Proyek MIFEE Kian Menyimpang
pada tanggal
Thursday, March 17, 2016
Menurut Bambang, program Mifee secara harafiah bertujuan untuk mengembangkan tanaman pangan. Namun dalam realisasinya, pemerintah lebih banyak memberikan ijin perkebunan sawit.
“Sebelumnya sudah ada pengkajian tentang komoditas pangan. Tapi perijinannya itu, tidak ada pangan. Semuanya mengarah energy, yakni kelapa sawit dan sedikit tebu,” ungkap Bambang, Senin (14/3).
Bambang mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan bersama Komnas HAM RI di DPRD Merauke. Ia menilai, proyek Mifee menyimpang dari grand strategy (pokok acuan) program.
“Menyimpang dari pada tujuan semula, yang seharusnya profilnya di pangan. Kami sudah berupaya untuk kampanye agar investasi bidang pangan itu bisa berimbang,” tuturnya.
Ia menjelaskan, program itu seharusnya juga fokus pada pangan. Tetapi realisasinya sebagian besar pada perkebunan sawit. Pada tahap pertama 2010-2014, pemerintah mengijinkan program ini beroperasi di atas lahan seluas 228 ribu hektar.
“Walaupun kami kampanye agar ada investasi di bidang pangan, terutama padi, jagung dan kedele, tapi nyatanya tidak,” ujarnya. Seraya menyentil, pogram Mifee sudah almarhum alias tak berjalan.
Kendati begitu, demikian Bambang, program itu diganti oleh Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi Merauke pada Mei 2015 lalu. Presiden mengalihkan program Mifee menjadi program Kawasan Sentra Produksi Pangan.
“Presiden mencanangkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Sekaligus daerah pengembangan pertanian pangan itu. Ijin sawit yang sudah jalan, ya tetap jalan,” tuturnya.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Efendi Kanan mengatakan dalam program Mifee, pengembangan tanaman pangan tak berjalan karena minat investor yang sangat kurang. Hal itu terkait akses keuangan, modal dan sebagainya.
“Investasi di pangan tak sama dengan bidang perkebunan. Di perkebunan, kalau sudah urus HGU, akses keuangannya mudah. Sebaliknya di pangan, tak ada HGU. Sehingga lebih banyak ke sawit,” ungkapnya. (emanuel)