Eltinus Omaleng Curhat Soal Freeport ke Komisi VII DPR RI
pada tanggal
Tuesday, May 3, 2016
SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE mencurahkan isi hatinya (curhat) kepada Komisi VII DPR RI saat melakukan pertemuan di Rumah Negara, Senin (2/5).
Kepada Komisi VII, Bupati Omaleng mengungkapkan apa yang menjadi keinginan Pemkab Mimika untuk memajukan daerah yang penuh dengan sumber daya alam ini. Seperti, perpanjangan Kontak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) yang diharapkan hingga tahun 2041. Namun tentunya, Omaleng berharap dalam perpanjangan Kontrak Karya nanti harus melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat adat.
“Kontrak Karya PTFI akan berakhir pada tahun 2021, dan akan diperpanjangan sampai tahun 2041. Perpanjangan Kontrak Karya akan ditandatangani dua tahun sebelum masa kontrak habis, tapi harus melibatakan Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat adat,” kata Omaleng.
Pembangunan Smelter di Mimika menjadi salah satu permintaan yang diharapkan Omaleng. Karena menurut Omaleng, pengoperasian hasil tambang yang dilakukan PTFI berada di daerah ini, maka untuk Smelter harus dibangun di daerah ini juga.
Omaleng juga menginginkan adanya pabrik Semen di daerah ini. Sebab kata Omaleng, untuk bahan baku pembuatan Semen bisa diperoleh nantinya dari limbah yang dihasilkan dari Smelter. Namun, tentunya semua itu bisa akan terwujud jika ada pembangkit listrik tenaga air. Untuk itu, Omaleng menegaskan agar pembangkit listrik tenaga air harus dibangun di Mimika.
Selain itu, Omaleng menginginkan investasi saham PTFI sebesar 20,64 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua dan pemilik hak ulayat.
“Investasi saham 30 persen PTFI terdiri dari 9,36 persen dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dan 20,64 persen dimiliki Pemerintah Provinsi Papua dan kepemilikan wilayah,” tutur Omaleng.
Dalam pertemuan ini juga, Omaleng mengharapkan PTFI dapat segera merespon segala sesuatu yang terjadi di daerah ini.
“Kantor PTFI Indonesia berada di Timika bukan berada di Jakarta, jadi apa yang terjadi agar direspon cepat,” kata Omaleng.
Tak hanya itu, Omaleng meminta agar Presdir PTF harus orang asli Papua. Dan, PTFI harus menyelesaikan ganti rugi hak ulayat pertambangan sebesar 20 Miliar US Dolar. “Untuk Presdir PTFI Indonesia harus orang asli Papua,” pinta Omeleng.
Selain Omaleng curhat mengenai PTFI, Omaleng juga memiliki keinginan dalam percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi. Diantaranya, pembangunan rel kereta api dan pemanfaatan sisa pasir tambang.
Dikatakan Omaleng, alasan dirinya menginginkan pembangunan rel kereta api, agar masyarakat yang akan ke kabupaten tetangga tidak tergantung lagi dengan pesawat. Sebab, menurut Omaleng, Mimika merupakan pusat kabupaten pengunghubung ke kabupaten lainnya. Sedangkan, pemamfaatan sisa pasir tambang akan dikelolah Kabupaten Mimika untuk menjadi nilai ekonimis.
Setelah mendengarkan curhatan Bupati Omaleng, Komisi VII DPR RI memberikan respon positif. Salah satunya, mendukung pembangunan Smelter dan pabrik Semen di Mimika. Namun, semuanya itu akan dikaji kembali.
“Kami akan kaji lagi, mana yang baik. Apa perlu Smelter di Gresik atau perlu dibangun di Mimika. Dan terkait pembangun pabrik Semen juga, memang sangat baik sekali karena akan mempengaruhi harga semen, yang mana awalnya Semen itu mahal, tetapi setelah ada pabrik harga akan lebih murah lagi,” Waki Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad.
Sementara terkait keinginan Pemkab Mimika untuk pembangunan rel kereta api, menurut Fadel harus dipikir kembali. Pasalnya, letak geografis Kabupaten Mimika dengan kabupaten lain merupakan daerah pegunungan.
“Pembangunan rel kereta api ini perlu dipikir kembali, mengingat bentuk geografis di areal Mimika dan pegunungan cukup sulit,” ujar Fadel.
