Pempus Dinilai Tak Seriusi Pemekaran Daerah
pada tanggal
Thursday, March 31, 2016
SAPA (MERAUKE) – Pemerintah Pusat (Pempus) dinilai tak serius memekarkan sejumlah daerah di Provinsi Papua. Menurut sejumlah tokoh masyarakat selatan Papua, pemekaran sangat penting untuk menjawab pembangunan di Papua.
“Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkopolhukam, Kemenhankam, dan beberapa kementerian terkait yang masuk dalam Tim DOB tak serius. Hanya menipu,” tuding tokoh masyarakat selatan Papua, yang juga tim pemekaran daerah, Martinus Torib, Sabtu (26/3).
Menurutnya, pada 2013-2014 lalu, Tim DOB Pempus sudah menandatangani rencana pemekaran 65 daerah otonom baru, dan kemudian dikurang lagi menjadi 30 lebih. Rencana pemekaran itu sudah masuk dalam Amanat Presiden (Ampres) Susilo Bambang Yudhayono kala itu.
Masih menurutnya, pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah, dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Sudah kita penuhi semua apa yang diamanatkan peraturan dan undang-undang tersebut, apa yang kurang? Sekarang diputar lagi, berarti pemerintah pusat tukang tipu,” tudingnya lagi.
Ia mengaku, Tim DOB Pempus sudah turun ke lapangan, guna mengecek persiapan daerah. Namun hingga kini tak kunjung dimekarkan sejumlah daerah, termasuk di wilayah Papua.
“Sekarang digodok lagi, sebenarnya Pempus tak serius. Pemekaran sangat penting untuk menjawab aspirasi masyarakat dan mendekatkan pelayanan yang terputus. Tapi alasan klasik, negara tak punya uang,” celetuknya. (emanuel)
“Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkopolhukam, Kemenhankam, dan beberapa kementerian terkait yang masuk dalam Tim DOB tak serius. Hanya menipu,” tuding tokoh masyarakat selatan Papua, yang juga tim pemekaran daerah, Martinus Torib, Sabtu (26/3).
Menurutnya, pada 2013-2014 lalu, Tim DOB Pempus sudah menandatangani rencana pemekaran 65 daerah otonom baru, dan kemudian dikurang lagi menjadi 30 lebih. Rencana pemekaran itu sudah masuk dalam Amanat Presiden (Ampres) Susilo Bambang Yudhayono kala itu.
Masih menurutnya, pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah, dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Sudah kita penuhi semua apa yang diamanatkan peraturan dan undang-undang tersebut, apa yang kurang? Sekarang diputar lagi, berarti pemerintah pusat tukang tipu,” tudingnya lagi.
Ia mengaku, Tim DOB Pempus sudah turun ke lapangan, guna mengecek persiapan daerah. Namun hingga kini tak kunjung dimekarkan sejumlah daerah, termasuk di wilayah Papua.
“Sekarang digodok lagi, sebenarnya Pempus tak serius. Pemekaran sangat penting untuk menjawab aspirasi masyarakat dan mendekatkan pelayanan yang terputus. Tapi alasan klasik, negara tak punya uang,” celetuknya. (emanuel)