SPIL dan Temas Diminta Bersaing Secara Sehat
pada tanggal
Friday, March 11, 2016
Kata Budi, sebaiknya kedua perusahaan pelayaran itu harus menjaga wibawa di hadapan Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah mengeluarkan peraturan. Sehingga, apabila permasalahan yang terjadi saat ini telah dimediasi oleh Pemkab Mimika, sebaiknya disikapi dengan baik serta tidak memperumit masalah. “Kalau sudah ada proses mediasi tolonglah dihargai,” ujar Budi, saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan, Kamis (10/3).
Lanjut Budi, dirinya sangat mendukung penuh setiap keputusan yang diambil oleh Pemkab Mimika melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika John Rettob yang telah memberikan beberapa opsi untuk dilakukan mediasi. Namun opsi tersebut tidak diindahkan oleh salah satu perusahaan.
“Saya mendukung sekali masukan dan saran dari Kepala Dinas Perhubungan yang memberikan 4 ops. Dan terus terang saya mendukung, termasuk bila perlu kalau dua perusahaan itu tidak bisa diatur atau negosiasi bila perlu cabut ijin mereka dan keluar dari Mimika, dan Pemerintah mencari perusahaan yang bisa membantu masyarakat,” ujarnya.
Budi menegaskan, dirinya tidak membela salah satu perusahaan, namun Budi berharap agar kedua perusahaan pelayaran tersebut bisa saling mengerti dan saling menerima, serta bisa bersaing secara sehat untuk kemajuan Mimika
Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak, Budi mengimbau kepada kedua perusahaan pelayaran agar berkompetisilah secara sehat serta menaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
“Jadi imbauan saya berkompetisilah secara sehat, hormatilah regulasi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah. Karena kita warga negara semua dan kita pilih Pemerintah ini agar bisa mengatur kita, dan selama pemerintah itu benar kita suport dong,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Budi mengharapkan kepada Pemkab Mimika agar lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan antara PT. SPIL dan PT.Temas, pasalnya imbas dari permasalahan tersebut adalah masyarakat.
“Jadi kita minta ada ketegasan dari Pemerintah atas persoalan ini,” pinta Budi. (Ricky Lodar)