Kelompok Warga Sepakat Berdamai
pada tanggal
Wednesday, May 11, 2016
Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Mimika dipimpin oleh ketua komisi A, Saleh Alhamid. Dalam pertemuan dalam bentuk rapat ini, diundang kepala kerukunan warga yang ada dan bertikai di Timika serta kepala satuan dari TNI maupun Polri. Pertemuan untuk membahas bentrok antar kelompok warga yang terjadi disejumlah lokasi di Timika sejak 4 Mei lalu.
"Pertemuan ini untuk mengatasi stabilitas keamanan di kota Timika, oleh karena itu kita mengundang semuanya untuk mencari solusi disini dan menyelesaikan permasalahan ini," jelas Saleh Alhamid usai pertemuan digedung DPRD Mimika.
Masukan serta saran dari ketua Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB), Parjono, menyampaikan bahwa pihaknya berharap pertikaian yang sudah terjadi tidak berlangsung lama dan dapat diselesaikan.
"Yang kami inginkan cukup sampai disini saja dan tidak usah diperpanjang lagi. Kasihan masyarakat, kasihan anak-anak kami tidak bisa bersekolah bahkan warga kami tidak bisa mencari nafkah," terang Parjono.
Hal senada juga disampaikan ketua Kerukunan Masyarakat Kei, Piet Rafra. Kata dia, bentrok antar kelompok warga yang tidak diketahuinya penyebab sesungguhnya, tidak perlu diperpanjang. Bahkan Piet menegaskan setelah pertemuan dan memperoleh kesepakatan untuk perdamaian, hasilnya akan disampaikan langsung hingga ke masyarakat.
"Saya tidak mengharapkan adanya suatu kerusuhan, sikap saya sama seperti yang disampaikan ketua KKJB, selesai pertemuan ini kami akan sosialisasi ke masyarakat kami dan tidak ada lagi pertikaian kedepan," terang Piet Rafra.
Sementara itu terkait penanganan situasi keamanan di kota Timika, dijelaskan oleh Kapolres Mimika AKBP Yustanto Mujiharso, pihaknya akan dan telah menempatkan personil dari jajaran Polres Mimika dibantu personil dari TNI. Pada sejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadinya bentrok, telah ditempatkan pasukan untuk mengatisipasi bentrok.
"Saya mohon para komandan satuan untuk kita tingkatkan patroli garnizun. Tujuannya, sebelum terjadi isu yang berkembang, kita sudah kunci lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadi pertemuan antar kelompok masyarakat," jelas Kapolres.
Dalama pertemuan itu kapolres mengharapkan dukungan dari para tokoh masyarakat untuk mengontrol warganya dan tidak termakan dengan isu-isu maupun informasi yang beredar dan tidak benar adanya.
"Kejadian yang terjadi saya tegaskan itu murni individu, tidak ada hubungannya dengan kelompok atau golongan. Artinya, perselisihan seperti ini jangan kita bangkitkan dengan masalah kelompok (suku). Adanya perkembangan isu yang tidak karuan, itu membuat pusing semua pihak," terangnya.
Sebelumnya dua kelompok warga terlibat saling serang pada sejumlah lokasi di kota Timika, yakni perempatan jalan Pattimura-Budi Utomo, perempatan jalan Busiri-Budi Utomo, jalan Yos Sudarso, jalan Ki Hajar Dewantara serta beberapa lokasi lainnya. Akibatanya sejumlah warga dikabarkan terkena busur wayer dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit maupun klinik yang ada di Timika.
Tak hanya bentrok antar warga, bentrok antara warga dan polisipun terjadi di Jalan C Heatubun Timika, belakang wowor pada Kamis (5/5). Tiga orang terluka dan puluhan rumah rusak serta dua kendaraan polisi juga ikut rusak akibat dilempar batu oleh massa.
Bentrok antara warga dan polisi dibelakang wowor ini bermula ketika, seorang warga datang melapor ke kantor Polsek adanya sekelompok warga melakukan pemalangan jalan di Jalan C Heatubun. Mendengar laporan tersebut empat anggota Polsek Mimika baru menuju lokasi kejadian yang jarkanya sekitar kurang lebioh 200 meter.
