Pembangunan Ground Breaking Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw
pada tanggal
Thursday, March 31, 2016
Presiden Berharap Indonesia Tidak Kelihatan Kumuh
 |
| Menteri Kooordinator Politik Hukum dan Keamanan, (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan di Skouw |
SAPA (WUTUNG) – Pembangunan Ground Breaking Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di wilayah Skouw - Kota Jayapura – PNG. Menurut Menteri Kooordinator Politik Hukum dan Keamanan, (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan adalah keinginan murni dari Presiden Jokowi.
“Presiden ingin supaya muka Indonesia itu kelihatan jangan kumuh. Padahal kita didalam sedang membangun dan saya pikir itu betul sekali,”kata Menkopolhukam didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Gubernur Papua Lukas Enembe saat meninjau lokasi pembangunan Ground Breaking di wilayah perbatasan RI – PNG, Selasa (29/3)
Selain itu juga menurut Luhut, Presiden juga menginginkan untuk membuka pasar mama – mama Papua di wilayah perbatasan agar masyarakat Papua juga bisa maju dalam konteks Papua.
“Jadi Presiden ingin kesejahteraan tidak hanya orang kaya tambah kaya seperti yang dikatakan Gubernur. Akan tetapi rakyat bawah juga tambah naik ke atas. Salah satu sarananya kita mencoba adalah dengan mendirikan pasar – pasar mama Papua, sehingga nanti kita mau coba supaya itu dilakukan kepada mereka (mama – mama Papua-red) untuk bagaimana pasar tersebut tidak lagi dijual kepada orang lain,”ujarnya.
Sementara dari hasil perbincangan dengan Konsulat Jenderal RI di Jayapura, Jack Aria dan Menkopolhukum bersama Mendagri dan Gubernur Papua serta Ketua MRP, Menkopolhukam juga mempersilahkan warga negara PNG untuk bisa berdagang juga di pos lintas batas milik Indonesia, sehingga hubungan kedua negara ini bisa lebih erat lagi.
Pada kesempatan itu juga Luhut menyinggung soal pelintas batas antar kedua negara agar bisa terkontrol. Sebab saat ini banyak masalah
drugs/minuman keras termasuk masalah narkoba yang akan menjadi isu juga di wilayah perbatasan. Dengan pembangunan pos lintas batas ini menurutnya bisa juga menjadi kontrol di PLBN ini.
Selain itu juga soal tapal batas, dimana dari hasil laporan Dansatgas Yonif 411 Raider Letkol Inf Nanda Wiliati terdapat 21 titik jalan
tikus yang sering digunakan oleh para pelintas batas tradisional kedua negara, yang kemungkinan juga sebagai jalur ilegal masuknya minuman keras dan ganja.
Saat diminta tanggapannya Menkopolhukam Luhut tidak menampik akan hal itu. Sebab antara warga PNG dan Papua ada hubungan persaudaraan. Sebab seperti yang didengar dari penjelasan Gubernur Papua Lukas Enembe masalah ulayat ini, ada tanah milik warga PNG ada di Papua dalam hal ini wilayah perbatasan Skouw – Kota Jayapura demikian pula sebaliknya. Ada masyarakat Papua yang mempunyai tanah di wilayah Papua Nugini.
“Itu saya katakan persabahatan itu tidak boleh dirusak. Ini tadi pak gubernur juga mengatakan tidak tau bagaimana penjajah Belanda dan Inggris membagi wilayah itu semua. Masalah ini sama juga dengan Timor Leste dan NTT yang banyak juga terdapat jalan tikus,”terangnya rinci.
Selain itu juga yang ketiga persoalan perbatasan ini sama seperti di daerah lain yang tentunya menyangkut masalah keamanan. Seperti masuknya teroris dan lain sebagainya.
“Jadi saya kira penting untuk kita lakukan pembangunan ini, sehingga dengan demikian kita tau persis orang – orang dan barang yang masuk melalui perbatasan,”tandasnya. (maria fabiola)
“Presiden ingin supaya muka Indonesia itu kelihatan jangan kumuh. Padahal kita didalam sedang membangun dan saya pikir itu betul sekali,”kata Menkopolhukam didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Gubernur Papua Lukas Enembe saat meninjau lokasi pembangunan Ground Breaking di wilayah perbatasan RI – PNG, Selasa (29/3)
Selain itu juga menurut Luhut, Presiden juga menginginkan untuk membuka pasar mama – mama Papua di wilayah perbatasan agar masyarakat Papua juga bisa maju dalam konteks Papua.
“Jadi Presiden ingin kesejahteraan tidak hanya orang kaya tambah kaya seperti yang dikatakan Gubernur. Akan tetapi rakyat bawah juga tambah naik ke atas. Salah satu sarananya kita mencoba adalah dengan mendirikan pasar – pasar mama Papua, sehingga nanti kita mau coba supaya itu dilakukan kepada mereka (mama – mama Papua-red) untuk bagaimana pasar tersebut tidak lagi dijual kepada orang lain,”ujarnya.
Sementara dari hasil perbincangan dengan Konsulat Jenderal RI di Jayapura, Jack Aria dan Menkopolhukum bersama Mendagri dan Gubernur Papua serta Ketua MRP, Menkopolhukam juga mempersilahkan warga negara PNG untuk bisa berdagang juga di pos lintas batas milik Indonesia, sehingga hubungan kedua negara ini bisa lebih erat lagi.
Pada kesempatan itu juga Luhut menyinggung soal pelintas batas antar kedua negara agar bisa terkontrol. Sebab saat ini banyak masalah
drugs/minuman keras termasuk masalah narkoba yang akan menjadi isu juga di wilayah perbatasan. Dengan pembangunan pos lintas batas ini menurutnya bisa juga menjadi kontrol di PLBN ini.
Selain itu juga soal tapal batas, dimana dari hasil laporan Dansatgas Yonif 411 Raider Letkol Inf Nanda Wiliati terdapat 21 titik jalan
tikus yang sering digunakan oleh para pelintas batas tradisional kedua negara, yang kemungkinan juga sebagai jalur ilegal masuknya minuman keras dan ganja.
Saat diminta tanggapannya Menkopolhukam Luhut tidak menampik akan hal itu. Sebab antara warga PNG dan Papua ada hubungan persaudaraan. Sebab seperti yang didengar dari penjelasan Gubernur Papua Lukas Enembe masalah ulayat ini, ada tanah milik warga PNG ada di Papua dalam hal ini wilayah perbatasan Skouw – Kota Jayapura demikian pula sebaliknya. Ada masyarakat Papua yang mempunyai tanah di wilayah Papua Nugini.
“Itu saya katakan persabahatan itu tidak boleh dirusak. Ini tadi pak gubernur juga mengatakan tidak tau bagaimana penjajah Belanda dan Inggris membagi wilayah itu semua. Masalah ini sama juga dengan Timor Leste dan NTT yang banyak juga terdapat jalan tikus,”terangnya rinci.
Selain itu juga yang ketiga persoalan perbatasan ini sama seperti di daerah lain yang tentunya menyangkut masalah keamanan. Seperti masuknya teroris dan lain sebagainya.
“Jadi saya kira penting untuk kita lakukan pembangunan ini, sehingga dengan demikian kita tau persis orang – orang dan barang yang masuk melalui perbatasan,”tandasnya. (maria fabiola)