Pemkab Merauke Dilarang Rekrut Honda

Daniel Pauta - SAPA DOK

SAPA (MERAUKE) – Perekrutan pegawai honor daerah atau honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Merauke tidak lagi mudah. Pemerintah pusat telah memperingatkan Pemkab Merauke untuk tak menambah jumlah honorer di daerah itu.

Tuntutan ini tentu menjadi sebuah masalah tersendiri bagi para lulusan SMA, SMK atau sederajat untuk mendapat pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Pada satu sisi, generasi masa kini lebih memilih pekerjaan di pemerintahan.

Sekretaris Daerah Merauke, Daniel Pauta mengungkapkan bahwa Pemkab Merauke telah dilarang menambah atau merekrut pegawai honor. Pemerintah setempat dituntut mampu membuka lapangan kerja bagi lulusan, namun bukan di bidang pemerintahan.

“Kita tidak bisa lagi merekrut mereka yang baru lulus. Jadi tidak lagi begitu mereka selesai, kita harus tampung. Tidak bisa lagi begitu,” tegas Pauta, Jumat (20/5).

Menurutnya, Pemkab Merauke dianjurkan untuk mendorong lulusan SMA, SMK atau sederajat agar bekerja sesuai bidang pendidikannya. Terutama mampu terserap di berbagai perusahaan-perusahaan swasta ataupun berwiraswasta.

“Pegawai honor kita sangat banyak,” ungkapnya. Seraya menyebut lebih dari 1.800 orang pegawai honor di lingkup Pemkab Merauke. “Termasuk guru-guru dan pegawai kontrak di SKPD. Ini membuat kita tidak bisa lagi merekrut,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman Hamzah menilai banyaknya PNS dan honorer menyebabkan anggaran rutin negara ‘membengkak.’ Pemerintah kewalahan menerima ledakan tenaga kerja, khusus PNS dan honorer.

“Kecenderungan generasi sekarang mau jadi PNS. Ini tenaga kerja yang tidak terduga. Pemerintah kewalahan dalam hal keuangan negara,” ungkap Hamzah, baru-baru ini.

Ungkapnya lagi, biaya rutin negara untuk belanja aparatur jauh lebih besar dari biaya pembangunan. Kebijakan pemerintah mengurangi PNS untuk lebih memprioritaskan pembangunan yang jauh merosot.

“Pemerintah harus mengarahkan generasi sekarang kepada sektor pertanian dan perikanan sebagai sebuah lapangan kerja. Mereka digiring pada dua sektor ini. Tapi harus ada keberpihakan pemerintah di dua sektor ini, supaya mereka berminat,” cetusnya. (emanuel)