Semua Pihak Harusnya Mendukung Pelarangan Miras
pada tanggal
Thursday, April 21, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Salah satu tokoh perempuan Papua, Heemskercke Bonai, anak dari mantan Gubernur Papua, Elias Jan Bonai menyatakan semua pihak harusnya mendukung sikap Pemprov Papua yang melarang peredaran miras di wilayah pemerintahannya.
Ia mengatakan, sebagai seorang perempuan yang melahirkan generasi Papua dan kini semakin sedikit, ia mendukung kebijakan itu. Baru kali ini ada Gubernur Papua yang berani melarang peredaran miras.
"Ini perlu didukung. Jangan sampai karena miras generasi muda Papua punah. Ini harus dijaga. Apalagi kota Jayapura ini barometer. Didiami masyarakat hetrogen," kata Heemskercke Bonai, Rabu (20/4).
Menurutnya, tak bisa dipungkiri, kini banyak generasi muda Papua yang masa depannya rusak karena miras. Apapun alasannya, peredaran miras harus dihentikan.
Di tempat yang sama, mantan Bupati Kepulauan Yapen periode 2002-2005, Philips Wona mengatakan, sebagai mantan pejabat ia mendukung kebijakan itu. Lebih banyak nilai positif terhadap masyarakat dan generasi muda Papua jika tak ada miras. Dengan begitu, generasi muda Papua bisa lebih baik lagi.
"Kini anak-anak usia di SLTP saja sudah tahu mabuk. Ini karena miras dijual bebas. Memang ada yang tak setuju. Tapi kalau kita buat jajak pendapat, saya yakin sebagain besar menolak penjualan miras, terutama mama-mama-mama. Para kepala daerah juga harus mendukung itu," kata Wona.
Katanya, Pemprov Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua dan para kepala daerah di Papua harus mensosialisasikan diberlakukannya pelarangan miras.
"Ini agar tak ditanggapi negatif dan masyarakat tahu alasan kenapa harus dilarang. Ini pasti ada pro dan kontra. Tapi ini kembali pad pribadi kita. Aturan yang sudah ditetapkan pemerintah harus dipatuhi. Butuh PAD atau nyawa manusia," ucapnya.
Hal yang sama juga dikatakan, Ketua Pemuda Putra/putri Pejuangan Pembebasan Irian Barat, Nico Mauri. Katanya, pakta integritas pelarangan miras adalah langkah maju. Bagaimana membangun generasi muda kedepan kalau yang menghambat perkembangan dan pola pikir mereka tak disingkirkan.
"Kalau ada yang menjual setelah ada Perda, itu tugasnya Satpol PP, Polisi dan masyarakat juga harus bekerjasama untuk hal ini. Kalau tidak, generasi kita kedepan tak akan berkembang," imbuhnya. (Arjun)