Pencairan Dana Desa Harus Segera

SAPA (TIMIKA) – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Elias Mirip mengatakan, pencairan Dana Desa (DD) harus secepatnya dilakukan karena mengalami keterlambatan, sehingga pembangunan di tiap kampung dapat berjalan sebagaimana direncanakan dalam rancangan pembangunan yang diusulkan.

Kata dia, terkait dengan pencairan DD, pihak SKPD telah menerima DPA, sehingga proses pencairan tidak usah menunggu terlalu lama sehingga pembangunan harus bisa berjalan, mengingat Pemkab Mimika telah sampai di pertengahan tahun namun belum ada aktivitas pembangunan, hal tersebut akan berimbas pada pembangunan.

Menurutnya, dengan keterlambatan tersebut, dirinya merasa pembangunan di kampung akan terbentur masalah waktu yang tidak terlalu banyak selain itu masyarakat masih menanti kapan dilakukan pencairan dana tersebut.

“DPA sudah dibagi jadi kami minta lebih cepat lebih baik karena ini menjadi laporan pertanggung jawaban dan sebenarnya pencairan ini dari bulan April tapi karena pembahasan ini terlambat, tapi kami minta bagian Pemkam segera menyiap dan menyalurkan dana tahap pertama untuk dibagi agar pembangunan bisa berjalan,” ujar Elias Mirip saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/5).

Lanjut Elias, sejauh ini dirinya mengangap bahwa dalam penyajian laporan pertanggung jawaban pasti adanya kendala dari semua kepala desa, namun hal tersebut telah diantispasi dari bagian Pemkam dengan memberikan pemahaman penggunaanya serta adanya pendamping sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah.

“Kepala seda ini kurang mengerti menyangkut laporan pertanggung jawab tapi kami bersyukur kepada pemkam karena semua sudah berjalan dengan baik,” terangnya.

Dirinya menyayangkan penggunaan DD yang tidak memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat namun setengah dari DD tersebut dipergunakan untuk pembayaran honor aparatur kampung, pasalnya pada dasarnya pemerintah sangat berpihak pada masyarakat sehingga DD tersebut dikucurkan ke masing-masing kampung untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

“DD itu focus untuk pembangunan ditingkat kampung tapi kenyataanya DD itu dihabiskan untuk bayar honorer, karena DD itu Negara berpihak pada desa karena dia bertanggung jawab pada fisik dan pemberdayaan,” terangnya.

Oleh sebab itu, dirinya mengharapkan agar pencairan DD dalam waktu dekat, pisahkan langsung honor bagi aparat kampung dan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan sehingga yang nanti diperuntukan untuk pembangunan dipergunakan untuk pembayaran honorer aparatur kampung.

“jadi dana yang diperuntukan untuk pembangunan harus untuk pembangunan jangan pakai untuk bayar honor aparatur kampung,” harapnya (Ricky Lodar)