Fernando Yansen Tinal Temui125 Karyawan PHK Redpath
pada tanggal
Wednesday, March 30, 2016
SAPA (TIMIKA) – Wakil ketua DPR Papua, Fernando Yansen Tinal, Selasa (29/3) melakukan pertemuan dengan 125 karyawan PT Redpath Indonesia yang di PHK manejemen secara sepihak.
Setelah mendengar secara langsung keluh kesah atas masalah yang terjadi pada 125 karyawan Redpath, maka langkah yang akan dilakukan DPR Papua yaitu, berkolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Mimika maupun DPRD Mimika, guna menindaklanjuti permasalahan ini.
Salah satu langkah yang sudah direncanakan yaitu, mengajak manajemen Redpath untuk duduk bersama dan membahas persoalan 125 karyawannya yang dipecat secara sepihak.
“Selama ini semua selalu bertemu tapi yang hadir dalam hal ini bukan pengambil keputusan, sehingga selalu mempunyai alasan akan lapor kepada atasannya dulu. Jadi kami akan dorong, menekan benar-benar supaya pengambil keputusan yang akan hadir sendiri, supaya masalah ini bisa clear dan bisa selesai,” jelas Yansen Tinal, usai melakukan pertemuan bersama 125 karyawan Redpath di bilangan jalan Cenderawasih.
Dari pertemuan itu, hal-hal yang disampaikan perwakilan 125 karyawan Redpath yang mana disampaikan juga agar panitia kerja (Panja) yang telah dibentuk DPR Papua untuk menangani masalah ini dan berjalan selama enam bulan kedepan, diharapkan dapat memberikan tekanan-tekanan agar pihak Redpath mau dan segera menyelesaikan masalah yang terjadi.
“Kalau untuk dari segi tekanan sendiri, saya rasa nanti, seperti yang saya katakan tadi, nanti seluruh pihak yang terkait, dalam hal ini kalau di provinsi kami akan berbicara lebih lanjut dengan bapak gubernur sendiri,” tuturnya.
Sementara untuk di Kabupaten Mimika, DPRD Mimika yang baru saja terbentuk, Yansen akan melakukan pertemuan untuk dapat mengajak pemerintah Kabupaten Mimika duduk bersama guna mempercepat penyelesaian masalah ini.
“Jadi selain dari pembentukan panja, kami akan membuat seperti undangan resmi, nah ini nanti yang akan di diskusikan lagi apakah undangan itu berasal dari DPRD Mimika atau DPR provinsi Papua, itu setelah pertemuan nanti kami akan tentukan untuk memanggil secara resmi, bukan hanya perwakilan-perwakilan dari Redpath, tapi pengambil keputusan,” terangnya.
Yansen juga menyampaikan dan mengajak Redpath untuk melihat masalah ini sebagai masalah kemanusiaan, dimana telah terjadi masalah yang berkaitan dengan perut atau tumpuan hidup ekonomi keluarga dari 125 pekerja Redpath yang dipecat sepihak.
“Saya sampaikan itu masalah perut orang dan masalah keluarga, dan masalah tumpuan hidup ekonomi keluarga. Sehingga kita harus duduk dan jeli mengamati ini, jangan sampai ada permasalahan baru kedepannya. Perlu sekali diperhatikan dengan baik masalah hak, kita tahu ini sudah satu setengah tahun, maka perlu dilihat dan mungkin ada beberapa hal yang belum terbayarkan,” katanya. (Saldi Hermanto)
Setelah mendengar secara langsung keluh kesah atas masalah yang terjadi pada 125 karyawan Redpath, maka langkah yang akan dilakukan DPR Papua yaitu, berkolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Mimika maupun DPRD Mimika, guna menindaklanjuti permasalahan ini.
Salah satu langkah yang sudah direncanakan yaitu, mengajak manajemen Redpath untuk duduk bersama dan membahas persoalan 125 karyawannya yang dipecat secara sepihak.
“Selama ini semua selalu bertemu tapi yang hadir dalam hal ini bukan pengambil keputusan, sehingga selalu mempunyai alasan akan lapor kepada atasannya dulu. Jadi kami akan dorong, menekan benar-benar supaya pengambil keputusan yang akan hadir sendiri, supaya masalah ini bisa clear dan bisa selesai,” jelas Yansen Tinal, usai melakukan pertemuan bersama 125 karyawan Redpath di bilangan jalan Cenderawasih.
Dari pertemuan itu, hal-hal yang disampaikan perwakilan 125 karyawan Redpath yang mana disampaikan juga agar panitia kerja (Panja) yang telah dibentuk DPR Papua untuk menangani masalah ini dan berjalan selama enam bulan kedepan, diharapkan dapat memberikan tekanan-tekanan agar pihak Redpath mau dan segera menyelesaikan masalah yang terjadi.
“Kalau untuk dari segi tekanan sendiri, saya rasa nanti, seperti yang saya katakan tadi, nanti seluruh pihak yang terkait, dalam hal ini kalau di provinsi kami akan berbicara lebih lanjut dengan bapak gubernur sendiri,” tuturnya.
Sementara untuk di Kabupaten Mimika, DPRD Mimika yang baru saja terbentuk, Yansen akan melakukan pertemuan untuk dapat mengajak pemerintah Kabupaten Mimika duduk bersama guna mempercepat penyelesaian masalah ini.
“Jadi selain dari pembentukan panja, kami akan membuat seperti undangan resmi, nah ini nanti yang akan di diskusikan lagi apakah undangan itu berasal dari DPRD Mimika atau DPR provinsi Papua, itu setelah pertemuan nanti kami akan tentukan untuk memanggil secara resmi, bukan hanya perwakilan-perwakilan dari Redpath, tapi pengambil keputusan,” terangnya.
Yansen juga menyampaikan dan mengajak Redpath untuk melihat masalah ini sebagai masalah kemanusiaan, dimana telah terjadi masalah yang berkaitan dengan perut atau tumpuan hidup ekonomi keluarga dari 125 pekerja Redpath yang dipecat sepihak.
“Saya sampaikan itu masalah perut orang dan masalah keluarga, dan masalah tumpuan hidup ekonomi keluarga. Sehingga kita harus duduk dan jeli mengamati ini, jangan sampai ada permasalahan baru kedepannya. Perlu sekali diperhatikan dengan baik masalah hak, kita tahu ini sudah satu setengah tahun, maka perlu dilihat dan mungkin ada beberapa hal yang belum terbayarkan,” katanya. (Saldi Hermanto)