Sedangkan untuk mendatangkan investor, menurut Fadel, Komisi VII sangat mendukungnya. Alasannya, Mimika memiliki sumber daya alam yang banyak, namun belum ada investor yang masuk. “Kami dukung untuk investor masuk di Mimika,” kata Fadel. (Indriayani Pariury)
Kepada Komisi VII, Bupati Omaleng mengungkapkan apa yang menjadi keinginan Pemkab Mimika untuk memajukan daerah yang penuh dengan sumber daya alam ini. Seperti, perpanjangan Kontak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) yang diharapkan hingga tahun 2041. Namun tentunya, Omaleng berharap dalam perpanjangan Kontrak Karya nanti harus melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat adat.
“Kontrak Karya PTFI akan berakhir pada tahun 2021, dan akan diperpanjangan sampai tahun 2041. Perpanjangan Kontrak Karya akan ditandatangani dua tahun sebelum masa kontrak habis, tapi harus melibatakan Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat adat,” kata Omaleng.
Pembangunan Smelter di Mimika menjadi salah satu permintaan yang diharapkan Omaleng. Karena menurut Omaleng, pengoperasian hasil tambang yang dilakukan PTFI berada di daerah ini, maka untuk Smelter harus dibangun di daerah ini juga.
Omaleng juga menginginkan adanya pabrik Semen di daerah ini. Sebab kata Omaleng, untuk bahan baku pembuatan Semen bisa diperoleh nantinya dari limbah yang dihasilkan dari Smelter. Namun, tentunya semua itu bisa akan terwujud jika ada pembangkit listrik tenaga air. Untuk itu, Omaleng menegaskan agar pembangkit listrik tenaga air harus dibangun di Mimika.
Selain itu, Omaleng menginginkan investasi saham PTFI sebesar 20,64 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua dan pemilik hak ulayat.
“Investasi saham 30 persen PTFI terdiri dari 9,36 persen dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dan 20,64 persen dimiliki Pemerintah Provinsi Papua dan kepemilikan wilayah,” tutur Omaleng.
Dalam pertemuan ini juga, Omaleng mengharapkan PTFI dapat segera merespon segala sesuatu yang terjadi di daerah ini.
“Kantor PTFI Indonesia berada di Timika bukan berada di Jakarta, jadi apa yang terjadi agar direspon cepat,” kata Omaleng.
Tak hanya itu, Omaleng meminta agar Presdir PTF harus orang asli Papua. Dan, PTFI harus menyelesaikan ganti rugi hak ulayat pertambangan sebesar 20 Miliar US Dolar. “Untuk Presdir PTFI Indonesia harus orang asli Papua,” pinta Omeleng.
Selain Omaleng curhat mengenai PTFI, Omaleng juga memiliki keinginan dalam percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi. Diantaranya, pembangunan rel kereta api dan pemanfaatan sisa pasir tambang.
Dikatakan Omaleng, alasan dirinya menginginkan pembangunan rel kereta api, agar masyarakat yang akan ke kabupaten tetangga tidak tergantung lagi dengan pesawat. Sebab, menurut Omaleng, Mimika merupakan pusat kabupaten pengunghubung ke kabupaten lainnya. Sedangkan, pemamfaatan sisa pasir tambang akan dikelolah Kabupaten Mimika untuk menjadi nilai ekonimis.
Setelah mendengarkan curhatan Bupati Omaleng, Komisi VII DPR RI memberikan respon positif. Salah satunya, mendukung pembangunan Smelter dan pabrik Semen di Mimika. Namun, semuanya itu akan dikaji kembali.
“Kami akan kaji lagi, mana yang baik. Apa perlu Smelter di Gresik atau perlu dibangun di Mimika. Dan terkait pembangun pabrik Semen juga, memang sangat baik sekali karena akan mempengaruhi harga semen, yang mana awalnya Semen itu mahal, tetapi setelah ada pabrik harga akan lebih murah lagi,” Waki Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad.
Sementara terkait keinginan Pemkab Mimika untuk pembangunan rel kereta api, menurut Fadel harus dipikir kembali. Pasalnya, letak geografis Kabupaten Mimika dengan kabupaten lain merupakan daerah pegunungan.
“Pembangunan rel kereta api ini perlu dipikir kembali, mengingat bentuk geografis di areal Mimika dan pegunungan cukup sulit,” ujar Fadel.
Sedangkan untuk mendatangkan investor, menurut Fadel, Komisi VII sangat mendukungnya. Alasannya, Mimika memiliki sumber daya alam yang banyak, namun belum ada investor yang masuk. “Kami dukung untuk investor masuk di Mimika,” kata Fadel. (Indriayani Pariury)