Pansus DPR Papua Pertanyakan Dana Abadi PTFI

Ketua Pansus Freeport DPR Papua, Yan Permenas Mandenas

SAPA (JAYAPURA) - Panitia Khusus (Pansus) Freeport DPR Papua mempertanyakan dana yang disebut dana abadi oleh pihak PT. Freeport Indonesia (PTFI) melalui program Coorporate Sosial Responsibility (CSR), yang diberikan kepada Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) atau dana 1 persen.

Ketua Pansus Freeport DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, informasi salah satu vice presiden Freeport, dana 1 persen CSR Freeport disimpan di kas abadi. Nantinya jika Freeport sudah berhenti beroperasi, dana itu dikembalikan kepada masyarakat. Namun vice presiden Freeport lainnya menyatakan tidak tahu akan hal itu.

"Pemerintah pusat juga tidak tahu. Kami juga tak tahu dana 1 persen dari CSR Freeport itu dan dana abadi itu. Belum diketahui disimpan di rekening mana. Sudah sekian puluh tahun Freeport beroperasi, berarti sudah sekian triliun yang tersimpan. Tapi diisimpan di bank mana, apakah di bank di Indonesia atau luar negeri, kami tidak pernah tahu,” kata Yan Mandenas ketika bertemu Komisi XI DPR RI pekan lalu.

Katanya, selama ini dana satu persen dari penghasilan kotor Freeport tak sepenuhnya diberikan kepada LPMAK. Dana itu baru akan dicairkan jika LPMAK mengajukan proposal kegiatan. Nantinya Freeport akan melihat kegiatan prioritas, barulah mencairkan anggaran.

"Jika program atau pembangunan fisik tak disetujui Freeport, anggarannya tak dicairkan. Kalaupun dicairkan, tak semuanya. Misalnya dana 1 persen itu nominalnya Rp. 800 miliar, paling yang diberikan ke masyarakat Rp. 400 miliar. Lalu dana sisanya kemana?" ucapnya.

Menurutnya, terkadang program CSR yang disampaikan Freeport di media massa hanya untuk satu dua orang atau kelompok tertentu saja. Itupun dengan dana yang terbilang kecil dari anggaran yang mencapai ratusan miliar dan disimpan tanpa diketahui publik.

"Harusnya Freeport transparan mengenai dana CSR yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Inilah beberapa hal yang harusnya ada transparansi agar ketika kontrak karya tahap ketiga bisa dinegosiasikan dan dimasukkan dalam kontrak," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pajak, Mohammad Hatta juga menyatakan banyak hal yang tersebumnyi di PT. Freeport. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, ia pernah berkunjung ke Mimika, Papua pada 2010 lalu. Dalam kunjungan itu, ia merasa ada sesuatu yang tak beres.

"Memang banyak yang ditutup-tutupi. Kalau memang Pansus Freeport DPR Papua bisa membongkar 'kotak pandora' itu, itu luar biasa. Di situ semua tidak transparan. Itu saya rasakan betul –betul, yang namanya Freeport. Itu betul-betul terjadi," kata Hatta.

Ia meminta, kepada Pansus Freeport DPR Papua menyerahkan data kepihaknya, terutama terkait dana bagi hasil agar Komisi XI DPR RI bisa membahas itu dengan Kementerian Keuangan. (Arjun)