IPKG Warning Perusahaan Tak Laksanakan Perdasus Nomor 04 Tahun 2013
pada tanggal
Tuesday, April 12, 2016
SAPA (TIMIKA) – Ikatan Pencari Kerja Global (IPKG) Provinsi Papua yang berkantor secretariat di Kabupaten Mimika, Senin (10/4) kembali memberikan peringatan (Warning-red) kepada beberapa perusahaan yang membandel tak bersedi amelaksanakan amanah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) provinsi Papua Nomor 04 Tahun 2013.
Ketua IPKG Provinsi Papua, Christian Fonataba kepada Salam Papua menegaskan, isi dan makna Perdasus dimaksud sejujurnya merupakan antisipasi bagi setiap perusahaan yang sampai saat ini ada beroperasi di Papua, termasuk di Kabupaten Mimika. Namun, dirinya mencermati memang masih ada juga sejumlah perusahaan yang terus-menerus mencoba untuk tak mengindahkannya.
“Saya tidak tahu, apakah hal itu memang sengaja dilakukan ataukah ada intrik-intrik kerjasama yang dimainkan dengan pihak lainnya yang lebih resmi. Saya pikir ini warning yang silahkan bisa dianggap sepele, tetapi satu hal yang pasti, semua persoalan ini terus diperjuangkan IPKG. Kami juga sudah menemui Ombustmen RI Perwakilan Papua di Jayapura,” tutur Fonataba.
Meski tak bersedia lebih dahulu menyebutkan beberapa nama perusahaan yang tak mengindahkan Perdasus dimaksud, Fonataba menekankan, itu dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam lingkungan PT Freeport Indonesia dan mereka sama sekali tidak memiliki kantor di daerah ini. Bagaimana bisa mereka berani melakukan hal itu, mengeruk hasil di Papua tetapi tak bersedia terus terang pda masyarakat.
Ini menjadi perhatian serius IPKG Papua, dan mereka melakukan sejumlah kesalahan seperti penerimaan tenaga kerja yang bukan dari Papua atau lebih khusus dari Mimika.
“Apa mereka pikir, generasi Papua ini semua tidak bisa bekerja, kalau hanya untuk pekerjaan-pekerjaan biasa saja, saya harap tidak boleh perusahaan yang ada di daerah ini ambil tenaga dari luar Papua atau Timika. Daerah ini ada banyak sekali pencari kerja, kenapa tidak kasih kesempatan untuk generasi Papua ini. Soal ini juga hendaknya bisa dimainkan secara tegas oleh pemerintah. Jangan menunggu sampai ada masalah baru kita mau sibuk cari solusinya,” tandas Fonataba lagi.
Singkat kata, ditekankan Fonataba, beberapa perusahaan yang saya maksudkan pasti sudah jelas tahu dan memahami. Termasuk kesalahan mereka tapi kalau mau dipaksakan juga terserah,” pesan Fonataba. (sam)
Ketua IPKG Provinsi Papua, Christian Fonataba kepada Salam Papua menegaskan, isi dan makna Perdasus dimaksud sejujurnya merupakan antisipasi bagi setiap perusahaan yang sampai saat ini ada beroperasi di Papua, termasuk di Kabupaten Mimika. Namun, dirinya mencermati memang masih ada juga sejumlah perusahaan yang terus-menerus mencoba untuk tak mengindahkannya.
“Saya tidak tahu, apakah hal itu memang sengaja dilakukan ataukah ada intrik-intrik kerjasama yang dimainkan dengan pihak lainnya yang lebih resmi. Saya pikir ini warning yang silahkan bisa dianggap sepele, tetapi satu hal yang pasti, semua persoalan ini terus diperjuangkan IPKG. Kami juga sudah menemui Ombustmen RI Perwakilan Papua di Jayapura,” tutur Fonataba.
Meski tak bersedia lebih dahulu menyebutkan beberapa nama perusahaan yang tak mengindahkan Perdasus dimaksud, Fonataba menekankan, itu dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam lingkungan PT Freeport Indonesia dan mereka sama sekali tidak memiliki kantor di daerah ini. Bagaimana bisa mereka berani melakukan hal itu, mengeruk hasil di Papua tetapi tak bersedia terus terang pda masyarakat.
Ini menjadi perhatian serius IPKG Papua, dan mereka melakukan sejumlah kesalahan seperti penerimaan tenaga kerja yang bukan dari Papua atau lebih khusus dari Mimika.
“Apa mereka pikir, generasi Papua ini semua tidak bisa bekerja, kalau hanya untuk pekerjaan-pekerjaan biasa saja, saya harap tidak boleh perusahaan yang ada di daerah ini ambil tenaga dari luar Papua atau Timika. Daerah ini ada banyak sekali pencari kerja, kenapa tidak kasih kesempatan untuk generasi Papua ini. Soal ini juga hendaknya bisa dimainkan secara tegas oleh pemerintah. Jangan menunggu sampai ada masalah baru kita mau sibuk cari solusinya,” tandas Fonataba lagi.
Singkat kata, ditekankan Fonataba, beberapa perusahaan yang saya maksudkan pasti sudah jelas tahu dan memahami. Termasuk kesalahan mereka tapi kalau mau dipaksakan juga terserah,” pesan Fonataba. (sam)