Ratusan Mahasiswa Yamas Demo ke Kantor Gubernur Papua
pada tanggal
Tuesday, March 1, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Kecewa dengan sikap dari pihak kampusnya yang diduga telah memberikan ijasah palsu kepada 4876 lulusan sarjana Ahli Madya Keperawatan (Amd) Keperawatan atau setara Sarjana D3 (Diploma III).
Ratusan Mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Yayasan Masyarakat Sejahtera (Yamas) melakukan aksi demo damai di depan halaman Kantor Gubernur Papua - Dok II Jayapura, Senin (29/2).
Dengan membawa dua buah spanduk dan 4 buah pamplet yang bertuliskan “Mahasiswa keperawatan Akper Yamas 4876 Lulusan Di Lapangan Kerja Karena Institusi Akper Yamas Mencetak Ijasah Palsu dan Status Kampus Akreditasinya Selama 10 tahun Kampus Akper Yamas Tidak Lelang.
Kami Mahasiswa Meminta Kepada Pemerintah Provinsi Papua Harus Membentuk Timsus Dalam Hal Ini Gubernur dan DPRP Papua Untuk Menyelesaikan Masalah Ini” “Kami mahasiswa keperawatan akper yamas dimana 90 persen anak asli papua terancam diatas penipuan dan memanipulasikan ijazah palsu dengan berani meluluskan 4876 Meminta Kepada Gubernur Papua untuk memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk mengecek langsung ke dirjen dikti (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) pusat”
Para mahasiswa keperawatan ini menuntut agar Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enembe harus membentuk Timsus (tim khusus) untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Akper Yamas. Sebab akibat ijasah palsu itu mereka tidak dapat mencari pekerjaan karena Ijazah Palsu yang dikeluarkan pihak kampus palsu.
“Kami sudah keluarkan uang ratusan juta rupiah untuk sekolah dan mendapatkan ijazah, agar kami dapat bekerja dan mengabdi pada bidang kesehatan. Mengingat di Papua ini membutuhkan banyak tenaga kesehatan,namun apa yang kami dapatkan. Setelah kami lulus ternyata ijazah yang kami terima palsu dan sekarang ratusan mahasiswa Akper Yamas menganggur akibat hal itu” kata Agus Heselo selaku Koordinator Aksi Demo.
Para Pendemo juga menuntut agar Direktur Akper Yamas, Wempi Aronggear bertanggung jawab atas ijazah palsu yang dikeluarkan oleh pihak akademi.
Diketahui Akper Yamas berdiri pada tahun 2002 – 2003, secara tersembunyi berjalan sampai dengan tahun 2005. Pada tahun 2005 dikeluarkan SPK ( Surat Perintah Kerja ) dibawah naungan RSUD Dok II Jayapura, berdasarkan SPK inilah, menurut pendemo Wempi Aronggear mendirikan Akademik.
“Berdasarkan SPK itu Akademik berdiri Nah sambil tunggu Akreditasi dari Badan Penyelenggara Akreditasi Nasional tahun 2007 belum ada jawaban, Menteri Pendidikan menjanjikan bahwa Akademik tersebut dibuka saja dan berjalan proses belajar sampai tahun 2008 dan pada tahun 2008 sampai 2011 dibuka pendaftaran Akreditasi Akademik di seluruh Indonesia namun AKPER YAMAS tidak juga didaftarkan secara nasional dan pada tanggal 31 Agustus 2013 Akper Yamas dicabut”terang Agustinus.
Namun sayangnya saat para pendemo ini hendak diterima oleh Asisten bidang umum Sekda Papua Rosina Upessy, sempat terjadi aksi protes dari para mahasiswa yang menolak kehadiran Asisten bidang umum. Mereka menuntut agar gubernur yang menerima.
” Kami minta Gubernur Papua Lukas Enembe yang datang langsung menemui kami bukan Asisten atau perwakilan lainnya” teriak salah seorang pendemo.
Saat diberikan pengertian bahwa Asisten Sekda Papua adalah juga wakil dari gubernur. Para mahasiswa ini juga terus menolak. Bahkan salah seorang mahasiswa dengan nekat maju kedepan menuju kearah Asisten Rosina Upessy dan menunjuk - nunjuknya. Sontak tingkahnya membuat beberapa orang Satpol PP mendorong sang mahasiswa dan membuat kericuhan. Beruntnng kericuhan ini tak berlangsung lama, karena dipisahkan oleh aparat kepolisian.
Akhirnya para pendemo ini mau juga diterima oleh Asisten Rosina Upessy. Pada kesempatan itu, mantan Karo Hukum – Setda Papua itu mengatakan apa yang menjadi tuntutan para mahasiwa ini akan disampaikan langsung kepada Gubernur Papua. Namun saat ini pihaknya tidak dapat memberikan janji kepada para pendemo, mengingat Akademi ini milik swasta bukan milik Pemerintah Papua.
“Kami akan tinjau terkiat tuntutan adik - adik mahasiwa dan akan memanggil Direktur Akper Yamas,Wempi Aronggear “janjinya.
