Komnas HAM Selidiki Dua Kasus di Merauke
pada tanggal
Thursday, March 17, 2016
SAPA (MERAUKE) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) RI menyambangi DPRD Merauke, Senin (14/3). Kehadiran Komnas Ham guna menyelidiki sejumlah kasus yang dilaporkan maupun yang diberitakan media massa.
“Kami hadir ke sini untuk melihat atau mendapat informasi, pertama soal Mifee dan kedua, soal 6 anak yang meninggal di Distrik Kimaam,” terang Koordinator Sub Komisi Pemantau dan Investigasi Komnas HAM RI, Siane Indriani, kemarin.
Siane bersama 3 anggota lainnya, Imelda Saragih, Dyah Nan dan Kawiji diterima oleh Ketua DPRD Merauke Kanisia Mekiuw, Ketua Komisi A Moses Kaibu dan sejumlah anggota. Hadir juga Kepala Bappeda Daswil, Kepala Dinas Tanaman Pangan Bambang Dwiatmoko dan Kepala Dinas Kehutanan Efendi Kanan.
Komnas Ham mencari tahu perkembangan program Merauke Integrated Food And Energi Estate (Mifee) sejak 2010 lalu, setelah menerima banyak pengaduan masyarakat adat Merauke, terutama terkait pemberdayaan dan masalah tanah hak ulayat.
Terkait 6 anak yang meninggal di Kimaam, Komnas Ham mendapat informasi para korban meninggal akibat penyakit campak/serampah. Kasus ini mencuat setelah adanya pemberitaan media massa.
“Kami ingin tahu informasi aktual terkait perkembangan maupun permasalahan proyek Mifee. Juga soal 6 anak yang meninggal karena masalah kesehatan di Kimaam,” katanya.
Kepala Bappeda Merauke, Daswil menerangkan sejak digaungkan pada 2011 lalu, dasar hukum proyek Mifee belum ada, baik itu berupa Perpres maupun SK Bupati. Pengajuan tata ruang untuk proyek itu sebesar 1,2 juta hektar.
“Yang disetujui pusat, provinsi dan kabupaten itu 228 ribu hektar. Semula ada 45 investor yang mau investasi. Tapi hanya 8 perusahan yang jalan, selain itu tak jalan. Umumnya perkebunan sawit,” terangnya.
Ia menambahkan, sejumlah perusahaan sawit masih beroperasi di wilayah Distrik Muting, Ulilin dan Eligobel.
“Itu PT. Korindo, Bio dan beberapa lagi. Sementara untuk tebu itu di wilayah Kuirik dan Jagebob,” sebutnya.
Sementara Kadistan, Bambang Dwiatmoko menerangkan proyek Mifee sudah tak lagi berjalan. Program itu diganti dengan program sentra produksi pangan oleh Presiden Joko Widodo. Yang mana program tersebut lebih fokus pada pengembangan tanaman padi, jagung dan kedele. (emanuel)
“Kami hadir ke sini untuk melihat atau mendapat informasi, pertama soal Mifee dan kedua, soal 6 anak yang meninggal di Distrik Kimaam,” terang Koordinator Sub Komisi Pemantau dan Investigasi Komnas HAM RI, Siane Indriani, kemarin.
Siane bersama 3 anggota lainnya, Imelda Saragih, Dyah Nan dan Kawiji diterima oleh Ketua DPRD Merauke Kanisia Mekiuw, Ketua Komisi A Moses Kaibu dan sejumlah anggota. Hadir juga Kepala Bappeda Daswil, Kepala Dinas Tanaman Pangan Bambang Dwiatmoko dan Kepala Dinas Kehutanan Efendi Kanan.
Komnas Ham mencari tahu perkembangan program Merauke Integrated Food And Energi Estate (Mifee) sejak 2010 lalu, setelah menerima banyak pengaduan masyarakat adat Merauke, terutama terkait pemberdayaan dan masalah tanah hak ulayat.
Terkait 6 anak yang meninggal di Kimaam, Komnas Ham mendapat informasi para korban meninggal akibat penyakit campak/serampah. Kasus ini mencuat setelah adanya pemberitaan media massa.
“Kami ingin tahu informasi aktual terkait perkembangan maupun permasalahan proyek Mifee. Juga soal 6 anak yang meninggal karena masalah kesehatan di Kimaam,” katanya.
Kepala Bappeda Merauke, Daswil menerangkan sejak digaungkan pada 2011 lalu, dasar hukum proyek Mifee belum ada, baik itu berupa Perpres maupun SK Bupati. Pengajuan tata ruang untuk proyek itu sebesar 1,2 juta hektar.
“Yang disetujui pusat, provinsi dan kabupaten itu 228 ribu hektar. Semula ada 45 investor yang mau investasi. Tapi hanya 8 perusahan yang jalan, selain itu tak jalan. Umumnya perkebunan sawit,” terangnya.
Ia menambahkan, sejumlah perusahaan sawit masih beroperasi di wilayah Distrik Muting, Ulilin dan Eligobel.
“Itu PT. Korindo, Bio dan beberapa lagi. Sementara untuk tebu itu di wilayah Kuirik dan Jagebob,” sebutnya.
Sementara Kadistan, Bambang Dwiatmoko menerangkan proyek Mifee sudah tak lagi berjalan. Program itu diganti dengan program sentra produksi pangan oleh Presiden Joko Widodo. Yang mana program tersebut lebih fokus pada pengembangan tanaman padi, jagung dan kedele. (emanuel)