Mayoritas Nelayan di Papua Belum Punya KN

Para Nelayan Saat Menjaring Ikan

SAPA (JAYAPURA)  - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua mengklaim sampai saat ini belum semua nelayan di Papua miliki Kartu Nelayan (KN). Akan tetapi soal kepastian  jumlahnya belum diketahui.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, FX Mote kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (29/5) mengatakan mengenai data pasti jumlah nelayan yang belum miliki KN, seharusnya muncul dari Dinas Kelautan pada kabupaten/kota. Mengingat penduduk disana termasuk para nelayan ini adalah milik mereka.

"Kalau data nelayan secara menyeluruh di Papua ada sekitar 149 ribu lebih. Hanya yang belum miliki KN belum diketahui,"akunya.

Ia menjelaskan, di Papua ada berbagai macam nelayan, yakni nelayan tetap, nelayan sambilan dan nelayan tidak tetap. Nelayan tidak tetap itu seperti pagi masuk kantor, malamnya melaut. Ada juga nelayan tidak menetap, yang mana biasanya harus berkebun dan tidak melaut.

Sementara nelayan tetap adalah seseorang yang setiap harinya melaut dari pagi hingga pagi bahkan harus berbulan - bulan di laut.

"Dengan demikian kami di Papua mau mengkategorikan nelayan sangat sulit,"akunya lagi.

Menanggapi itu, FX Mote menyarankan agar para nelayan di Papua untuk bersatu agar kesejahteraan benar - benar bisa dirasakan dan tidak bisa hidup sendiri - sendiri.

"Nelayan Papua harus bentuk kelompok dalam koperasi kalau ingin sukses seperti nelayan lainnya," kata Mote. 

Sementara itu, Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Provinsi Papua, Agustinus Agung mengatakan, banyak hal positif jika nelayan punya KN. Misalnya tahun ini akan ada program asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk Papua ada kurang lebih 11 ribu jatah asuransi yang diperuntukkan kepada nelayan pemilik Kartu Nelayan.

Hal positif lainnya, dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di pelabuhan terdekat, diprioritaskan nelayan pemilik Kartu Nelayan.

"Selain itu kalau ada paket-paket bantuan dari pemerintah pusat, mereka (nelayan pemilik Kertu Nelayan) diprioritaskan. Jadi tepat sasaran. Tak sembarang orang diberikan,"tandasnya.(Maria Fabiola)