Setelah mendengar penjelasan dari Asisten Sekda Papua Rosina Upessy,sejumlah mahasiswa tersebut langsung membubarkan diri secara tertib. (maria fabiola)
Ratusan Mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Yayasan Masyarakat Sejahtera (Yamas) melakukan aksi demo damai di depan halaman Kantor Gubernur Papua - Dok II Jayapura, Senin (29/2).
Dengan membawa dua buah spanduk dan 4 buah pamplet yang bertuliskan “Mahasiswa keperawatan Akper Yamas 4876 Lulusan Di Lapangan Kerja Karena Institusi Akper Yamas Mencetak Ijasah Palsu dan Status Kampus Akreditasinya Selama 10 tahun Kampus Akper Yamas Tidak Lelang.
Kami Mahasiswa Meminta Kepada Pemerintah Provinsi Papua Harus Membentuk Timsus Dalam Hal Ini Gubernur dan DPRP Papua Untuk Menyelesaikan Masalah Ini” “Kami mahasiswa keperawatan akper yamas dimana 90 persen anak asli papua terancam diatas penipuan dan memanipulasikan ijazah palsu dengan berani meluluskan 4876 Meminta Kepada Gubernur Papua untuk memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk mengecek langsung ke dirjen dikti (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) pusat”
Para mahasiswa keperawatan ini menuntut agar Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enembe harus membentuk Timsus (tim khusus) untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Akper Yamas. Sebab akibat ijasah palsu itu mereka tidak dapat mencari pekerjaan karena Ijazah Palsu yang dikeluarkan pihak kampus palsu.
“Kami sudah keluarkan uang ratusan juta rupiah untuk sekolah dan mendapatkan ijazah, agar kami dapat bekerja dan mengabdi pada bidang kesehatan. Mengingat di Papua ini membutuhkan banyak tenaga kesehatan,namun apa yang kami dapatkan. Setelah kami lulus ternyata ijazah yang kami terima palsu dan sekarang ratusan mahasiswa Akper Yamas menganggur akibat hal itu” kata Agus Heselo selaku Koordinator Aksi Demo.
Para Pendemo juga menuntut agar Direktur Akper Yamas, Wempi Aronggear bertanggung jawab atas ijazah palsu yang dikeluarkan oleh pihak akademi.
Diketahui Akper Yamas berdiri pada tahun 2002 – 2003, secara tersembunyi berjalan sampai dengan tahun 2005. Pada tahun 2005 dikeluarkan SPK ( Surat Perintah Kerja ) dibawah naungan RSUD Dok II Jayapura, berdasarkan SPK inilah, menurut pendemo Wempi Aronggear mendirikan Akademik.
“Berdasarkan SPK itu Akademik berdiri Nah sambil tunggu Akreditasi dari Badan Penyelenggara Akreditasi Nasional tahun 2007 belum ada jawaban, Menteri Pendidikan menjanjikan bahwa Akademik tersebut dibuka saja dan berjalan proses belajar sampai tahun 2008 dan pada tahun 2008 sampai 2011 dibuka pendaftaran Akreditasi Akademik di seluruh Indonesia namun AKPER YAMAS tidak juga didaftarkan secara nasional dan pada tanggal 31 Agustus 2013 Akper Yamas dicabut”terang Agustinus.
Namun sayangnya saat para pendemo ini hendak diterima oleh Asisten bidang umum Sekda Papua Rosina Upessy, sempat terjadi aksi protes dari para mahasiswa yang menolak kehadiran Asisten bidang umum. Mereka menuntut agar gubernur yang menerima.
” Kami minta Gubernur Papua Lukas Enembe yang datang langsung menemui kami bukan Asisten atau perwakilan lainnya” teriak salah seorang pendemo.
Saat diberikan pengertian bahwa Asisten Sekda Papua adalah juga wakil dari gubernur. Para mahasiswa ini juga terus menolak. Bahkan salah seorang mahasiswa dengan nekat maju kedepan menuju kearah Asisten Rosina Upessy dan menunjuk - nunjuknya. Sontak tingkahnya membuat beberapa orang Satpol PP mendorong sang mahasiswa dan membuat kericuhan. Beruntnng kericuhan ini tak berlangsung lama, karena dipisahkan oleh aparat kepolisian.
Akhirnya para pendemo ini mau juga diterima oleh Asisten Rosina Upessy. Pada kesempatan itu, mantan Karo Hukum – Setda Papua itu mengatakan apa yang menjadi tuntutan para mahasiwa ini akan disampaikan langsung kepada Gubernur Papua. Namun saat ini pihaknya tidak dapat memberikan janji kepada para pendemo, mengingat Akademi ini milik swasta bukan milik Pemerintah Papua.
“Kami akan tinjau terkiat tuntutan adik - adik mahasiwa dan akan memanggil Direktur Akper Yamas,Wempi Aronggear “janjinya.
Setelah mendengar penjelasan dari Asisten Sekda Papua Rosina Upessy,sejumlah mahasiswa tersebut langsung membubarkan diri secara tertib. (maria fabiola)