Membangun Moral Masyarakat Butuh Kesabaran
pada tanggal
Saturday, May 21, 2016
 |
| Sihol Parningotan - SAPA DOK |
SAPA (TIMIKA) – Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mimika, Sihol.SH mengatakan, membangun moral masyarakat dibutuhkan kesabaran dan perjuangan yang panjang.
“Membangunan bidang moral, pengetahuan ukurannya tidak sama seperti pembangunan fisik, karena butuh waktu dan kesabaran. Oleh itu, kita harus rutin berikan informasi tentang apa itu moral kepada masyarakat, sehingga semakin lama akan dipahami,”kata Sihol saat ditemui Salam Papua di kantornya, Jumat (20/5).
Menurutnya, guna membangun moral masyarakat, maka pihaknya telah melaksanakan berbagai penyuluhan hukum terpadu ke masyarakat. Kegiatan hukum positif itu dilakukan sekali dalam setahun untuk menyadarkan masyarakat agar dapat hidup teratur.
“Kalau paham hukum positif, masyarakat tidak main hakim sendiri, tapi di bawa ke polisi, hakim, dan jaksa. Apalagi kami sudah punya beberapa kampung binaan yang ada di dua distrik yaitu, Distrik Wania dan Kwamki Narama,”ujar Sihol.
Jelas ia, pembangunan kesadaran hukum positif bagi masyarakat perlu dilakukan secara terus – menerus, agar masyarakat memahami betul betapa pentingnya penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
“Adanya kesadaran hukum, supaya persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan tanah dan persoalan sosial masyarakat, agar diselesaikan secara hukum positif di bawah pemerintahan Indonesia,”tutur Sihol. (Ervi Ruban)
“Membangunan bidang moral, pengetahuan ukurannya tidak sama seperti pembangunan fisik, karena butuh waktu dan kesabaran. Oleh itu, kita harus rutin berikan informasi tentang apa itu moral kepada masyarakat, sehingga semakin lama akan dipahami,”kata Sihol saat ditemui Salam Papua di kantornya, Jumat (20/5).
Menurutnya, guna membangun moral masyarakat, maka pihaknya telah melaksanakan berbagai penyuluhan hukum terpadu ke masyarakat. Kegiatan hukum positif itu dilakukan sekali dalam setahun untuk menyadarkan masyarakat agar dapat hidup teratur.
“Kalau paham hukum positif, masyarakat tidak main hakim sendiri, tapi di bawa ke polisi, hakim, dan jaksa. Apalagi kami sudah punya beberapa kampung binaan yang ada di dua distrik yaitu, Distrik Wania dan Kwamki Narama,”ujar Sihol.
Jelas ia, pembangunan kesadaran hukum positif bagi masyarakat perlu dilakukan secara terus – menerus, agar masyarakat memahami betul betapa pentingnya penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
“Adanya kesadaran hukum, supaya persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan tanah dan persoalan sosial masyarakat, agar diselesaikan secara hukum positif di bawah pemerintahan Indonesia,”tutur Sihol. (Ervi Ruban)