Jangan Ada Politik Transaksional

PENETAPAN  Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APPBD) gampang-gampang susah. Jika harus melalui proses politik dan memang mesti dilalui, maka eksekutif harus bisa berargumen dengan baik. Tak jarang ujung-ujung lobi-lobi politik pun akhirnya terjadi.

Polemik dalam penetapan APBD datang sebagai akibat ke dua belah pihak baik eksekutif dan legislatif memiliki presensi yang berbeda. Terkadang, eksekutif fokus pada mempertahankan pemecahan masalah  sebagai prioritas. Sementara, legislatif  kukuh dengan kepentingan politik, selain juga menitik beratkan pada orientasi kebijakan agar tepat sasaran.

Dengan mengacu pada gambaran di atas bukan tidak mungkin seringkali muncul perdebatan guna penetapan APBD setiap tahunnya. Masing-masing posisi tetap memerhatikan kepentingan rakyat. Tapi, selalu saja dalam perjalanannya semua pihak muncul posisi tawar dan lobi-lobi.

Tentu saja legislatif sebagai politisi memiliki kepentingan. Karenanya, tak jarang timbul konflik kepentingan. Bahkan tak jarang guna merealisasikan atau meloloskan kebijakan, eksekutif  melakukan transaksional agar mencapai titik temu.

Secara umum, dapat diartikan bahwa RAPBD adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu tertentu dalam masa akan datang yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu. Bila saja antara eksekutif dan legislatif meyakini bahwa kepentingan negara dan rakyat di atas segala-segalanya, maka mustahil perdebatan akan terjadi disetiap pembahasan RAPBD setiap tahunnya . (Redaksi)