ADD di Yahukimo Dipertanyakan

SAPA (JAYAPURA) - Legislator Papua dari daerah pemilihan Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang, Sinut Busup mempertanyakan penggunaan dana desa tahap III di Kabupaten Yahukimo pada masa akhir jabatan bupati sebelumnya, Ones Pahabol.

Ketua Fraksi Keadilan Nasional (PKN) DPR Papua itu mengatakan, ketika itu dana desa tahap III ke Kabupaten Yahukimo senilai Rp. 21 miliar. Dana itu harusnya diberikan kepada 418 desa atau kampung pada 51 distrik.

"Namun informasi yang kami peroleh, dana desa itu belum juga disalurkan. Kabarnya, perwakilan setiap kampung telah mendatangi Polda Papua dan Gubernur Papua agar membentuk tim  investigasi," kata Sinut akhir pekan lalu.

Menurutnya, penegak hukum perlu segera menelusuri keberadaan atau penggunaan dana itu. Selain dana desa, ia juga mempertanyakan dana Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) yang nilainya diduga mencapai Rp. 51 miliar lebih.

"Dana-dana ini perlu diketahui keberadaan dan peruntukannya terlebih dahulu. Ini agar pemerintahan pasangan kepala daerah Yahukimo kini tak terbebani," ucapnya.

Katanya, hingga kini DPRD Yahukimo belum melakukan sidang paripurna. Bahkan kediaman bupati dan wakil bupati sebelumnya sudah kosong. Hanya menyisahkan atap dan tehel bangunan.

"Itu menjadi pertanyaan. Itu bukan aset pribadi. Itu aset pemerintah. Siapapun dia harus kembalikan ke daerah ketika masa jabatannya berakhir," katanya.

Selain berbagai masalah itu lanjut dia, dana Otonomi Khusus (Otsus) 80% yang diperuntukkan bagi kabupaten sejak 2013-2015 belum pernah dilaporkan oleh mantan Bupati Yahukimo dalam Rakerda se Provinsi P apua di Sasana Krida kantor Gubernur Papua lalu. Ketika Ralerda itu bupati tak hadir. Dia hanya mengutus assiten I Kabupaten Yahukimo.

"Dana Otsus sebesar 80% itu dari 2013-2015 harus dilaporkan oleh mantan bupati Yahukimo kepada publik Yahukimo dan gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe," imbuhnya. (Arjun)