Indikasi Boikot Bupati

KECEWANYA Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE akibat merasa kalau hampir 50 persen lebih penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, ternyata hanya akan dipergunakan untuk pembiayaan administrasi dan konsumsi. Tak tanggung-tanggung Rp1,8 Triliun dari total APBD Mimika senilai Rp2,7 Triliun siap jadi antah berantah lagi, alias tak akan diketahui orang nomor satu di daerah ini. Mana mungkin hal semacam ini pernah terjadi, sang bupati justru kecolongan soal penentuan besar anggaran demi belanja rutin dan pembangunan.

Apakah artinya bahwa, selama ini upaya untuk merancang dan merumuskan APBD sudah dijelaskan secara detail kepada sang Bupati? Ataukah memang ada sikap dan tindakan kesengajaan yang terjadi, dilakukan entah oleh siapa? Namun pastinya, kini sang Bupati kecewa karena merasa tak akan mungkin melakukan upaya pembangunan daerah ini sesuai visi dan misinya.

Pertanyaannya, apakah selama persiapan perancangan dan perumusannya, APBD MImika ini dibuat oleh siapa dan mengapa sampai baru pada saat ini diketahui dan pahami orang nomor satu ini, kalau APBD ini nyaris tak berguna.

Sepertinya, Sang Bupati sadar dan itu berbeda dari kebanyakan pandangan kaum akar rumput kalau sang Bupatinya adalah pemimpin yang tak memperhatikan rakyatnya. Fakta kekecewaan Bupati Mimika saat ini, jelas hendak membuktikan—suka atau tidak—memang ada upaya untuk melakukan boikot, jika tak ingin dikatakan bahwa ada yang tak mengabaikan setiap petunjuk sang Bupati. Atau kah, soal ini hanya suatu intrik dalam rencana menghadapi situasi politik yang semakin mendekatnya juga beragam persiapan menuju pesta demokrasi berikutnya bagi daerah ini.

“lihat logikanya saja, kalau untuk fisik hanya sekitar Rp3 Miliar apa yang mau dibangun untuk daerah ini? Itu yang membuat saya kecewa sampai sekarang ini,” ujar bupati Omaleng.

Sementara jika dilihat dari fakta LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2016, kisaran anggaran proyek fispra (fisik, sarana dan prasarana-red), jelas menunjukkan jumlah Rp3 Miliar itu hanyalah beberapa proyek kecil saja.

Jawabannya jelas mudah, tergantung pada bagaimana upaya sang Bupati juga dalam rencana menentukan pelantikan sejumlah pejabat eselon lainnya di daerah ini sebagai penanggung jawab langsung APBD di lapangan. Jika kuotanya justru memenuhi apa yang tak diharapkan atau hanya diharapkan sang Bupati, maka itu benar dugaan sementara kalau ini juga bagian dari upaya mempersiapkan pesta demokrasi Mimika yang masih tersisa dua – tiga tahun lagi, entah oleh Siapa. Namun sebaliknya, jika pejabat yang dipersiapkan memang ditunjuk menurut prosedur standart dan kualitas profesionalnya, maka itu jelas memberikan bukti kalau sang bupati memang peduli pada pembangunan rakyatnya. Siap-siap saja rakyat menilainya. (redaksi)