Setibanya dilokasi kejadian saat petugas hendak membongkar palang tersebut, massa tidak terima dan menyerang aparat. Akibatnya karena kalah jumlah petugas terpaksa mundur dan menuju Polsek Mimika Baru untuk meminta bantuan.
Setelah anggota dari personil kepolisian tiba kemudian aparat kembali kelokasi kejadian untuk membubarkan massa. Namun karena massa semakin beringas dan tetap melakukan perlawanan terhadap aparat dengan melempari aparat dengan benda keras.
Polisi berhasil memukul mundur massa setelah beberapa kali membuang tembakan gas air mata dan tembakan peringatan kearah massa. Melihat aparat berhasil masuk, massa kemudian kabur. Akibatnya petugas langsung melakukan penyisiran terhadap rumah warga yang diduga sebagai tempat persembunyian massa yang melakukan penyerangan terhadap aparat.
Aparat langsung mendobrak rumah dengan paksa bahkan merusak kaca jendela agar dapat masuk kedalam rumah. Namun sayang petugas tidak menemukan para warga yang menyerang aparat .
Akibat kejadian itu puluhan rumah warga rusak dan beberapa pintu jebol akibat dibongkar secara paksa oleh petugas yang sedang memburu pelaku penyerangan terhadap aparat. Tiga orang warga diamankan dan seorang wanita yang diketahui Rosina terluka dibagian kaki akibat terkena peluru nyasar.
Terkait aksi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap sejumlah rumah dan menyebabkan adanya warga terluka terkena peluru nyasar. Kapolres Mimika mengatakan, tindakan aparat terhadap dampak yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur.
“ Setiap tindakan kepolisian yang berdampak dilapangan merupakan hal yang wajar, sepanjang tidak menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kalau hanya luka itu memang realita di lapangan,karena kita tidak mau hal hal yang dilakukan oleh kelompok tertentu itu malah menyebarkan isu propaganda,” kata Kapolres Mimika AKBP Yustanto Mujiharso ketika ditemui di gedung DPRD Mimika, Jumat (6/5).
Kapolres mengatakan, siap bertanggung jawab atas insiden tersebut jika dalam prosedur penanganan dilapangan tidak sesuai dengan protap. Karena dalam tugas kepolisian ada tiga tahap yang dilakukan, yakni pendekatan himbauan, persuasive, prefentif.
“ Saya akan bertanggung jawab jika dalam proses ada anggota saya menyalahi aturan,” katanya.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Yohanis Kibak menyayangkan sikap Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE yang dinilai tidak menanggapi masalah konflik antar warga ini.
“Saya sangat menyayangkan sekali bupati tidak melihat ini bahkan turun langsung meredam konflik antar warga,” ungkap Kibak.
Menurut dia, pemerintah daerah dalam hal ini bupati, sudah yang memiliki masyarakat, berada ditengah-tengah masyarakat saat bentrok terjadi untuk melerai kedua kelompok yang bertikai. Hal tersebut dimaksudkan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk turut serta bersama aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan di daerah.
“Pemerintah atau Bupati inikan yang punya masyarakat, jadi dia harus turun melihat langsung, bila perlu menghentikan masyarakatnya yang bertikai,” jelasnya.
Bahkan dikatakan juga terhadap konflik-konflik antar kelompok masyarakat yang terjadi sebelumnya, bupati terkesan tidak mengambil peran dalam mengatasi konflik yang terjadi. Sehingga diharapkan kepada bupati untuk kedepannya, dapat mengambil bagian untuk mendamaikan warga yang sedang bertikai. Hal tersebut jika dilakukan bupati, maka secara langsung masyarakat akan menilai bahwa bupati benar-benar masih memperhatikannya masyarakat yang memilihnya menjadi orang nomor satu di Kabupaten Mimika.
“Saya harap bupati mau turun lihat masyarakat, jangan hanya tinggal diam, jangan hanya anggap itu sudah tugas aparat keamanan, berarti itu tugas aparat untuk menangani, wah tidak begitu. Bupati yang punya masyarakat, jadi bupati harus turun bersama aparat untuk mendamaikan masyarakatnya,” harapnya. (Saldi Hermanto/CR 2)