Kementan Rancang Model Pertanian di Perbatasan
pada tanggal
Friday, May 13, 2016
SAPA (MERAUKE) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar workshop bersama sejumlah SKPD Merauke guna merancang model pembangunan pertanian di kawasan perbatasan RI-PNG, Selasa (10/5).
“Pendekatan pembangunan pertanian nasional dilakukan secara holistik, tematik, integrasi dan spasial. Maka semua kementerian dan lembaga wajib berpartisipasi membangun wilayah perbatasan,” kata Ketua Panitia, Ongky Wiratno.
Katanya, Kementan melalui Biro Perencanaannya akan berperan aktif dalam pembangunan wilayah perbatasan, khususnya di lima provinsi, yakni Papua, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
“Workshop serentak di lima provinsi ini untuk menyiapkan perencanaan pembangunan pertanian di tahun 2017,” tuturnya.
Ia menekankan, workshop tersebut bertujuan menghasilkan rumusan konkrit rencana aksi pembangunan pertanian di tahun 2017.
Sementara itu, Asisten I Setda Merauke Djoko Guritno mengatakan workshop tersebut sangat penting bagi Kabupaten Merauke, khususnya. Pembangunan pertanian perlu didukung sumber daya manusia, modal dan teknologi yang memadai.
“Di Merauke, kita perlu belajar model pertanian yang diterapkan Belanda dulu. Lahan siap, fasilitas siap, sumber daya manusianya, alat pemotong, pengering sampai bengkel pun disiapkan,” cetusnya.
Ia juga berharap pembangunan pertanian di Merauke tak hanya dilihat dari aspek teknis saja. Tapi aspek non teknis juga harus diperhatikan.
“Aspek non teknis ini yakni masalah sosial. Rancangan model pertanian harus kompherensif menyangkut aspek teknis dan non teknis,” pungkasnya.
Sedangkan Kepala Bagian Perencanaan Wilayah Biro Perencanaan Setjen Kementerian Pertanian, Achmad Faudi mengungkapkan pemerintah pusat melalui APBN membiayai 41 komoditas unggulan.
“Konsep pembangunan pertanian berlaku seluruh indonesia, di mana anggaran pembangunan pertanian difokuskan pada komoditas prioritas. Ada 41 komoditas, 11 komoditas prioritas dan 30 komoditas unggulan,” kata Achmad di Merauke, Selasa (10/5).
Sebutnya, 11 komoditas prioritas itu yakni padi, jagung kedele, cabe, bawang merah, tebu, karet, kakao, kopi, kelapa sawit, sapi dan kerbau. Sementara 30 komoditas unggulan diantaranya, ubi katu, ubi jalar, kacang ijo, kacang tanah, kentang, mangga, jeruk, kamb
ing, domba, ayam buras, itik dan babi.
“Itu 41 komoditas unggulan nasional yang bisa dibiayai APBN,” sebutnya.
Dijelaskan, dalam konsep pembangunan pertanian nasional, 11 komoditas prioritas harus dikembangkan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini untuk menjamin keberhasilan program pertanian nasional.
“Supaya lokasinya tak terpencar, karena pengalaman kita jika terpencar maka sulit dijamin keberhasilan programnya,” tutur Achmad.
Terkait model pendekatan itu, tambah Achmad, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan peta wilayah untuk tanaman padi, jagung, kedele, ubi kayu dan sebagainya.
“Merauke sebagai salah satu daerah padi, jadi untuk daerah ini kita akan rancang model pembangunan pertaniannya sesuai wilayahnya,” pungkasnya. (emanuel)
“Pendekatan pembangunan pertanian nasional dilakukan secara holistik, tematik, integrasi dan spasial. Maka semua kementerian dan lembaga wajib berpartisipasi membangun wilayah perbatasan,” kata Ketua Panitia, Ongky Wiratno.
Katanya, Kementan melalui Biro Perencanaannya akan berperan aktif dalam pembangunan wilayah perbatasan, khususnya di lima provinsi, yakni Papua, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
“Workshop serentak di lima provinsi ini untuk menyiapkan perencanaan pembangunan pertanian di tahun 2017,” tuturnya.
Ia menekankan, workshop tersebut bertujuan menghasilkan rumusan konkrit rencana aksi pembangunan pertanian di tahun 2017.
Sementara itu, Asisten I Setda Merauke Djoko Guritno mengatakan workshop tersebut sangat penting bagi Kabupaten Merauke, khususnya. Pembangunan pertanian perlu didukung sumber daya manusia, modal dan teknologi yang memadai.
“Di Merauke, kita perlu belajar model pertanian yang diterapkan Belanda dulu. Lahan siap, fasilitas siap, sumber daya manusianya, alat pemotong, pengering sampai bengkel pun disiapkan,” cetusnya.
Ia juga berharap pembangunan pertanian di Merauke tak hanya dilihat dari aspek teknis saja. Tapi aspek non teknis juga harus diperhatikan.
“Aspek non teknis ini yakni masalah sosial. Rancangan model pertanian harus kompherensif menyangkut aspek teknis dan non teknis,” pungkasnya.
Sedangkan Kepala Bagian Perencanaan Wilayah Biro Perencanaan Setjen Kementerian Pertanian, Achmad Faudi mengungkapkan pemerintah pusat melalui APBN membiayai 41 komoditas unggulan.
“Konsep pembangunan pertanian berlaku seluruh indonesia, di mana anggaran pembangunan pertanian difokuskan pada komoditas prioritas. Ada 41 komoditas, 11 komoditas prioritas dan 30 komoditas unggulan,” kata Achmad di Merauke, Selasa (10/5).
Sebutnya, 11 komoditas prioritas itu yakni padi, jagung kedele, cabe, bawang merah, tebu, karet, kakao, kopi, kelapa sawit, sapi dan kerbau. Sementara 30 komoditas unggulan diantaranya, ubi katu, ubi jalar, kacang ijo, kacang tanah, kentang, mangga, jeruk, kamb
ing, domba, ayam buras, itik dan babi.“Itu 41 komoditas unggulan nasional yang bisa dibiayai APBN,” sebutnya.
Dijelaskan, dalam konsep pembangunan pertanian nasional, 11 komoditas prioritas harus dikembangkan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini untuk menjamin keberhasilan program pertanian nasional.
“Supaya lokasinya tak terpencar, karena pengalaman kita jika terpencar maka sulit dijamin keberhasilan programnya,” tutur Achmad.
Terkait model pendekatan itu, tambah Achmad, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan peta wilayah untuk tanaman padi, jagung, kedele, ubi kayu dan sebagainya.
“Merauke sebagai salah satu daerah padi, jadi untuk daerah ini kita akan rancang model pembangunan pertaniannya sesuai wilayahnya,” pungkasnya. (emanuel)