PNS Jangan Terjebak Politik
pada tanggal
Saturday, March 12, 2016
SAPA (JAYAPURA) – Fraksi Hanura DPR Papua mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Papua tidak terjebak dalam issu kepentingan politik. Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menanggapi aksi demo PNS di lingkungan Pemprov Papua awal pekan ini yang mendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe mengembalikan dana Otsus Papua ke pemerintah pusat.
Ia mengatakan, PNS tak perlu ikut-ikutan. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS ranahnya dibirokrasi, sebagai pelaksana kebijakan dan terlibat aktif mendukung kebijakan pemerintah. Mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat kampung.
“Tak ada PNS yang menentang kebijakan pemerintah. Kalau masyarakat atau Ormas demo, itu wajar-wajar saja. Tapi ini PNS demo memakai lambang negara dan berpakaian dinas. Jangan lagi terulang. PNS jangan lagi tergiur, masuk dalam situasional dan terjebak dalam kepentingan politik. Issu itu kini jadi konsumsi politik,” kata Mandenas, Kamis (10/3).
Menurutnya, pengembalian dana Otsus bukan solusi. Ini tak hanya sekedar bicara pengembalian, tapi harus ada pertimangan dari aspek lain. Jika Otsus dikembalikan, solusinya apa. Ini hanya saling balas pantun antar Pemprov Papua dan pemerintah pusat dengan issu yang strategis.
“Biarlah ini jadi alat saling koreksi antar pemerintah pusat dan daerah. Harus diakui Papua masih butuh Otsus membangun. Yang perlu dipikirkan, bagaiman agar berdampak baik. Manajemennya harus diperbaiki agar dana itu tepat sasaran dan dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Katanya, konflik politik antar daerah dan pusat tak menguntungkan masyarakat dari sisi pembangunan. Yang harus dipikirkan bagaimana solusi dana Otsus yg kini tinggal kurang lebih 10 tahun lagi. Setelah itu apa kelanjutannya. Jangan lagi berdebat mengenai Otsus yang sudah berjalan.
“Kalau sampai Otsus dikembalikan, saya pikir hak masyarakat asli Papua juga akan hilang. Tak ada lagi affirmatif action. Yang perlu dilakukan adalah manajemen kebijakan. Mana tanggungjawab pusat mana provinsi. kalau terus berdebat tak akan selesai,” katanya.
Awal pekan ini, Solidaritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Papua menyatakan mendukung penuh sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, untuk mengembalikan Otonomi Khusus kepada pemerintah Pusat.
Pernyataan sikap dukungan tersebut dilakukan usai pelaksanaan apel pagi di halaman Kantor Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan diatas kain putih sepanjang 10 meter.
“Kami mendukung gubernur untuk kembalikan Otsus ke pemerintah pusat,” kata Yesaya Waromi, di Jayapura, Senin (7/3).
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku akan melakukan evaluasi terhadap secara menyeluruh dana Otonomi Khusus pada Rapat Kerja bersama bupati dan wali kota se Papua pada 29 Maret.
“Mereka menyampaikan aspirasi, jadi kita menerima saja to. Yang jelas nanti kami akan melakukan evaluasi pada Raker nanti,” kata Enembe. (Arjun)
Ia mengatakan, PNS tak perlu ikut-ikutan. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS ranahnya dibirokrasi, sebagai pelaksana kebijakan dan terlibat aktif mendukung kebijakan pemerintah. Mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat kampung.
“Tak ada PNS yang menentang kebijakan pemerintah. Kalau masyarakat atau Ormas demo, itu wajar-wajar saja. Tapi ini PNS demo memakai lambang negara dan berpakaian dinas. Jangan lagi terulang. PNS jangan lagi tergiur, masuk dalam situasional dan terjebak dalam kepentingan politik. Issu itu kini jadi konsumsi politik,” kata Mandenas, Kamis (10/3).
Menurutnya, pengembalian dana Otsus bukan solusi. Ini tak hanya sekedar bicara pengembalian, tapi harus ada pertimangan dari aspek lain. Jika Otsus dikembalikan, solusinya apa. Ini hanya saling balas pantun antar Pemprov Papua dan pemerintah pusat dengan issu yang strategis.
“Biarlah ini jadi alat saling koreksi antar pemerintah pusat dan daerah. Harus diakui Papua masih butuh Otsus membangun. Yang perlu dipikirkan, bagaiman agar berdampak baik. Manajemennya harus diperbaiki agar dana itu tepat sasaran dan dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Katanya, konflik politik antar daerah dan pusat tak menguntungkan masyarakat dari sisi pembangunan. Yang harus dipikirkan bagaimana solusi dana Otsus yg kini tinggal kurang lebih 10 tahun lagi. Setelah itu apa kelanjutannya. Jangan lagi berdebat mengenai Otsus yang sudah berjalan.
“Kalau sampai Otsus dikembalikan, saya pikir hak masyarakat asli Papua juga akan hilang. Tak ada lagi affirmatif action. Yang perlu dilakukan adalah manajemen kebijakan. Mana tanggungjawab pusat mana provinsi. kalau terus berdebat tak akan selesai,” katanya.
Awal pekan ini, Solidaritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Papua menyatakan mendukung penuh sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, untuk mengembalikan Otonomi Khusus kepada pemerintah Pusat.
Pernyataan sikap dukungan tersebut dilakukan usai pelaksanaan apel pagi di halaman Kantor Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan diatas kain putih sepanjang 10 meter.
“Kami mendukung gubernur untuk kembalikan Otsus ke pemerintah pusat,” kata Yesaya Waromi, di Jayapura, Senin (7/3).
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku akan melakukan evaluasi terhadap secara menyeluruh dana Otonomi Khusus pada Rapat Kerja bersama bupati dan wali kota se Papua pada 29 Maret.
“Mereka menyampaikan aspirasi, jadi kita menerima saja to. Yang jelas nanti kami akan melakukan evaluasi pada Raker nanti,” kata Enembe. (Arjun)