Freeport Satu Bukan Kursi Politik

SAPA (TIMIKA) – Tokoh intelektual muda Amungme, Maroni Natkime, SE menegaskan, jabatan Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia atau Freeport-1 bukan kursi politik. Itu tidak sama dengan kursi bupati atau gubernur, yang untuk mendapatkannya perlu kampanye menggunakan spanduk dan dipasang di jalan-jalan.

“Karena itu, saya mau kasih tahu kepada siapa pun yang ingin menjadi Freeport-1 untuk mengerti  aturan perusahaan dan jangan melakukan gerakan-gerakan seperti orang tidak mengerti yang membingungkan masyarakat. Saya juga mau kasih tahu, ada apa bawa-bawa diri, memangnya ini  pencalonan bupati kah atau gubernur kah? Saya mau kasih tahu, Freeport itu perusahaan swasta. Untuk menjadi menjadi seorang direktur atau presiden direktur,  itu keputusan murni dari pemilik perusahaan. Sebagai perusahaan swasta, Freeport butuh seorang pemimpin yang murni. Rekomendasi dari stakeholder lain seperti dari pemerintah dan lain-lain itu juga penting,” kata Roni panggilan akrab dari Maroni
.
Roni menjelaskan, Gubernur Papua saat ini, Lukas Enembe merupakan orang gunung. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng juga merupakan anak asli dari suku Amungme. Jadi orang Papua, khususnya anak daerah sudah bisa dan layak memimpin daerah ini, termasuk menjadi orang nomor satu di PT Freeport. Karena itu, kita berharap, pimpinan PT Freeport ke depan atau yang menggantikan Ma’aruf Syamsudin adalah putra asli Suku Amungme sebagai pemilik hak ulayat dari lokasi tambang tersebut.

Menurut Roni, PT Freeport pada hakekatnya sudah memiliki peraturan perusahaan yang mengatur tentang jabatan Presdir. Dimana, untuk memilih dan menentukan seseorang menjadi Presdir merupakan kewenangan murni dari pemilik perusahaan.

“Ini jabatan Presdir itu tidak sama dengan bupati atau gubernur. Sekali lagi, itu merupakan kewenangan murni dari pemilik perusahaan. Tidak perlu ada yang tepuk dada, kampanye sana-sini mengatakan saya yang paling mampu, saya yang paling pas untuk jabatan Presdir itu. Apalagi sampai pasang spanduk mempromosikan diri agar dipilih menjadi Presdir. Memangnya jabatan Presdir Freeport itu dipilih oleh rakyat? Jangankan rakyat, karyawan Freeport saja tidak punya hak suara untuk ikut memilih Presdir kan,” tegas Roni.

Roni mengingatkan pihak-pihak yang ingin menduduki Freeport-1 agar menggunakan cara-cara cerdas, tunjukkan diri sebagai orang pintar yang mengerti tentang perusahaan dan aturan terkait perusahaan.

“Jangan mau jadi pemimpin perusahaan swasta tapi buta tentang aturan perusahaan. Apa lagi menggunakan cara-cara politik, seolah-olah Presdir Freeport itu jabatan pemerintahan. Jadi, jangan lakukan upaya-upaya yang salah, yang tidak sesuai peraturan perusahaan swasta, yang membuat masyarakat bingung. Kalau jabatan Presdir Freeport didapat dengan cara-cara politik, mau dibawa ke mana PT Freeport ke depan? Sudah pasti akan semakin rusak dan tentu saja keberadaan Freeport bukan menyejahterakan tapi menyusahkan masyarakat Papua,” kata Roni.

Menanggapi kondisi kekinian yang berkembang, sebagai tokoh intelektual Amungme, Roni merasa perlu menyampaikan tentang tatacara yang benar  berkaitan dengan pemilihan jabatan Presdir Freeport. Ini penting, untuk meluruskan opini-opini sesat yang sudah dikembangkan sejumlah pihak.

“Saya minta agar cara-cara sesat yang tidak sesuai peraturan perusahaan dihentikan. Jangan mengejar jabatan dengan cara-cara sesat yang dapat membuat kekacauan di daerah ini. Kami akan melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang tidak layak  memimpin Freeport tapi melakukan upaya-upaya yang tidak benar,” tegas Roni.

Roni kembali menyampaikan harapannya, agar Freeport-1 dijabat oleh putra asli Amungme karena sudah ada sejumlah anak Amungme yang memulai karier dari nol dan kini juga mencapai puncak jabatannya. Bila keinginan ini tidak terpenuhi, maka berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

“Saya mau kasih tahu bahwa masyarakat tiga desa sebagai pemilik hak ulayat sudah sepakat, bila orang lain yang memimpin Freeport di luar Suku Amungme maka kami akan tutup Freeport. Maka itu, kami minta kepada pemilik perusahaan, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten agar benar-benar terapkan Otsus dengan memberi kesempatan kepada putra terbaik Amungme memimpin perusahaan ini. Kami sebagai pemilik hak ulayat sudah layak menjadi pemimpin dan menjadi tuan di negeri sendiri,” kata Roni.  (yol)