DPRP Bentuk Pansus Soal Freeport Indonesia
pada tanggal
Monday, March 21, 2016
“Pokoknya ada 11 permintaan pemerintah Papua, itu kami dorong dan kami sudah sepakat disitu,” kata anggota komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai, di Timika, Sabtu (19/3).
Menurut dia, rapat badan musyawarah (bamus) yang digelar beberapa waktu lalu oleh DPR Papua, terkait masalah PTFI menjadi perhatian khusus. Maka pihaknya akan terus mendorong agar pansus yang telah disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat bamus, dapat segera terbentuk dan melaksanakan tugas mengawal 11 keinginan pemerintah provinsi Papua.
“Karena masalah itu kan banyak, terkait masalah divestasi, masalah renegosiasi kontrak karya, masalah saham, pembangunan smelter, hak ulayat dan banyak lagi. Nah, dalam rapat badan musyawarah DPR Provinsi kemarin, kebetulan saya anggota badan musyawarah, hal ini menjadi perhatian kita dan kita dorong supaya bentuk pansus, dan dalam rapat kita setujui untuk bentuk pansus Freeport,” jelasnya.
Dikatakan, Upaya gubernur Lukas Enembe agar pemerintah Papua memiliki saham PTFI, dibarengi adanya pembentukan tim oleh gubernur sendiri untuk memperjungkan 11 keingin tersebut. Bahkan jika itu ditambah dengan pansus DPR Papua, maka upaya-upaya dapat dilakukan secara bersama-sama demi menyelesaikan masalah bersama PTFI.
“Untuk melakukan perjuangan supaya pemda Papua harus memiliki saham di PT Freeport Indonesia, upaya itu sedang dilakukan. Meskipun pemerintah Papua belum mampu membeli saham itu, kan ada cara-cara lain yang bisa dilakukan, tidak harus dengan uang,” terangnya. (Saldi Hermanto)