk kepentingan birokrasi dan kepentingan diri sendiri. Selain itu, sebagai Kepala Pemerintah, jangan sampai terkecoh dengan oknum yang ada dalam lingkarannya sendiri.
 “Kami meminta kepada Bupati, supaya  lebih berhati hati lagi dalam mengambil keputusan atau kebijakan,”ujarnya.

Dia pun menambahkan, a sebagai putra daerah, dalam menjalankan tugas pemerintahan ataupun tugas lainnya, Bupati harus bekerjasama dengan dua lembaga adat yang telah membesarkannya,  yakni Lemasa dan Lemasko. Ini karena dua Lembaga Adat ini merupakan lembaga dipilih serta dipercayai masyarakat, dan memiliki fungsi penting dalam mengkoreksi kinerja pemerintah Kabupaten. “ Saya minta Bupati agar tidak alergi dengan kritikan dari masyarakat. Kemudian harus bisa memisahkan urusan pribadi dan lembaga,”ungkapnya. (Ricky Lodar / Cr1).